Jakarta Menuju Kota Tanpa PBB

JAKARTA/JNC. Beberapa waktu yang lalu Pemda DKI melakukan pembebasan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB)  pemilik tanah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar. Keputusan tersebut, ternyata sangat membantu warga dengan tingkat ekonomi menengah dan bawah serta memiliki persil di DKI. Pembebasaan pembayaran PBB tersebut, ternyat tak berdampak signifikan terhadap pemasukan daerah serta APBD DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI kini berencana membebaskan PBB bagi pemilik rumah dengan ukuran 100 meter persegi.

Agaknya Ahok menyadari bahwa kebijakan PBB merupakan warisan Kolonial Belanda, dalam rangkan mengisi keuangan mereka. Pada saat itu, Belanda sebagai “pemilik wilayah” mewajibkan pemilik tanah dan bangunan membayar pajak pemerintah Hindia Belanda. Suatu gagasan warisan masa lalu, bahwa wilayah tertakluk harus membayar upeti kepada penakluk.

Kebijakan tersebut kemudian diteruskan oleh bangsa Eropa di wilayah koloninya, termasuk Belanda. Pemerintah Hindia Belanda membuat aturan bahwa siapa pun, kecuali wilayah Kerajaan dan Kesultanan Nusantara, berdiam, tinggal, berusaha di daerah jajahan diwajibkan membayar pajak. Peraturan Hindia Belanda itulah yang dimodifikasi menjadi PBB. Jadi, saya setuju dengan Ahok bahwa PBB dikeluarkan Belanda untuk memberatkan pribumi. Menurut Ahok, “Itu warisan Belanda. Pajak itu dipungut dari orang sendiri atau orang asing? Ya orang asing sebetulnya.”

Jadi, Negara seharusnya tak menarik PBB dari rakyat atau pemilik tanah dan bangunan. Dengan demikian, menurut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, seharusnya penarikan pajak tidak berlaku pada rumah tinggal kecil melainkan tempat usaha.

Rencana penghapusan PBB terhadap pemilik tanah dan bangunan, dengan kriteria tertentu tersebut, tentu saja akan berdampak pada pemasukan Kas Daerah; yang terdekat adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI pada 2017.

Oleh sebab itu, menurut Ahok, “Mulai tahun 2017 PAD pasti akan berkurang. Ya dong, kalau PBB kamu potong ya akan berkurang, maka dalam 2017 saya mulai meminta cara penyusunan anggaran versi baru lagi.”

So, jika rencana “peniadaan” PBB di DKI Jakarta menjadi kenyataan, maka itu berarti Jakarta akan menjadi model bagi Pemda lainnya. Konsekuensinya adalah, Pemda, jika mau bebaskan PBB, harus menggali semua potensi daerah dalam rangka mencapai PAD. Sehingga tak lagi minta kucuran dana APBN untuk operasional.

Semoga

OPA JAPPY – JAKARTA NEWS

449 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa