Ideologi Politik Keturunan Arab | Islamis, Sosialis, Komunis

Politik, politic, (Inggris) adalah padanan politeia atau warga kota (Yunani,polis atau kota, negara, negara kota); dan civitas (Latin) artinya kota atau negara;siyasah (Arab) artinya seni atau ilmu mengendalikan manusia, perorangan dan kelompok. Secara sederhana, politik berarti seni pemerintah memerintah; ilmu memerintah; cara pengusaha menguasai. Makna politiknya semakin dikembangkan sesuai perkembangan peradaban dan meluasnya wawasan berpikir. Politik tidak lagi terbatas pada seni memerintah agar terciptanya keteratuaran dan ketertiban dalam masyarakat polis; melainkan lebih dari itu.

Dengan demikian, politik adalah kegiatan (rencana, tindakan, kata-kata, perilaku, strategi) yang dilakukan oleh politisi untuk mempengaruhi, memerintah, dan menguasai orang lain ataupun kelompok, sehingga pada diri mereka (yang dikuasai) muncul atau terjadi ikatan, ketaatan dan loyalitas (walaupun, yang sering terjadi adalah ikatan semuketaatan semu; dan loyalitas semu).
Dengan itu, dalam politik ada hubungan antar manusia yang menimbulkan dan muncul atau pun memunculkan menguasai dan dikuasaimempengaruhi dan dipengaruhi karena kesamaan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai. Ada berbagai tujuan dan kepentingan pada dunia politik, dan sekaligus mempengaruhi perilaku politikus.
Politik juga memunculkan pembagian pemerintahan dan kekuasaan, demokrasi (dalam berbagai bentuk), pemerataan dan kesimbangan kepemimpian wilayah, dan lain sebagainya. Hal itu menjadikan pembagian kekuasaan (atau pengaturan?) legislatif (parlemen, kumpulan para politisi); eksekutif (pemerintah); dan yudikatif (para penegak hukum); agar adanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.
Politik mengatur relasi antar manusia; sedangkan agama merupakan relasi manusia dengan TUHAN Allah, yang dinyatakan dalam berbagai bentuk. Keduanya (politik dan agama) mempunyai kesamaan, sekaligus memiliki berbagai perbedaan; namun, bisa saling mempengaruhi dan dipengaruhi.
Kesamaan utama agama dan politik adalah peranan manusia; tanpa mereka keduanya tidak berarti. Manusia yang beragama (umat beragama), juga adalah mereka yang berpolitik; mereka yang berpolitik adalah umat beragama.
Walaupun demikian, seni (dan cara) memerintah secara politik, tentu saja (seharusnya) berbeda dengan pola-pola kepemimpinan agama-agama. Sayangnya, perbedaan hakiki antara agama dan politik tersebut sangat tipis atau bahkan hampir tidak terlihat.
Ada politisi yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai kedudukan serta kekuasaan. Dan ada juga pemuka agama (organisasi keagamaan) yang memakai trik-trik politik untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan terhadap umat.
Jika politisi menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai kedudukan serta kekuasaan politik, maka hal itu menunjukkan ketidakmampuan dan ketidaktrampilan berpolitiknya. Ia hanya mempunyai motivasi untuk mencari untung dari kedudukan serta kekuasaan politik, dalam rangka memperkaya diri sendiri sekaligus mencari nama. Politisi seperti itu, tidak mempunyai kepekaan terhadap permasalahan dan pergumulan umat manusia atau masyarakat luas. Jika ada yang ia perjuangkan, maka hanya akan memperhatikan atau demi kepentingan orang-orang tertentu seperti mereka yang seagama dengannya.
Demikian juga jika pemuka agama (organisasi keagamaan) memakai trik-trik politik untuk mencapai dan mempertahankan kepemimpinan terhadap umat, maka ia sebetulnya tak layak disebut rohaniawan ataupun ulama. Ia mempunyai pengetahuan dan pemahaman keagamaan yang dangkal; serta tidak memiliki kharisma sebagai pemimpin umat. Ia hanya mau menjadikan umat (beragama) sebagai sapi perah untuk kepentingan diri sendiri; ia tidak peduli terhadap pentingnya pelayanan dan kesaksian kepada umat; yang ada padanya hanya nama dan kehormatan sebagai seorang pemimpin serta pemuka agama.

 

 

Politik non-representasi juga berlaku di komunitas keturunan Arab di Indonesia. Suara mereka selalu terpecah dalam setiap pemilu.
Copyright GETTY | Politik non-representasi juga berlaku di komunitas keturunan Arab di Indonesia. Suara mereka selalu terpecah dalam setiap pemilu.

 

Karena di kalangan keturunan Arab tidak memiliki satu orientasi religus yang sama, dan tidak adanya sistem kemasyarakatan yang tunggal, sehingga sangat sulit untuk menyatukan mereka dalam satu kelompok yang bersatu.

Tidak ada ideologi politik tunggal di komunitas Arab peranakan di Indonesia. Walau sebagian besar memilih partai Islam, ada pula yang berlabuh ke partai nasionalis, sosialis dan bahkan komunis di masa orde lama. Kini suara mereka masih terpecah, “Ketika pada tahun 1950-an, saya masuk Partai Islam Masyumi, orang-orang terkejut,” kata Abdurrahman Baswedan, tokoh keturunan Arab Indonesia, seperti terekam dalam buku biografi terbarunya, AR Baswedan, membangun bangsa, merajut keindonesiaan (2014); “Kalangan nasionalis heran, kenapa saya yang nasionalis masuk Masyumi.”

ARSIP KELUARGA AM ALKAFF | Partai Arab Indonesia (PAI) cabang Palembang dan Bandung. PAI dibubarkan setelah Indonesia merdeka.

Hal itu dia utarakan kepada Suratmin, penulis buku biografinya, pada akhir November 1984. “Saya jawab: dari dulu sampai sekarang saya ini nasionalis.” “Hanya saja,” imbuh penggagas Sumpah pemuda keturunan Arab dan pendirian Persatuan Arab Indonesia (PAI, kelak diubah menjadi Partai Arab Indonesia) pada 1934 ini, “nasionalisme saya didasarkan kepada Islam.”

Dalam buku itu, Baswedan (meninggal dunia pada 1986) kemudian mengatakan, kerancuan istilah nasionalisme itu terjadi sejak zaman kolonial Belanda. “Di zaman Belanda, nasionalisme dipahami sebagai orang yang tidak memakai dasar Islam. Sayangnya, sampai sekarang paham seperti itu masih ada.”

Setelah Partai Arab Indonesia dibubarkan. AR Baswedan berlabuh ke Masyumi setelah dia dan pimpinan PAI memutuskan “tidak menghidupkan kembali” partai politik tersebut setelah Indonesia merdeka. PAI, yang berasas Islam, didirikan pada 1934 bertujuan mendukung Indonesia merdeka. Ketika Jepang menguasai Indonesia, PAI dibubarkan secara paksa.

Tetapi kenapa PAI tidak dibentuk lagi setelah Indonesia merdeka? “Dia (AR Baswedan) hanya menjelaskan bahwa tujuan kita (PAI) selesai, yaitu Indonesia telah merdeka,” kata Hasan Bahanan, warga keturunan Arab yang juga staf pengajar di Universitas 17 Agustus, Surabaya.

Logo Partai Arab Indonesia (PAI).

Pengakuan serupa juga diungkapkan Hamid Algadri, tokoh keturunan Arab, yang bersama AR Baswedan membesarkan PAI. Dalam percakapannya dengan Hamid Basyaib, Hamid Algadri berkata: “Alasan berdirinya PAI ini semata-mata untuk membantu kemerdekaan Indonesia.”    “Jadi,” lanjut Basyaib, mantan wartawan dan aktivis ini, “Kehadiran PAI sebagai partai tersendiri bagi keturunan Arab, itu kehilangan relevansi. Mereka kemudian membubarkan diri.”  Baswedan kemudian mempersilakan bekas pimpinan dan anggota partai itu untuk “melebur dalam partai-partai nasionalis,” kata Abdullah Battati, tokoh keturunan Arab asal Surabaya.

Tidak ada paksaan masuk Masyumi

Tetapi pria kelahiran 1908 itu tidak pernah memaksakan agar warga keturunan Arab mengikuti langkahnya bergabung ke Partai Masyumi.  Dia menganjurkan semua kader dan pendukung PAI menyalurkan aspirasinya ke semua partai politik yang ada saat itu. “Bahkan ke Partai Komunis Indonesia sekalipun,” kata Hasan Bahanan.

BIOGRAFI AR BASWEDAN Image captionAR Baswedan berlabuh ke Masyumi setelah dia dan pimpinan PAI memutuskan “tidak menghidupkan kembali” partai politik tersebut setelah Indonesia merdeka.

Menurut Hasan, sikap AR Baswedan itu tidak sekedar basa-basi. “Sikap Baswedan yang menerima perbedaan ideologi politik itu dibuktikan dengan salah-seorang menantunya yang menjadi kader Partai Nasional Indonesia (PNI) di Solo,” katanya. Dengan kata lain, lanjutnya, semua individu keturunan Arab yang menjadi kader partai apapun, mulai dulu sampai sekarang, tidak menjadi representasi (wakil) masyarakat keturunan Arab.  “Bahkan, jika individu itu menjadi tokoh, pejabat dan menteri sekalipun, itu tidak menjadi wakil masyarakatnya,” ungkap Hasan Bahanan, yang tekun mendalami dinamika keturunan Arab di Indonesia.

Karena di kalangan keturunan Arab tidak memiliki satu orientasi religus yang sama, dan tidak adanya sistem kemasyarakatan yang tunggal, sehingga sangat sulit untuk menyatukan mereka dalam satu kelompok yang bersatu. Sehingga, “Ada seorang (keturunan Arab) calon anggota DPRD dari sebuah partai di Surabaya yang justru kalah dalam pemilu di kampungnya sendiri (kampung Arab),” tulis Hasan dalam kata pengantarnya dalam buku AR Baswedan, Revolusi batin sang perintis (2015).

Tidak adanya ideologi tunggal di komunitas peranakan Arab ini, menurut Ismail Fajrie Alatas, mahasiswa program doktoral antropologi dan sejarah di Universitas Michigan, AS, dapat dipahami.  “Karena di kalangan keturunan Arab tidak memiliki satu orientasi religus yang sama, dan tidak adanya sistem kemasyarakatan yang tunggal, sehingga sangat sulit untuk menyatukan mereka dalam satu kelompok yang bersatu,” papar Fajrie yang tengah menyelesaikan disertasinya tentang formasi sosial di kalangan Arab Alawiyin di Indonesia.

Hamid Algadri memilih masuk PSI

Kalau AR Baswedan “dicap” tidak nasionalis lantaran berlabuh ke Partai Islam Masyumi, giliran Hamid Algadri “dituduh” anti-Islam oleh sebagian peranakan Arab karena bergabung Partai Sosialis Indonesia (PSI), pimpinan Sutan Sjahrir.  “Mereka berpendapat, secara tradisional saya seharusnya bergerak di kalangan politik Islam dan menjadi anggota salah satu partai Islam,” kata Hamid Algadri (meninggal 1998) dalam memoarnya, Mengarungi Indonesia (1999).

Hamid Algadri dan istrinya, Zena (1993).

Di masa itu, cukup banyak orang-orang keturunan Arab yang menjadi anggota partai Masyumi, Nahdlatul Ulama, atau partai-partai Islam lainnya.  “Jarang sekali di antara mereka yang memilih PSI, meskipun cukup banyak pula yang menjadi anggota PNI. Di PSI, anggota keturunan Arab dapat dihitung dengan jari,” tulis Algadri. Algadri mengaku memiliki latar belakang Islam cukup kuat. “Dengan sendirinya pilihan saya pada PSI juga saya ukur dengan keyakinan Islam saya,” tandas pria kelahiran 1910 di Pasuruan, Jatim, ini.

Menurutnya, AD/ART PSI tidak bertentangan dengan ajaran Islam. “Tanpa menyebut Islam, ajaran PSI bagi saya adalah sesuai benar dengan ajaran agama yang saya yakini.” Dia lantas bercerita, dalam rapat-rapat umum di daerah-daerah, dia selalu mengaitkan ajaran-ajaran PSI dengan ajaran-ajaran Islam, misalnya “mengenai keadilan, kebenaran, pemerataan” “Setelah mendengar ceramah dan pidato-pidato saya di daerah-daerah itu, teman saya di PSI dengan bergurau berkata bahwa saya lebih pantas menjadi anggota partai politik Islam daripada anggota PSI,” ungkap Hamid.

Sayid Fachrul Baraqbah, tokoh PKI di Kaltim

Di Kalimantan Timur, ada sosok keturunan Arab bernama Sayid Fachrul Baraqbah yang memimpin Partai Komunis Indonesia, PKI di tingkat provinsi, di masa Demokrasi Terpimpin. “Saya kira kemungkinan karena latar belakangnya, dia (Fachrul Barqbah) itu dulu pejuang waktu revolusi, dan kemudian bersikap anti kesultanan di Kaltim,” kata Burhan Magenda, berdasarkan penelitiannya pada 1978-1979 untuk disertasi doktornya di Universitas Cornell, Ithaca, New York.

Burhan Magenda kemudian menuliskan hasil penelitiannya itu di majalah Antropologi Indonesia, volume 29, nomor dua, 2005, dengan judul Dinamika Peranan Politik Keturunan Arab di Tingkat Lokal.

Orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota PKI ditangkap oleh aparat militer setelah G30S 1965.

Menurut Burhan, dia berhasil menemui keluarga Baraqbah di Kalimantan Timur, untuk kepentingan penelitiannya itu. “Memang jarang ada keturunan Arab menjadi anggota PKI. Ini memang kasus yang khusus. Semacam anomali, karena biasanya keturunan Arab itu masuk partai Islam,” katanya. “Dan untuk kasus di Kaltim ini, sepertinya ini terkait kepribadian tokoh ini, yaitu Fachrul Baraqbah,” jelasnya. Dalam tulisannya, Fachrul disebut tidak menggunakan gelar kebangsawanannya.

Pria kelahiran 1925 di Tenggarong, Kaltim ini pernah bergabung dengan laskar bersenjata Pemuda Sosialis Indonesia, Pesindo, di Yogyakarta pada 1947. Dia digambarkan aktif dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 1948 yang kemudian terlibat dengan apa yang disebut sebagai pemberontakan di Madiun.

Dia berhasil lolos. Dua tahun kemudian, dia kembali ke Kalimantan Timur dan menjadi pimpinan CDB (Comite Daerah Besar) PKI Kaltim di masa Demokrasi Terpimpin.  Setelah peristiwa G30S 1965, menurut Burhan Magenda, Fachrul Baraqbah ditahan oleh militer. “Saya kira dia aman (dari pembantaian), selamat. Sebab di luar Jawa tidak banyak pembunuhan,” katanya.

Menteri berlatar keturunan Arab

Setelah rezim orde lama tumbang dan pemerintah orde baru memangkas sistem multi-partai, pilihan politik keturunan Arab tetap terpecah, walaupun sebagian besar tetap memilih partai Islam.

Sebagian besar berlabuh ke PPP, Partai Golkar dan sisanya ke PDI.

Ali Alatas (kiri) dipercaya Presiden Suharto sebagai Menteri luar negeri.

“Tentu sebagian besar lebih memilih partai Islam, tetapi saya rasa banyak juga yang memilih partai yang lebih sekuler,” kata Ismail Fajrie Alatas, mahasiswa program doktoral antropologi dan sejarah di Universitas Michigan, AS. Pada masa Presiden Suharto, menurut Hasan Bahanan, diterapkan “alokasi” bagi individu keturunan Arab untuk duduk di DPR (pusat dan daerah). “Alokasi itu pun umumnya diminta oleh partai pada organisasi masyarakat (ormas) untuk menunjuk wakilnya,” ungkapnya.

Presiden Abdurrahman Wahid menunjuk Alwi Shihab (kiri) sebagai menteri luar negeri. Alwi juga sempat memimpin PKB.

Tetapi, karena pemilu kala itu menganut sistem proporsional dan memilih gambar partai, maka mereka yang dianggap wakil keturunan Arab tidak dapat dikatakan sebagai representasi sikap politik keturunan Arab.  Sejumlah individu keturunan Arab juga dipercaya oleh Presiden Suharto untuk duduk di dalam kabinetnya, seperti Menteri luar negeri Ali Alatas, Menteri pendidikan Fuad Hassan, Menteri koordinator bidang ekonomi dan keuangan Indonesia Saleh Afiff, serta Menteri Keuangan Fuad Bawazier.  Setelah kekuasaan Presiden Suharto berakhir, “tradisi” menyertakan satu atau dua sosok keturunan Arab di dalam kabinet terus dilanjutkan. Ada nama Alwi Shihab yang dipercaya sebagai Menteri luar negeri oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Alwi Shihab juga pernah dipercaya memimpin Partai Kebangkitan Bangsa, PKB.

Bukan latar keislaman

Ketika Megawati berkuasa sebagai presiden, posisi menteri agama dipercayakan seorang sosok keturunan Arab, Said Agil Husin Al Munawar.  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menunjuk Salim Segaf Aljufri. Dia dikenal sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera, PKS.

Di masa Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, Salim Segaf Aljufri (kanan), politisi PKS, ditunjuk sebagai menteri sosial.

Dan ketika Joko Widodo terpilih sebagai Presiden, Anies Baswedan ditunjuk sebagai menteri pendidikan. Anies adalah cucu AR Baswedan pendiri Partai Arab Indonesia, PAI. “Kemunculan Anies Baswedan yang berlatar tokoh pendidikan dan bukan dalam kaitan dengan keislaman, menunjukkan adanya pergeseran yang tidak mengidentikkan keturunan Arab dengan kelompok Islam,” kata Ismail Fajrie Alatas.

Presiden Joko Widodo menunjuk Anies Baswedan yang berlatar keturunan Arab sebagai Menteri pendidikan

Pergeseran ini menurutnya juga ditandai kemunculan anak-anak muda keturunan Arab yang dikenal bukan karena latar keislamannya, namun karena profesi dan keahlian di dalam bidangnya.  “Ada sineas, penyair, musikus, wartawan dari keturunan Arab yang tidak lagi mengidentikkan dengan kelompok Islam yang selama ini dilekatkan pada mereka,” ungkap Fajrie. Menurutnya, ini merupakan perkembangan yang bagus. “Sehingga kontribusi keturunan Arab di Indonesia kini makin beragam, makin semarak.”

 

BBC | JAKARTA NEWS

 

 

Sumpah pemuda keturunan Arab 1934: Puncak pencarian identitas

POLITIK BELANDA TERHADAP ISLAM DAN KETURUNAN ARAB Enam tahun setelah deklarasi Sumpah pemuda keturunan Arab pada 1934, pimpinan Partai Arab Indonesia (PAI) menggelar kongres di Cirebon pada 1940.

Lima tahun setelah Sumpah pemuda 1928, sejumlah anak muda keturunan Arab di Hindia-Belanda bersumpah bahwa Tanah air mereka adalah Indonesia. Mengapa ide radikal ini dianggap relevan untuk dimaknai dalam situasi sekarang?

Lorong-lorong di kawasan Pekojan, Jakarta Barat, yang saya datangi pertengahan Oktober silam, masih menyisakan jejak-jejak kehadiran orang-orang Arab -nenek moyang saya.  Masjid tua Langgar Tinggi dan masjid Al-Nawier, yang masih bertahan dari gempuran zaman, adalah saksi bisu bahwa kampung di dekat pelabuhan Sunda Kelapa itu pernah didiami orang-orang Arab selama ratusan tahun.

Datang sebagai pedagang, selain berdakwah, orang-orang Arab asal Hadramaut, Yaman, mendiami wilayah itu sejak lebih dari dua ratus tahun silam -dan menikahi para perempuan lokal. Dan siang itu, saya mengunjungi Pekojan untuk mengetahui sejauhmana warga Indonesia keturunan Arab memaknai pencarian identitas oleh kakek atau buyutnya dulu.

Saya beruntung bisa bertemu segelintir orang keturunan Arab yang masih tersisa di kampung itu -yang diperkirakan tinggal sekitar 10% dari jumlah penduduk keseluruhan, jauh menyusut jika dibanding ketika mereka kali pertama mendiami wilayah itu.

Mencintai Tanah air

Ahlan!” Kuucapkan salam akrab dalam bahasa Arab kepada seseorang di ujung jalan. Dia berkulit agak hitam. Rambutnya ikal, hidungnya mancung. Sambil menyebutkan namanya, pria ini mengaku memiliki darah Arab. “Saya adalah generasi keempat atau kelima,” ungkapnya ramah.

POLITIK BELANDA TERHADAP ISLAM DAN KETURUNAN ARAB Salah-satu rapat PAI dalam rangka gerakan GAPI (Gabungan Politik Indonesia) Indonesia berparlemen, 194

Tetapi pria itu tadi menolak diwawancarai. Sambil menawari saya minum kopi (“gahwa,” begitu dia menyebutnya), dia lantas mempersilakan saya untuk menemui seseorang. “Dia pengurus masjid itu,” tangannya menunjuk masjid Al-Nawier. Tidak lama kemudian. “Antum (Anda) siapa?” Duduk bersila, pria dengan suara bariton ini memulai pembicaraan. Saya kemudian menyebut nama, asal dan fam keluarga dari garis ayah saya. “Masya Allah,” dia kemudian menimpali.

Dikky Abubakar Bashandid, begitulah dia mengenalkan diri. Dia adalah pengurus masjid Al-Nawir. Usianya belum genap 30 tahun dan moyangnya berasal dari Hadramaut, Yaman.  “Kakeknya saya punya kakek itu datang dari Hadramaut,” ungkapnya mulai bercerita. Artinya, ayah serta kakeknya lahir dan dibesarkan di Indonesia.  Di sinilah, Dikky kemudian menekankan bahwa dirinya adalah bagian dari Bangsa Indonesia. “Kami selalu ditanamkan untuk mencintai Tanah air Indonesia,” katanya. Cinta kepada tanah air Indonesia, seperti yang diucapkan Dikky, seorang pria peranakan Arab itu tadi, tidaklah datang dengan tiba-tiba.

Sumpah pemuda keturunan Arab

Sebelum Indonesia merdeka, persisnya pada 4 Oktober 1934 di Semarang, lima tahun setelah Sumpah Pemuda 1928, sejumlah kaum muda keturunan Arab mendukung gagasan tanah air Indonesia -dan tidak lagi mengaitkan dengan asal-usulnya yaitu Hadramaut, Yaman.

POLITIK BELANDA TERHADAP ISLAM DAN KETURUNAN ARAB Suasana Kongres PAI di Cirebon 1938. AR Baswedan mengumpulkan para peranakan Arab dan mendirikan Persatuan Arab Indonesia (PAI) yang mendukung kemerdekaan Indonesia.

Dimotori pemuda idealis bernama Abdurrahman (AR) Baswedan, sebagian kaum peranakan Arab di Hindia Belanda saat itu telah sampai pada satu titik pencarian identitasnya, yaitu bersumpah bertanah air Indonesia.  Di saat itu pula, AR Baswedan mengumpulkan para peranakan Arab dan mendirikan Persatuan Arab Indonesia (PAI) yang mendukung kemerdekaan Indonesia.

Menurut pengamat masalah keturunan Arab di Indonesia, Hasan Bahanan, apa yang dilakukan AR Baswedan (yang saat itu berusia 27 tahun) dan kawan-kawan itu terinspirasi Sumpah Pemuda 1928.  “Sumpah Pemuda 1928 yang melintasi batas-batas etnik dan agama berpengaruh pada orientasi kebernegaraan komunitas Arab Hadrami di Hindia Belanda,” kata Hasan kepada BBC Indonesia.

Dalam buku AR Baswedan, Membangun Bangsa, merajut Keindonesiaan (2014), “Sumpah Pemuda keturunan Arab” itu memiliki tiga butir pernyataan:  Pertama, Tanah air peranakan Arab adalah Indonesia; Kedua, peranakan Arab harus meninggalkan kehidupan menyendiri (mengisolasi diri); Ketiga, Peranakan Arab memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

Langkah revolusioner

Pilihan AR Baswedan untuk “meleburkan” diri dalam cita-cita bersama bangsa Indonesia merupakan pilihan “revolusioner”, kata Hasan.  Maklumlah, saat itu pemerintah kolonial Belanda menempatkan peranakan Arab, Cina, Jepang sebagai orang asing klas dua, di atas kaum pribumi.

ARSIP KELUARGA AM ALKAFF Pertemuan eksponen PAI cabang Palembang dan Bandung pada tahun 

“Dan, peranakan Arab saat itu -melalui isi sumpah pemuda 1934- “menurunkan” dirinya. Ini agak aneh untuk ukuran saat itu. Nah, Baswedan tidak melihat itu (warga klas dua) sebagai keistimewaan. Tapi dia mengatakan dengan menjadikan dia pribumi, maka persoalan keturunan Arab di Indonesia itu selesai,” papar Hasan, yang juga staf pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan kata lain, lanjutnya, “Baswedan dan gerakannya sekaligus menafikan privilege perlakuan hukum (klas Timur Asing) yang diberikan oleh penguasa penjajah Belanda kepada etnik Arab.”

Patut diketahui, status kelas Timur Asing yang dinikmati keturunan Arab itu, mengakibatkan mereka terpisah dari kaum pribumi.  “Mereka juga sebelumnya tidak pernah terlibat dalam gerakan kebangsaan, walaupun mereka terlibat dalam berbagai aktivitas pendidikan dan keagamaan,” kata Hasan Bahanan dalam pengantar buku AR Baswedan, Revolusi batin sang perintis (2015).  Itulah sebabnya, menurutnya, pilihan kaum muda peranakan Arab idealis yang menyatakan Indonesia sebagai Tanah airnya, “menempatkan mereka sebagai bagian dari komunitas pejuang kebangsaan.”

Di tengah gerakan radikal trans-nasional

Kini, 81 tahun kemudian, ketika keterpukauan atas nasionalisme sepertinya tidak lagi membara, peristiwa tekad penyatuan masyarakat keturunan Arab dalam bingkai Indonesia, sepertinya terlupakan.  Di sinilah, sejumlah warga peranakan Arab di Surabaya kemudian memilih untuk mengingat kembali apa yang dilakukan pemuda AR Baswedan dan kawan-kawannya.

“Tidak mau hilang dari catatan sejarah, juga memberikan edukasi dan mengukuhkan rasa nasionalisme kepada generasi muda (keturunan Arab),” kata Abdullah Batati, penggagas acara peringatan Sumpah pemuda keturunan Arab, yang rencananya akan digelar Minggu, 1 November 2015 ini.  Pengamat masalah keturunan Arab Indonesia, Hasan Bahanan, mendukung acara ini karena sangat relevan dengan persoalan citra kearaban yang berubah akibat dinamika politik di Timur tengah.

Di sinilah, melalui acara ini, mereka mengingatkan bahwa “ideologi atau gerakan semacam itu bagian dari kehidupan internasional, akan tetapi tempat mereka (peranakan Arab Indonesia) ada di sini, berbeda.”

Tumbuhkan nasionalisme

“Seharusnya mereka ingat kembali bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia,” tandas Hasan. Bagaimanapun, lanjutnya, kalau ada dukungan warga keturunan Arab terhadap gerakan radikal di Timur Tengah, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. “Tapi mereka (keturunan Arab) yang berkarya dengan baik, berprestasi, itu juga banyak,” tambahnya.  Nabiel Abdul Karim Hayaze, penulis buku AR Baswedan, Revolusi batin sang perintis, juga sependapat bahwa peringatan sumpah keturunan Arab 1934 menjadi relevan di tengah kemunculan gerakan trans-nasional atas nama agama.

“Agar tidak termakan isu dan lebih menumbuhkan nasionalisme yang bisa menjaga dari hal-hal seperti itu,” kata Nabiel, yang akan menjadi salah-satu pembicara dalam diskusi peringatan sumpah pemuda keturunan Arab.

Apa komentar kaum muda Arab?

Shafira Umm, presenter stasiun televisi Net, mengatakan dirinya mendukung acara peringatan Sumpah pemuda keturunan Arab 1934, karena untuk mengingatkan semua orang bahwa “warga keturunan Arab di Indonesia sudah memiliki kesadaran kebangsaan sejak 1934”.

Shafira Umm, presenter stasiun televisi Net, mengatakan dirinya mendukung acara peringatan Sumpah pemuda keturunan Arab 1934. 

“Berarti orang zaman dulu sudah sadar banget bahwa yang namanya latar belakang etnis, hanya ada di darah dan tradisi di lingkungan kecil, bukan lingkungan yang gede seperti bangsa,” kata Shafira Bawazir, 30 tahun, yang kedua orang tuanya merupakan keturunan Arab, kepada BBC Indonesia.  Adapun Tsamara Amany Alatas, relawan Komunitas pendukung Ahok (Kompak), menganggap acara ini menjadi penting digelar di tengah kemunculan “fanatisme golongan”.

TSAMARA AMANY ALATAS Tsamara Amany Alatas, relawan Komunitas pendukung Ahok (Kompak), menganggap acara ini menjadi penting digelar di tengah kemunculan “fanatisme golongan”.

Mahasiswa Fakultas Falsafah dan Peradaban, Universitas Paramadina ini mengatakan, fanatisme golongan itu ditandai semangat untuk mengorbankan kecintaan terhadap Tanah Air.  “Kita bukan orang Arab dari luar yang menumpang di Indonesia. Kita beda dengan pendatang. Kita lahir di sini, kita memiliki identitas Indonesia,” kata perempuan berusia 19 tahun ini.

Menegaskan keindonesiaan

Secara terpisah, mantan wartawan dan aktivis Jaringan Islam Liberal, JIL, Hamid Basyaib mengatakan, dirinya mendukung acara peringatan Sumpah pemuda keturunan Arab asal ujungnya akan “menegaskan Keindonesiaan dan bukan eksklusifitas keturunan Arab”.

Mantan wartawan dan aktivis Jaringan Islam Liberal, JIL, Hamid Basyaib mengatakan, dirinya mendukung acara peringatan Sumpah pemuda keturunan Arab asal ujungnya akan “menegaskan Keindonesiaan dan bukan eksklusifitas keturunan Arab” 

“Momentumnya dalam konteks itu, bukan dalam konteks mengeksklusifkan diri sebagai warga keturunan Arab yang berbeda dari bangsa Indonesia. Di luar konteks itu, tidak ada gunanya sama sekali,” tandas Hamid.  Sementara, mantan aktivis mahasiswa 1998, yang kini tinggal dan bekerja di London, Inggris, Annas Alamudi, mengharapkan acara tersebut dapat “menggarisbawahi bahwa kita adalah warga Indonesia seperti yang disepakati oleh para kakek kita dulu.”

Annas juga menganggap peristiwa Sumpah pemuda keturunan Arab itu relevan dengan kondisi sekarang.  “Sekarang ini ada yang menyoroti soal budaya Arab yang diimpor ke Indonesia. Kita sebagai keturunan Arab, seharusnya menyatakan kita adalah orang Indonesia dulu, baru orang Arab,” kata Annas.  Dia juga mengharapkan acara ini dapat membuat orang lain memahami bahwa tidak semua peranakan Arab identik dengan gerakan fundamentalis.

Muatan politis

Sakdiyah Ma’ruf, 33 tahun, komedian dan peraih penghargaan Vaclav Havel International for Creative Dissent 2015 di Oslo, Norwegia, menganggap acara itu sebagai “keinginan warga keturunan Arab untuk kembali pulang”.

Sakdiyah Ma’ruf, 33 tahun, komedian dan peraih penghargaan Vaclav Havel International for Creative Dissent 2015 di Oslo, Norwegia, menganggap acara itu sebagai “keinginan warga keturunan Arab untuk kembali pulang”

“Apapun sentimennya, saya kira semua orang perlu kembali pulang, dan semoga pulang itu berarti menjadi Arab yang Indonesia. Semoga demikian,” katanya.  “Semoga pula ini adalah sikap untuk menjunjung tinggi keberagaman, toleransi, sekaligus ini acara memperkenalkan diri ulang,” ujar Sakdiyah, perempuan keturunan Arab asal Pekalongan, Jawa Tengah ini. Hal ini dia tekankan, karena menurutnya, saat ini “Stereotype keturunan Arab sedikit bergeser. Kalau dulu eksklusif, sekarang hampir sama dengan Stereotypeorang barat terhadap Islam, karena perilaku beberapa tokoh di lingkungan orang Arab yang terlibat ini dan itu.”

Suara berbeda ditunjukkan Agus Rahmat Sarjono, penyair, cerpenis dan esais kelahiran 1962. Pria keturunan Arab ini menganggap peringatan acara itu “tidak perlu digelar”.

onAgus Rahmat Sarjono, penyair, cerpenis dan eseis kelahiran 1962, yang keturunan Arab, menganggap peringatan acara itu “tidak perlu digelar”.

“Saya kira lebih banyak muatan politisnya daripada muatan nasionalisnya,” kata Agus. Menurutnya, masalah identitas kearaban “sudah selesai” semenjak digelar Sumpah pemuda keturunan Arab di Semarang pada 1934. Politik identitas yang dihidupkan lagi, lanjutnya, sama-sekali tidak menarik. “Yang lebih penting apa yang bisa dilakukan untuk Indonesia. Enggak penting kamu dari mana, tapi yang penting apa yang dilakukan untuk Indonesia.”

BBC | JAKARTA NEWS

9,693 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa