Konstelasi Politik Pasca Seracen

Pembongkaran Saracen Ubah Konstelasi Politik, Jokowi-Ahok 2019 Siap Menggebrak!

 

Pembongkaran tuntas Saracen oleh Polri dipastikan akan mengubah konstelasi dan kontestasi politik 2018 dan 2019. Selain membungkam Prabowo dan SBY, juga memberikan harapan bagi keadilan. Dampak dari Saracen adalah banyak strategi politik yang berubah – baik dari Jokowi maupun Prabowo dan SBY.

Perubahan paling mendasar adalah sikap Presiden Jokowi yang total berubah terkait penanganan Islam radikal. Kini, dia menjadi lebih firm, lebih memberikan daya kejut luar biasa. Perintah penindakan tegas pendana dan cukong Saracen kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah salah satunya.

Ketakutan Silent Majority

Salah satu hal yang mengganjal dan membuat khawatir bagi para pendukung toleransi, Pancasila, dan NKRI, adalah kenyataan munculnya politik identitas Islam radikal yang diusung oleh Prabowo dan SBY – seperti dalam Pilkada DKI 2017. Mereka menjadi kecut melihat berbagai kasus hukum yang menjadi kunci kepercayaan rasa keadilan bagi masyarakat pro toleransi, pembela Pancasila dan NKRI.

Betapa tidak. Rangkaian kasus kriminalisasi terhadap Ahok adalah puncak gambaran dominasi Islam identitas yang sejak lama dibangun untuk menghancurkan Presiden Jokowi. Ahok menjadi korban tekanan konspirasi politik identitas Islam garis keras. Caranya pun sungguh mengenaskan dilihat dari kaca mata orang waras.

MUI ditunggangi oleh FPI, HTI, FUI dengan bentukan GNPF MUI. Demi mengganjal Ahok maka SBY berteriak-teriak menuntut Ahok diadili. Di sisi lain MUI mesra dengan SBY karena memang Ma’ruf Amin adalah orang SBY dulu. Bayi belum lahir saja tahu hal ini.

Saat bersamaan Prabowo menggalang pengusaha dan politikus untuk mendukung Anies-Sandi. Dukungan mengalir bahkan dari Ketua DMI Jusuf Kalla, yang membiarkan masjid menjadi ajang kampanye penuh SARA hasil kreasi Eep Saefulloh Fatah.

Hasilnya sungguh luar biasa. Ahok dipenjara. Parpol pengusung Ahok pada detik terakhir dini hari lewat keputusan berat mundur dari menang Pilkada DKI menjadi pecundang – demi penyelamatan negeri. Ini akibat gerakan Islam radikal yang dengan seluruh tipu muslihatnya menggunakan isu SARA sebagai jualan.

Penyebabnya adalah pengerahan massa atas yang berkumpul di berbagai masjid dan pusat da’wah seperti Muhammadiyah misalnya – dengan dalih untuk mengawal pemilu. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri. Strategi itu ditempuh karena mereka saking merasa besar.

Untuk melanggengkan sentimen SARA, wisata Al Maidah dibuat untuk memberikan tekanan politik dan intimidasi di TPS-TPS. Tidak ada yang berani bertindak menghadapi mereka. KPU, Panwaslu, dan parpol gagal bersuara. Ini hanyalah kedok dari rancangan besar gerakan Islam radikal yang hendak menjungkalkan Presiden Jokowi. Maka mundur dan mengalah adalah strategi terbaik untuk sementara. Ahok-Djarot pun paham.

Fakta gerakan menyasar Jokowi itu tak terbantahkan. Bukan hanya karena ditangkapinya para tersangka makar, namun juga berbagai teriakan yang menyangkutkan Ahok dengan Jokowi. Amien Rais dan Rizieq berteriak-teriak tentang revolusi, bahkan memerkenalkan revolusi konstitusional. Macam mana pula istilah ini dibuat.

Tak sampai di situ, kasus Ahok yang sudah kalah Pilkada DKI tetap dikejar. Tujuannya , lagi-lagi untuk melanggengkan politik identitas Islam radikal. Gelombang kekuatan penekan itu memengaruhi mafia peradilan.

Keputusan hakim paling lucu dan kontroversial terjadi. Hakim memutuskan hukuman penjara 2 tahun didasarkan atas skenario dan pertimbangan yang dibangun oleh hakim sendiri, bukan oleh jaksa penuntut umum.

Persidangan hanya memertontonkan ketololan dan dominasi Islam radikal tergambar di sana. Lebih parah lagi, selepas keputusan diambil, para hakim semprul itu diberi hadiah kenaikan pangkat ke Denpasar (untuk mengawal kasus Munarman) dan ke Bandung (untuk mengawal kasus Buni Yani).

Ahok yang berjiwa besar pada malam hari menjelang keputusan, the Operators mendatangi Ahok dan menyampaikan signal tentang perubahan skenario – dari hukuman percobaan menjadi hukuman penjara. Ahok dengan tegar menerimanya demi NKRI.

Benar. Ahok dipenjara 2 tahun oleh tekanan massa Islam radikal dan konspirasi tekanan politik yang terkait Pilkada DKI yang dimotori oleh provokasi SBY, dukungan Prabowo dan FPI serta ormas radikal lain seperti HTI. Sejak saat itu silent majority,pembela Pancasila dan NKRI, merasa takut dan akhirnya tersadar dan bersuara.

Bangkitnya Politik Identitas Islam Radikal

Sejak saat itu, sepak terjang semua politikus diarahkan ke trend yang dianggap benar: politik identitas Islam radikal. Dan, Presiden Jokowi dipaksa untuk bertindak dan menghadapinya. Jokowi pun mengambil beberapa langkah taktis. Salah satu langkah taktis – sekaligus pembenaran dominasi ini – adalah menarik Ma’ruf Amin MUI dari genggaman FPI dan Islam garis keras. Ini langkah brilian the Operators untuk Presiden Jokowi. Alienasi Islam garis keras dimulai.

Langkah paling mantap adalah Perppu Ormas dan UU Pilpres 2019. Kedua langkah konstitusional ini memberikan dampak politik yang luar biasa merugikan bagi SBY dan Prabowo. Selain itu, permainan seperti Pilkada DKI 2017 yang penuh SARA – yang berhasil dimenangkan mereka – yang akan dipraktikkan di 2018 dan ujungnya 2019 mengalami set back, gangguan dan kemunduran. Kenapa? Karena cara adu-domba dan kepura-puraan dalam bermain politik tidak semudah dilakukan seperti di DKI yang mengekploitasi sentimen SARA dan mengorbankan Ahok.

Maka, dalam skenario strategi politik identitas mereka, hanya dengan menggunakan isu SARA-lah maka mereka akan berjaya. Tak disangka, Polri dan tim cyber serta BIN mengendus praktik busuk Saracen. Pemantauan selama 2 bulan, dan penelusuran jejak cyber dan digital forensicmenunjukkan keterlibatan politikus dan parpol serta para koruptor yang menjadi pemesan mereka.

Beban Politik Identitas

Temuan dan pembongkaran Saracen ini jelas berdampak pada perubahan konstelasi politik dan strateginya. Jika penanganan benar atas Saracen, maka politik identitas Islam radikal yang sudah dipraktikkan di DKI dan akan dibawa ke Pilkada serentak dan Pilpres 2019 akan mengalami perubahan.

Sejak keluarnya Perppu Ormas dan UU Pilpres 2019, kepada penulis masyarakat menanyakan hal yang membuat saya tertegun. “Apakah mungkin Jokowi mengajak Ahok menjadi pasangan calon wakil Presiden RI mendampinginya di Pilpres 2019?”

Sebagai ahli strategi politik, secara diplomatis saya jawab: “Untuk mengangkat calon wapres, tentu banyak perhitungannya, baik secara politis dan kepartaian, maupun secara elektabilitas serta akseptabilitas terhadap calon.”

Jika dalam perhitungan membebani, maka calon akan ditinggalkan. Jangankan calon wapres, lah pendukung Prabowo-Hatta menjadi beban bagi mereka, seperti koruptor Surya Dharma Ali misalnya, si lumpur Lapindo ARB misalnya. Hatta kereta bekas Jepang, contohnya. Prabowo sendiri sebagai jenderal pecatan yang dikaitkan dengan penculikan. Itu beberapa contoh hal yang memengaruhi elektabilitas.

Demikian pula, dalam perubahan politik dramatis ini, mencalonak siapa pun menjadi dimungkinkan, karena ambruknya teori strategi kampanye dan politik identitas Islam radikal. Beban berat politik identitas Islam radikal bagi Jokowi menuju 2019 kini sedikit berkurang.

Ketegasan Strategi Jokowi, the Maverick dan Unpredictable

Jokowi dipastikan akan mengubah strategi politiknya menjelang 2019. Ini tentu terkait dengan pembongkaran Saracen yang mengubah konstelasi politik Indonesia. Pihak-pihak terkait dengan Saracen yang diungkap oleh Polri pun tiarap. Pengguna taktik politik identitas Islam radikal yakni Anies di Pilkada DKI 2017, dengan FPI dan kolaborasi dengan Prabowo dan SBY dibuat kecele.

Lingkaran yang menyuarakan kepada Jokowi untuk soft approach terhadap Rizieq, tersangka makar, dan Buni Yani dan alineasi terhadap Ahok, demi memuluskan Jokowi menjadi Presiden RI harus menelan ludah. Ternyata Jokowi punya perhitungan lain. Dia benar-benar the Maverick and Unpredictable.

Sejak awal the Operators dan the Supreme Operator sendiri tetap menginginkan politik dan demokrasi Pancasila menjadi arah meraih kekuasaan. Memeluk dan berkompromi serta mengadopsi politik identitas Islam radikal tidak dikehendaki oleh Presiden Jokowi. Dia tidak ingin meniru gaya kampanye Anies yang didukung Islam radikal dan aliansi parpol simpatisan Islam radikal, PAN, partai agama PKS, Demokrat, dan tentu Gerindra.

Perang saran itu akhirnya mendapatkan momentum dengan Saracen. Kini, semua hal terkait dengan Islam radikal, intoleransi, keadilan, akan dibela dan ditindaklanjuti tanpa keraguan akibat salah saran terkait fenomena politik identitas yang Presiden Jokowi sendiri sejak awal hendak perangi. Kini semua terbukti dan borok politik identitas terkuak salah satunya melalui pembongkaran Saracen.

Jadi Jokowi-Ahok 2019 pun kini secara perasaan dan politik dimungkinkan – meskipun tentu ada pertimbangan politik lain. Kalau tidak menjadi wapres, tentu jabatan Ketua KPK atau Menteri PAN untuk Ahok dalam Kabinet Kerja 2019-2024 akan membuat Indonesia lebih baik.

 

Salam bahagia ala saya.

Ninoy Karundeng |Seword

JAKARTA NEWS COD 65 005 10

65,424 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Share Button

REDAKSI

Suarakan Kebebasan