Ahok Membuat Parpol Panik

Pada acara dialog bertajuk ‘Perlukah Mencari Lawan Ahok?’ di Es Teller 77, Jalan Adityawarman No 61, Jakarta Selatan, Rabu (20/4/2016, peneliti dari Lembaga Pengetahuan Indonesia, ЛИПИ, mengungkapkan tentang femonena Ahok, yang membuat Parpol kelabakan.

Selanjutnya nenurut Menurut Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Harris,

Persaingan menuju kursi DKI 1 dipanaskan dengan banyaknya figur dari berbagai latar belakang yang mencalonkan diri sebagai calon gubenur. Ada pengusaha seperti Sandiaga Uno sampai mantan menteri sekelas Yusril Izha Mahendra. Namun perhatian tetap tertuju pada calon pertahana Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang berani maju lewat jalur non partai politik atau jalur independen.

Hal tersebut adalah fenomena unik karena Ahok berani maju lewat jalur independen di waktu yang terbilang sangat singkat menjelang Pilkada. Bahkan pembukaan pendaftaran calon gubernur yang dilakukan partai politik sebagai sebuah kebingungan dan kepanikan untuk melawan Ahok.

Fenomena Ahok itu unik. Beliau meninggalkan parpol menjelang pilkada dan menyatakan maju secara independen.

Parpol bukan semata-mata bingung tapi juga panik, sebab parpol tidak memiliki kader yg dianggap layak. Maka yang dilakukan PDIP, itu fenomena yang unik juga dengan membuka pendaftaran calon.

Para calon yang ada tidak ada yang layak bahkan tidak memiliki nilai jual untuk melawan Ahok. Oleh karena itu, langkah partai politik membuka pendaftaran calon gubernur hanya upaya balas dendam kepada Ahok.

Pembukaan calon sebenarnya kepanikan dari parpol karena tidak ada imajinasi melahirkan pemimpin dari kader internal. Momentum Pilkada bukan cuma pengadilan bagi parpol tapi juga ke politik itu sendiri. Saat ini Ahok sedang melawan politik topeng yang sedang dimainkan oleh parpol. Di depan bilang mau berbakti untuk rakyat, padahal di belakangnya ingin mencuri uang rakyat.

Apabila nantinya Ahok gagal saat tahap verifikasi oleh KPU, sangat mungkin ada konspirasi dari partai politik, apalagi Ahok sudah dianggap musuh bersama. Karenanya, penting adanya pengawasan publik untuk mengantisipasi konspirasi tersebut.

Kasus RS Sumber Waras yang saat ini mengganggu Ahok tidak akan banyak berpengaruh. Elektabilitas Ahok tetap tinggi. Yang penting adalah mengawal rasionalitas pilkada. Bila dalam 10 bulan ke depan tidak ada calon yang menonjol, belum ada pesaing untuk ahok. Oleh sebab itu, parpol jangan maksa mencari lawan Ahok.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai sebagaian partai politik dan anggota DPR tidak suka dengan gaya dan cara berpolitik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Karena itu, kata dia mereka melakukan berbagai cara untuk menjegal Ahok jadi gubernur. Selanjutnya, menurut Yunarto,

Gaya dan karakter berpolitik Ahok yang telah memutuskan maju menjadi DKI-1 melalui jalur independen membuat sebagian parpol dan DPR tidak senang sehingga ada upaya-upaya untuk jegal Ahok melalui fungsi pengawasan dan legislasi. Dalam konteks pengawasan, sikap sebagian DPR yang terlibat dalam kasus pembelian RS Sumber Waras terlalu berlebihan.

DPR tidak perlu campur tangan dalam kasus yang sedang ditangan KPK. Ini dialektika biasa antara Ahok, BPK, dan KPK. KPK tentunya akan memeriksa dan menyelidiki apa yang ditemukan BPK dan Ahok. DPR tidak perlu intervensi. Biarkan KPK berkerja. Dalam konteks legislasi, DPR tiba-tiba menaikkan syarat calon perseorangan dalam revisi UU Pilkada. DPR bakal menaikkan syaratnya menjadi 10 sampai 15 persen dari jumlah pemilih. Ini sebenarnya parpol dan DPR tidak nyaman dengan demokrasi, tidak menerima perubahan dan tuntutan publik yang menginginkan pemimpin yang berkarakter dan memiliki rekam jejak baik.

OPA JAPPY | JAKARTANEWS.CO

633 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa