80 % Masyarakat Mendukung Calon Independen

Tidak semua lembaga survei bisa dipercaya dan seharusnya setiap lembaga survei mampu transparan. Lembaga survei yang cenderung jadi komoditas politik untuk membangun opini publik juga marak bahkan menyesatkan publik. Karena itu, perlu akreditasi dan transparansi pendanaan tiap lembaga survei yang mengumumkan hasilnya.

Keberadaan lembaga survei yang krebidel, netral, dan tanpa pesanan, bisa menunjukkan data real serta gambaran keterwakilan publik. Keterwakilan itu, tentu saja sesaui dengan tujuan survei. Sayangnya, hasil survei, dari lembaga survei, jika tak sesuai harapan, seringkali diabaikan. Hal tersebut, utamanya pada Parpol; misalnya dalam rangka memilih Kepala Daerah.

Sehingga yang terjadi adalah, walau sudah ada hasil survei “dari luar dan netral,” Parpol lebih menyukan serta mengikuti “keputusan internnya” dan katanya menurut “survei internal.” Seorang rekan di Parpol besar, pernah mengatakan pada saya, bahwa yang disebut “survei internal” itu hanyalah keputusan lingkaran elite parpol atau bahkan hasil bisikan tertentu kepada pusat kekuasaan parpol.

Dr Arie Sudjit dan Dr Kuskirdho Ambardi dari UGM, memberikan pendapat tentang Parpol yang mengabaikan hasil survei tersebut.

Dr Arie Sudjit, Pengamat politik UGM Yogyakarta,

“Selama ini masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan soal calon pemimpinnya. Saat ini sudah waktunya menggeser pengambilan keputusan politik dari elitis jadi praksis, sebab tidak selamanya kemenangan sebuah partai politik segaris dengan kemenangan calon yang diusung.

Dengan memperhatikan kehendak rakyat yang bisa ditelusuri melalui survei-survei, parpol harusnya punya gambaran tentang siapa atau tokoh mana yang dimaui publik. Rakyat harusnya dilibatkan dalam memperdebatkan kekuasaan. Karena partai-partai politik yang ada saat ini tidak punya konsep yang jelas dalam mengorganisasi rakyat. Hal itu penting untuk melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan yang penting.

Parpol tidak punya roadmap yang jelas tentang pelibatan publik dalam pengambilan keputusan. Demokrasi, tidak bisa lagi dimaknai secara sempit atau hanya terjadi di ruang internal parpol, tetapi ruang demokrasi itu sesungguhnya ada di masyarakat.

Pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan itu bisa terwujud. Sebab, rakyat juga sudah terbiasa berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif hingga pemilihan presiden.

Dulu saat sistem pemilihan umum seperti dagang sapi, maka lembaga survei memang dinilai masih indpenden namun sekarang ketika pemilihan umum dilakukan secara langsung, lembaga survei cenderung dijadikan alat politik. Masyarakat harus lebih kritis dan tidak mudah begitu saja percaya hasil polling, tapi harus mampu menelaah sendiri.

Keberadaan lembaga survei yang independen dan kredibel sangat dibutuhkan masyarakat tetapi harus diikuti atau tidak, diserahkan kepada publik.”

Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Kuskirdho Ambardi dan peneliti utama di Indikator menyatakan bahwa,

“Data Skala Survei Indonesia menunjukkan, pada Pilkada serentak tahun 2015 ada 35 persen pasangan calon perseorangan. Sebanyak 14,4 persen mereka berhasil menang dan mengalahkan mesin partai politik. Artinya, tingkat kepercayaan rakyat terhadap Parpol makin merosot.

Survei LSI menunjukkan bahwa 80 persen masyarakat mendukung calon independen. Banyak faktor yang memicu turunnya kepercayaan publik terhadap parpol anatara lain parpol gagal menjadi alat untuk mengartikulasikan persoalan-persoalan rakyat, parpol makin tidak demokratis dan elit parpol yang makin berjarak dengan kehidupan rakyat.

Tentu survei-survei yang telah dilakukan memberi gambaran riil, bahwa rakyat jenuh dan apatis terhadap Parpol karena itu, hasil survei tidak bisa dibuang begitu saja.”

SUARA PEMBARUAN | JAKARTA NEWS

330 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa