Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Mempercepat Pembangunan Nasional

OPA JAPPY

Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2016 di gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selas, 16 Agustus 2016, menyatakan bahwa

“Pada tahun percepatan pembangunan ini, pemerintah fokus pada tiga langkah terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.

Tiga langkah itu adalah pertama mempercepat pembangunan infrastruktur, kedua menyiapkan kapasitas produktif dan Sumber Daya Manusia, serta langkah ketiga merupakan deregulasi dan debirokratisasi.

Melalui percepatan pembangunan infrastruktur akan membangun sarana infrastruktur secara lebih merata guna memperkuat konektivitas antarwilayah serta memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial. Akselerasi pembangunan infrastruktur logistik meliputi jalan, pelabuhan, bandara dan rel kereta api. Sedangkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis mencakup pembangkit listrik, telekomunikasi, irigasi, dan perumahan rakyat.”

Untuk menindaklanjuti pernyataan Presiden, maka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan atau perlu  mengevaluasi berbagai program yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di masyarakat. Dengan demikian pemerintah menganggarkan anggaran untuk mengatasi kemiskinan. Serta, pada tindak berikutnya, mengevaluasi seberapa efektifnya program atau anggaran tersebut membantu mengurangi kemiskinan di Indonesia sekaligus mengurangi ketimpangan.

Pada pelaksanaan instrumen kebijakan fiskal di masa mendatang harus bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Presiden sudah menyampaikan tugas dari instrumen ini untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja dan mengemban kepercayaan publik secara umum maupun pelaku usaha, agar menjadi motor penggerak ekonomi yang efisien. Dalam menjalankan kebijakan fiskal tersebut, mendapatkan kepercayaan publik sangat dibutuhkan, karena keterbatasan anggaran dalam APBN.

Semoga

OPA JAPPY | JAKARTANEWS.CO

9,005 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa