Mendikbud Terbitkan Aturan Melarang Perpeloncoan Siswa Baru

Ilustrasi MOS/OPSPEK (Sumber:primaradio.co.id)
Ilustrasi MOS/OPSPEK (Sumber:primaradio.co.id)

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan, di bawah kendali Anies Baswedan, melarang segala bentuk perpeloncoan terhadap siswa baru level SMP dan SMA/SMK melalui Peraturan Mendikbud No 18 Tahun 2016.

Para siswa baru tidak boleh disuruh membawa atribut aneh-aneh sebagaimana biasa terjadi pada kegiatan masa orientasi sekolah (MOS) atau biasa juga disebut Opspek. Jenis kegiatan dalam MOS wajib disampaikan kepada orangtua/wali murid.

Kegiatan MOS harus berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan serta tidak boleh melibatkan siswa senior dan alumni. Pihak sekolah boleh melibatkan siswa apabila mengalami keterbatasan jumlah guru, namun siswa yang dilibatkan haruslah pengurus OSIS maksimal dua orang per rombongan kelas. Jika sekolah belum memiliki OSIS, dibolehkan melibatkan siswa dengan syarat harus  siswa/I berprestasi dan tidak memiliki kecenderungan sifat buruk dan riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

Peraturan ini secara tegas dan rinci melarang perpeloncoan sekecil apapun. Larangan perpeloncoan ditegaskan dalam Pasal 5 peraturan ini. Rincian ayat-ayat yang melarang perpeloncoan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Permendikbud No 18/2016 (Lihat di bagian akhir artikel ini).

Dalam Lampiran III Permendikbud tersebut, disebutkan bahwa para siswa baru peserta MOS tidak boleh diwajibkan membawa atau mengenakan berbagai atribut berbau perpeloncoan.  Contohnya  (1) Tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya; (2) Kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, dan sejenisnya; (3)  Aksesoris di kepala yang tidak wajar;  (4) Alas kaki yang tidak wajar; (5) Papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/atau berisi konten yang tidak bermanfaat; dan (6) Atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Sedangkan contoh aktivitas yang dilarang dalam pelaksanaan MOS adalah (1) Memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merk tertentu; (2) Menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat (menghitung nasi, gula, semut, dsb); (3) Memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru; (4) Memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang bersifat fisik dan/atau mengarah pada tindak kekerasan; (5) Memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali; dan (6) Aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.

Dalam aturan baru tersebut, Kemendikbud membolehkan kegiatan MOS bagi siswa baru. Ini tertera dalam Pasal 3 ayat (1) Permendikbud tersebut, disebutkan bahwa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga hari pada minggu pertama awal tahun pelajaran. MOS hanya boleh dilaksanakan pada hari sekolah dan jam pelajaran, kecuali untuk sekolah berasrama (ayat 2 dan 3).

Kemendikbud menegaskan dalam aturan tersebut, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, bahwa kegiatan MOS harusnya bertujuan untuk (1) Mengenali potensi diri siswa baru; (2) Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah; (3) Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru; (4) Mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan warga sekolah lainnya; dan (5) Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri siswa.

Bila sekolah melanggar, akan dikenakan sanksi terhadap Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Guru berupa teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas; dan/atau  pemberhentian sementara/tetap dari jabatan. Bahkan, khusus sekolah swasta atau sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat,  yang terbukti ada perpeloncoan saat MOS, bisa  ditutup oleh pemerintah. (*)

Pasal 5 Permendikbud No 18/2016

(1) Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

  1. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
  2. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
  3. dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai;
  4. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
  5. dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
  6. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;
  7. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa;
  8. dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan
  9. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

(2) Contoh dari kegiatan dan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa dan dilarang digunakan dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penyelenggaraan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah oleh guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:

  1. siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas; dan
  2. siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

(4) Dalam hal sekolah belum memiliki pengurus OSIS dan/atau MPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekolah dapat dibantu oleh siswa dengan syarat sebagai berikut:

  1. siswa tidak memiliki kecenderungan sifat buruk dan riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan; dan
  2. memiliki prestasi akademik dan nonakademik yang baik dibuktikan dengan nilai rapor dan penghargaan nonakademik atau memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam berbagai kegiatan positif di dalam dan luar sekolah.

Selengkapnya mengenai Permendikbud 18/2016 bisa diunduh dari SINI

 

 

890 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Share Button