Fokus Ahok, “Jakarta Menuju Bebas Macet dan Banjir serta PMKS”

JARTA/JNC – Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, APBD DKI Jakarta termasuk tinggi atau besar, mencapai Rp. 70 T. Dengan APBD sebesar itu, tentu saja ada alokasi untuk kepentingan publik atau rakyat Jakarta. Atau, alokasi dana untuk pembangunan serta yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan publik.

Misalnya, sedapat mungkin, Penda, dhi. Ahok-Djarot, harus konsentrasi pada pembenahan kemacetan lalu lintas, penanggulangan banjir, dan pemenuhan pangan yang terjangkau. Artinya, jika DKI Jakarta tidak bisa menyediakan pangan yang murah, tidak bisa menyediakan angkutan umum yang layak, dan tidak bisa mengatasi banjir, maka Ahok belum melaksanakan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, sebaiknya Ahok fokus pada tiga persoalan besar Jakarta, yakni macet, pangan, dan banjir. Sebab, tiga hal itu mencakup 9 juta penduduk Jakarta. Ini yang mendasar, “yang lain tidak penting.” Penanganan tiga hal mendasar di Jakarta itu, maka sudah melakukan 80 persen tugasnya.

Sebab, kalau lalu lintas tidak macet bisa mengurangi pemborosan waktu aktivitas orang, ekonomi pun bisa bergeliat. Lebih penting lagi, kalau transportasi umum lancar bisa menghemat BBM dan bisa mengurangi pembelian mobil.

Dengan demikian, misalnya, mengoptimalkan jalur Transjakarta, penataan lingkungan sekitar jalan raya, sungai, rel kereta api, dan perkampungan dalam kota. Bahkan perlu bina disiplin kepada pengemudi mobil pribadi dan angkutan umum, pengendara motor yang tak sabaran serta ugal-ugalaan di jalan raya. Khusus tentang pengemudi mobil dan pengendara motor, bisa dikatakan bahwa 90 % kemacetan di Jakarta akibat dari ketidaksiplin dan tak sabaran mereka di jalan raya.

Penataan lingkungan dan kampung dalam kota serta PMKS.

Harus diakui bahwa sekian juta penduduk Jakarta, cukup banyak yang tak berpendidikan memadai, dan diikuti dengan gaya hidup “asal jadi,” tak disiplin, serta cenderung sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Keberadaan mereka mempunyai kaitan erat dengan lingkungan kota, di gang-ganag kecil maupun jalan raya, termasuk area terbuka untuk publik.

Oleh sebab itu, Pemda perlu “melakukan lebih” dari sekedar operasi penertiban PMKS. Jika penataan PMKS selalu terkait dengan re-relokasi perumahan kampung kumuh, maka sangat diperlukan peran RT/RW untuk melakukan sosialisasi dan pemahaman baru mengenai makna hidup serta kehidupan.

Jadi, sebaiknya, Pemda menggunakan tenaga-tenaga aktivis sosial, atau, bahkan relawan-relawan dalam rangka mengedukasi warga sehingga mencapai “sadar hidup dan kehidupan layak.”

Merekalah, termasuk RT/RW dan LSM, yang berupaya membangun komunitas “sadar hidup dan kehidupan layak” sehingga PMKS menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari Ibu Kota, bukan sekedar ada serta bertahan hidup.

Dan, bisa jadi, akan terbentuk komunitas terdidik di Jakarta, serta ke depan akan muncul “Jakarta dihuni oleh Masyarakat Terdidik.”

Akhir kata, jika saat ini, sebagai penduduk Jakarta, masih mengeluh macet, macet, dan PMKS; maka itu juga tugas anda untuk mengatasinya.

Cara mengatasinya adalah!? Saya yakin, anda tahu jawabannya dengan pasti.

Editorial Jakarta News Co
Oleh Jappy Pellokila/Opa Jappy

699 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa