Ahok, Wartawan, dan Kode Etik Jurnalistik

23298_41360_ahok

JAKARTA/JNC. Berbagai media news online menyapaikan berita yang menjadi perhatian publik sejak kemarin, tentang Ahok yang “mengusir” wartawan. Resmenya sebagai berikut,

Wartawan menanyakan soal tudingan uang Rp 30 miliar ke Teman Ahok. Di di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis  16 Juni 2016,  Ahok menjelaskan bahwa itu adalah upaya memfitnah dirinya, setelah kasus Sumber Waras tak terbukti ada kesalahan. Ahok bercerita tentang dirinya yang konsisten ingin ada undang-undang pembuktian terbalik. Setiap pejabat harus mampu membuktikan asal-usul hartanya, jika tidak maka tak usah jadi pejabat.

Wartawan Arah.com, “Berarti tidak ada pejabat sehebat bapak?” 

Ahok, dengan nada tinggi sambil Ahok masih bernada tinggi sambil menunjuk-nunjuk wartawan arah.com

“Bukan bilang begitu. Banyak. Saya cuma katakan, tidak usah ngadu domba. Saya cuma minta Anda bandingkan untuk punya pikiran. Anda kan nuduh saya tidak jujur, lalu saya tanya, kalau saya tidak jujur, kamu berani tidak nantang seluruh republik seperti ini, itu yang saya bilang, tidak usah di-spin.

Anda dari koran apa?

Makanya lain kali tidak usah masuk sini lagi, tidak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga tidak usah nekan-nekan saya rekan media, saya tidak pernah takut, sama kayak Tempo, mana dari Tempo?

Mana!

Mau nyinggung-nyinggung lagi ngirimin surat sama saya. Saya tidak pernah takut sama kalian jujur saja.

Saya selalu katakan, kalau cahaya fajar pagi, kegelapan tidak bisa nutup, rembang cahaya fajar akan terus merekah tidak bisa kamu tahan, itu yang saya katakan. jadi tidak usah bolak-balikin kalimat gitu.”

Kemudian, Ahok menuju ruangannya. Ketika Ahok masuk ke ruang kerjanya, beberapa wartawan langsung menuju tempat untuk mengetik berita seperti biasanya. Sementara itu yang lainnya masih ada di ruangan lokasi wawancara.

Sekali lagi ke wartawan arah.com Ahok menyatakan, “Saya sebetulnya tak ada kewajiban untuk jawab Anda, saya tegaskan itu, bolak balik mau adu domba terus, kamu tidak boleh masuk sini lagi.”


Tanggapan Dewan Pers

Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, menyatakan bahwa,

“Gubernur Ahok mengusir wartawan di Balai Kota ya, ya kita menyayangkan sikap Ahok yang emosional yah. Sebagai pejabat publik mungkin Ahok bersikap lebih bijak. Kalau Ahok punya persoalan dengan pers, menurut Nezar, ada mekanisme yang bisa ditempuh.

Ahok bisa memberikan hak jawab ataupun melapor ke Dewan Pers. Jadi kalau ada persoalan pemberitaan pers dia merasa ada yang harus diluruskan ada dua hal yang dia harus lakukan pertama berhubungan dengan media itu memberikan hak jawab, kedua kalau memang ada pelanggaran serius dilakukan media dia bisa ke Dewan Pers agar di Dewan Pers bisa dibahas, bisa dicarikan solusinya seperti itu.

Jadi tindakan mengusir wartawan secara emosional itu tidak patut dilakukan oleh pejabat.”


Tanggapan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta

Ketua AJI, Ahmad Nurhasim mengecam sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang melarang jurnalis Arah.com masuk ke ‎kantornya untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik. Selanjutnya menurut Ahmad Nurhasim,

Perbuatan Ahok bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Ahok tidak berhak melarang atau mengusir jurnalis yang liputan di Balai Kota.

Balai Kota adalah ruang publik dan jurnalis berhak melakukan kerja-kerja jurnalistik di sana; sikap Ahok menunjukkan dia sebagai pejabat publik tidak profesional menghadapi jurnalis.

Sesulit atau senakal apapun pertanyaan jurnalis, bisa dijawab dengan tanpa mengusir jurnalis yang bertanya. Bila Ahok keberatan dengan suatu berita silakan protes ke redaksi media tersebut atau adukan ke Dewan Pers. Jangan mengusir jurnalis yang sedang liputan. Balai Kota juga bukan milik Ahok. Dia bekerja di situ sebagai pejabat publik yang digaji dari pajak rakyat.”



Silahkan anda menilai dengan jujur; apakah wartawan yang mengajukan pertanyaan kepada Ahok, sudah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik!?  Selain itu, jika kita sedikit berlelah untuk menelusuri Youtube, maka akan bertemu dan melihat dengan jelas “pola dan laku” wartawan ketika mereka melakukan wawancara ataupun liputan di/dari Balai Kota serta Ahok sebagai sumber berita.

Jumat 17 Juni 2016, di Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan bahwa, “Tidak ada masalah dengan wartawan Arah.com. Saya bukan marahin dia secara personal.

Menurut Ahok,

“Pertanyaan wartawan Arah.com, yang menyebut tidak ada pejabat hebat selain saya merupakan pertanyaan yang salah dan sudah di luar konteks.  Itu pertanyaan enggak betul.

Selama ini saya tidak pernah membeda-bedakan para wartawan; dan  selalu berusaha menjawab seluruh pertanyaan wartawan. Sebab, saya mengerti Saudara juga mau belajar jadi wartawan yang baik. Saudara ingin mendapat berita, jadi saya tentu berusaha jawab.

Sebagai pejabat, tidak benar bila ada wartawan yang bertanya lalu dicuekin. Sama halnya saat bersekolah, senang ketika pertanyaannya dijawab oleh profesor. Karena itu,  akan ada satu kebanggaan bagi wartawan untuk menulis berita berdasarkan pertanyaan yang langsung dia ajukan dari pikirannya, bukan titipan atasannya.

Oleh sebab itu, saya meminta para wartawan untuk tidak memancing emosi dirinya. Sebab, saat emosi lalu menanyakan asal media wartawan tersebut,  suudzon bila mengetahui nama media yang baru atau asing di telinga. Karena memang saya orang politik. Pengalaman saya juga pertanyaan itu dititipkan ke media yang dibangun menjelang pilkada.

Namun, bukan berarti suudzon kepada semua media baru. Sebab, itu bisa mematikan media baru yang mau bertumbuh. Siapa tahu saya bantu dia kasih berita baik, wawancara eksklusif, dia bisa melahirkan berita baik; berita baik bukan berarti mendukung saya, lho.”

Simak Kode Etik Jurnalistik di bawah ini



KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

  1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
  2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
  3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
  4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

  1. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
  2. menghormati hak privasi;
  3. tidak menyuap;
  4. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
  5. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
  6. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
  7. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
  8. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

  1. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
  2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
  3. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
  4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

  1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
  2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
  3. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
  4. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
  5. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

  1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
  2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

  1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
  2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

  1. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
  2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
  3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
  4. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

  1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
  2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

  1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
  2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

  1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
  2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

  1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
  2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
  3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

 

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

 

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

(Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers)

 

OPA JAPPY | JAKARTANEWS.CO

pwi

4,282 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa