JK, “Tak Ada PP Melarang Berjualan Makanan di Waktu Puasa”

Ramadhan di beberapa daerah diwarnai dengan “penyitaan dan penghukuman” kepada para penjual nasi dan mereka yang makan. Semuanya itu terjadi karena “Harus Menghormati” mereka yang berpuasa. Tanpa peduli siapa pun dia, “dilarang makan di warung,” walau kelaparan.

Pada beberapa daerah, “larangan” tersebut, diikuti dengan tindakan penuh kekuasaan dan kekerasan dari aparat Satpol PP, justru “menodai” kesucian Ramadhan.

Misalnya, di Kab Bogor, aparat “menghukum” pemilik warung nasi dan mereka yang kedapatan makan siang; juga di Serang, Banten.

Satuan Polisi Pamong Praja Pemkot Serang, Jumat 10 Juni 2016, dagangan milik Saeni disita aparat, karena melanggar aturan larangan warung buka pada siang hari dalam bulan suci Ramadhan.

Kepala Satpol PP Serang, Maman Lutfi mengatakan,

“Warung tersebut terkena razia karena buka pada siang hari dan melayani warga yang tidak puasa. Petugas menertibkan puluhan warung makan yang buka siang hari. Semua dagangannya disita.

Hal itu berdasarkan surat imbauan bupati. Razia warung nasi dan restoran di Kota Serang yang buka memberi makan pada orang yang tidak puasa.”

Saeni, menurut kesaksiannya kepada media, berjualan nasi adalah satu-satunya mata pencariannya. Dan, usahanya tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup dan kehidupannya.

Melihat tindakan Satpol PP yang tak gunakan pertimbangan tersebut, Netizen pun menggalang dana untuk memberi sumbangan ke Saeni. Hingga pukul 21.00 WIB, Sabtu (11/6/2016), uang donasi yang akan disumbangkan mencapai Rp 176 juta.

Nah …….

Pernyataan Wapres RI.

Fakta-fakta tersebut, menjadikan Wapres JK, ikut bersuara. Menurut JK, warung makan cukup “tahu diri” dengan memasang tirai di pintu dan jendelanya agar aktivitas di dalam tidak bisa terlihat dari luar.

Selanjutnya, Wapres JK, menyatakan bahwa,
“Yang tidak puasa menghormati orang puasa, yang puasa juga tetap hormati yang tidak puasa.

Apa yang dilakukan Satpol PP di Serang, Banten, itu berlebihan. Pasalnya, peraturan pemerintah pun tidak mengatur larangan orang untuk berjualan selama puasa.”

Tanggapn MUI Banten

Sementara itu menurut laporan Rimanews, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten mengimbau umat Islam tidak terpancing atau terprovokasi dengan pemberitaan ‘kasus razia warteg’ ibu Eni, di Kota Serang. Saeni perempuan berusia 53 tahun, pemilik warteg di Jalan Cikepuh, Pasar Rau, Kota Serang, Banten menjadi perbincangan di media sosial. Eni menangis melihat dagangannya diangkut petugas Satpol PP.

Menurut Ketua MUI Banten KH AM Romli di Serang, Minggu 12 Juni 2016, “Umat Islam diharap tetap tenang, jaga kesucian bulan Ramadhan. Jangan perprovokasi dengan berbagai pemberitaan yang terus berkembang dan mengundang polemik. Malah ini khawatir mengundang kelompok-kelompok tertentu melakukan tindakan kekerasan di bulan puasa Ramadhan ini.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP merupakan lembaga yang berwenang menegakkan Perda, dan kegiatan tersebut tahun-tahun sebelumnya tetap dijalankan sebagaimana biasanya selama Ramadhan. Upaya tersebut dilakukan dalam upaya menghormati kesucian bulan Ramadhan. Dari dulu juga razia-razia seperti itu tetap ada. Kenapa sekarang menjadi ramai di media sosial dan lainnya. Namun demikian, dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP juga harus menempuh cara-cara yang manusiawi dan persuasif terlebih dahulu seperti peringatan atau meminta penjelasan terlebih dahulu kepada pihak yang berjualan.

Perda di Kota Serang itu kan dibentuk atas usulan masyarakat dan ormas Islam di Kota Serang. Pada sisi lain, pemilik rumah makan juga harus mematuhi norma yang sudah dibuat serta menghargai umat Islam yang berpuasa. Kan pasti aturannya sudah jelas ada, diperbolehkan beroperasi selama Ramadhan mulai jam berapa.”

MUI juga meminta Satpol PP dalam menegakkan aturan jangan tebang pilih; penegakan aturan itu tidak diberlakukan hanya pada pedagang kecil seperti warteg, tetapi harus dilakukan juga terhadap rumah makan yang buka di Mall-mall; yang buka usaha di bulan puasa Ramadhan, tegakkan tradisi saling menghormati.

Reaksi Rano Karno

Gubernur Banten, Rano Karno yang sementara melakukan ibadah Umroh, memberikan siaran pers. Menurutnya,

“Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan langkah-langkah persuasif dan humanis dalam menegakkan aturan.

Saya meminta kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing melakukan langkah-langkah yang tak perlu.

“Sosialisasi aturan dan “law enforcement” harus tetap memperhatikan pentingnya menegakkan keadilan dan merawat sisi kemanusiaan.”

KOMPAS COM – JAKARTANEWS.co

834 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa