Ahok Mendukung Perppu Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual

Setelah kasus perkosaan yang marak di beberapa daerah, banyak elemen masyarakat menghendaki adanya hukuman berat, termasuk hukuman mati dan kebiri, terhadap pemerkosa. Awal Mei yang lalu, Gubernur DKI Jakarta, ketika ditanya media, tentang hal tersebut, ia menentang hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual.

Menurutnya, “Inti masalahnya bukan soal dikebiri; persoalan ini sama saja dengan pemberlakuan hukuman mati terhadap orang yang membawa narkoba di mana saat ini hukuman tersebut masih diperdebatkan. Oleh sebab itu, hendaknya dihukum seumur hidup bagi pelaku kejahatan dengan syarat tanpa ada remisi. Jadi, masih ada kesempatan untuk pelaku bertobat. Menurut, memberi hukuman mati hanya mempermudah pelaku melepaskan diri dari hukum.”

Namun, sikap tersebut berubah, Ahok kini mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak, setelah Perpuu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Ahok, Kamis, 26 Mei 2016, “Kalau memang Presiden perintah kita harus ikut. Kan lebih tinggi. Semua undang-undang kalau turun pasti kita lakukan sosialisasi>”

Perppu Nomor 1/2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak tersebut mengatur pemberatan pidana dan atau pidana tambahan serta tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu.

Pemberatan pidana meliputi penambahan sepertiga hukuman dari ancaman pidana, pidana mati, pidana seumur hidup serta pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.

JAKARTA NEWS

564 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa