Fatwa NU, “Boleh Pemimpin Non Muslim”

JAKARTA/JNC – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak risau dalam menghadapi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang memanas jelang Pilkada DKI 2017.

Kamis, 15 September 2026, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya PBNU, Rumadi Ahmad, mengatakan bahwa,

“PBNU sudah pernah mengeluarkan fatwa pada 1999 tentang memilih pemimpin non-muslim.

MUI dan Muhammadiyah, sudah jelas memilih pemimpin kafir tidak boleh, titik.

Tapi NU punya fatwa-nya yang membolehkan. Dalam fatwa itu dijelaskan bahwa boleh memilih pemimpin non-muslim jika,

Pertama memang tidak ada orang islam yang mampu memimpin.

Kedua, ada calon beragama islam tetapi karena dikhawatirkan berkhianat, boleh memilih alternatifnya yang non-muslim.

Ketiga, memilih pemimpin non-muslim selama tokoh itu dianggap tidak jadi ancaman bagi umat Islam, boleh saja.

Kepemimpinan dan pemilu selalu jadi masalah bagi pemilih beragama islam sebab ada teks yang mengaturnya. Teks itu pula yang menjadi rujukan atau senjata untuk keuntungan politik.

Konteks di balik teks ini adalah peperangan di masa lampau.

Bagi orang NU tidak ada lagi peperangan. Jadi sekarang masa perdamaian. Kalau perdamaian me-refer ke ayat yang tadi itu (haram memilih pemimpin kafir), ya itu tidak relevan.”

JAKARTANEWS.CO

7,750 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa