KPK, “Tidak Menemukan Korupsi Pembelian Lahan Sumber Waras”

 Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil penyelidikan tersebut, KPK tidak meningkatkan proses hukum ke tahap penyidikan.

“Penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukum,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Empat pimpinan KPK lainnya ikut hadir dalam rapat tersebut, yakni Alexander Marwata, Saut Situmorang, Laode Muhammad Syarif, dan Basaria Panjaitan.

Agus menjelaskan, pihaknya sudah mengundang para ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut, di antaranya ahli dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, danMasyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). “Mereka menyandingkan temuan-temuan,” kata Agus.

Hasilnya, tambah Agus, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait pembelian lahanSumber Waras.

“Dari pendapat ahli tidak seperti itu (audit BPK). MAPI ada selisih, tapi tidak sebesar itu. Ahli ada yang berpendapat terkait NJOP (nilai jual obyek pajak) itu harga bagus,” papar Agus.

Menyikapi hasil kerja penyidik tersebut, KPK akan bertemu BPK. Menurut Agus, kemungkinan pertemuan digelar sebelum Lebaran.

Pimpinan KPK juga akan menjelaskan hasil penyelidikan tersebut kepada Komisi III. BPK sebelumnya menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar.

Soal kasus Sumber Waras ini, Komisi III telah menjadwalkan meminta keterangan mantan Pelaksana Tugas KPK Taufiequrachman Ruki pada pekan depan. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya kembali memanggil mantan pimpinan KPK untuk menanyakan mengapa KPK meminta audit investigasi kepada BPK.

Pemanggilan mantan pimpinan KPK sebelumnya sudah dijadwalkan pada April 2016 lalu. Namun, mereka menolak hadirkarena pengusutan kasus Sumber Waras sedang dalam proses penyelidikan KPK.

Sejumlah pakar dan pegiat antikorupsi sebelumnya meluncurkan catatan dan penilaian atas hasil audit BPK soal pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras.

Dalam catatan yang terangkum pada buku berjudul Jalan Lurus Menuju Sumber Waras, tim penulis yang dikepalai mantan auditor BPKP, Leonardus Joko Eko Nugroho, menilai hasil audit BPK keliru.

Mereka menduga adanya unsur politis dalam audit ini. Pasalnya, banyak pegawai dan tenaga berlatar belakang partai politik.

Audit BPK tersebut dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI 2017. Tingginya elektabilitas Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dianggap mengkhawatirkan banyak lawan politiknya.

KOMPAS.COM

=====

Polemik sengit reklamasi Teluk Jakarta akhirnya selesai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menghentikan sementara (moratorium) reklamasi Teluk Jakarta. Keputusan itu diambil dalam pertemuan bersama Menko Kemaritiman, Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan dan Menteri KKP (diwakili), seperti dilansir Detik.com (Senin, 18/4/2016).

Lalu apa esensi dari moratorium itu?

Pertama, semua bentuk pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta jelas dihentikan sementara sampai semua persyaratan, undang-undang dan peraturan dipenuhi. Dengan demikian jika ada gugatan dari pengembang, maka gugatan itu tidak bisa lagi dialamatkan kepada Ahok sebagai Gubernur DKI tetapi beralih kepada Menko Kemaritiman.

Kedua, pasca moratorium tersebut, maka posisi Ahok di atas angin. Ahok akan bebas dari segala sasaran kontroversi reklamasi Teluk Jakarta. Selama ini, sudah tak terhitung serangan yang dialamatkan kepadanya.Hebatnya, Ahok tetap mampu bertahan dari serangan hingga puncaknya keluar moratorium dari Menko Kemaritiman dan Sumberdaya.

Ketiga, pemerintah pusat yang berkepentingan dengan reklamasi Jakarta Utara sepakat menyatakan bahwa reklamasi bukanlah hal yang salah. Namun regulasi terkait reklamasi harus diakui masih tumpang-tindih. Karena itu segala bentuk regulasi yang telah dikeluarkan, akan ditinjau kembali dan dipastikan dasar hukumnya. Ahok sendiri mengatakan bahwa akan mengusulkan Raperda baru terkait reklamasi itu kepada DPRD.

Keempat, bagian akhir dari polemik reklamasi itu adalah pengusutan sampai tuntas kasus suap yang melibatkan anggota DPRD dari Gerinda, Muhammad Sanusi dan Presdir Agung Podomoro, Ariesman Widjaja. KPK akan terus didorong untuk terus mengusut sejumlah anggota DPRD lain yang terlibat, termasuk anggota DPRD yang dibiayai pesiar ke Amerika dan dibeli mobil mewah Alphard. Pun staff khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja dan pemilik Agung Sedayu Group, Aguan Sugianto, akan turut diusut. Jika lebih dicermati disposisi Ahok pada draft Raperda usulan DPRD dengan kalimat “Gila, kalau seperti ini, bisa pidanakorupsi”, maka indikasi Ahok terlibat suap menjadi terbantahkan.

==

Pembelian Sumber Waras

Jika Fadli Zon menciptakan rumor bahwa Presiden Jokowi melindungi Ahok di kasus Sumber Waras, maka itu adalah fitnah belaka. Fitnah Fadli Zon itu telah dibantah mentah-mentah oleh Menko Polhukam Luhut Panjaitan.Jika diteliti lebih jauh rumor yang diciptakan oleh Fadli Zon itu, maka terlihat ada kepanikan besar para lawan Ahok. Sinyal bahwa Ahok keluar sebagai pemenang di akhir laga, semakin besar. Fadli Zon pun panik, lalu menciptakan rumor.

Jika Fadli Zon menciptakan rumor bahwa Presiden Jokowi melindungi Ahok di kasus Sumber Waras, maka itu adalah fitnah belaka. Fitnah Fadli Zon itu telah dibantah mentah-mentah oleh Menko Polhukam Luhut Panjaitan.Jika diteliti lebih jauh rumor yang diciptakan oleh Fadli Zon itu, maka terlihat ada kepanikan besar para lawan Ahok. Sinyal bahwa Ahok keluar sebagai pemenang di akhir laga, semakin besar. Fadli Zon pun panik, lalu menciptakan rumor.

Dari fakta-fakta yang tersebar di media (tidak diulang-ulang di sini), maka semakin nampak kengacoan BPK dalam mengaudit Sumber Waras. Beberapa fakta pembelian itu terlihat jelas membantah temuan-temuan tendensius ala BPK. Apalagi Senin (18/4/2015), Fadli Zon sendiri telah terjun langsung ke Sumber Waras dan ia tidak bisa mengelak ketika fakta-fakta di lapangan disodorkan kepadanya.

Publik sekarang semakin tidak percaya akan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. Alasannya, Kepala BPK DKI, Efdinal, yang menjadi biang kerok polemik Sumber Waras itu telah ketahuan konflik kepentingannya. Ia terbukti beberapa kali menawarkan lahan sengketa TPU di Jakarta Timur untuk dijual kepada Pemrov, namu ditolak oleh Ahok. Efdinal sendiri telah dipecat dari jabatannya sebagai Kepala BPK perwakilan Propinsi DKI Jakarta.

Kepercayaan publik atas kredibilitas BPK semakin turun ketika Ketua BPK, Harry Azhar Aziz, terlihat terang-terangan membohongi publik. Harry Azhar mengeluarkan pernyataan bahwa dia tidak memiliki perusahaan offshore di negara tax heaven. Faktanya, setelah ditunjukkan bukti-bukti, akhirnya Harry Azhar mengakui bahwa dia benar telah mendirikan perusahaan Sheng Yue International Limited itu, dan menjadi direkturnya sejak tahun 2010-2015.

Publik semakin muak melihat tingkah ketua BPK itu ketika ia secara tergesa-gesa melaporkan kepada Jokowi soal kasus Sumber Waras itu. Setelah itu, secara kilat ia pergi menemui Dirjen Pajak untuk mengklarifikasi pajaknya. Hebatnya, secara sepihak Harry Azhar mengklaim dirinya sudah clear di Panama Papers itu. Luar biasa, dalam waktu singkat seorang ketua BPK, langsung clear dirinya di Panama Papers.

Hancurnya harapan para penentang Ahok yang mengharapkan Ahok segera menjadi tersangka di Sumber Waras, terjadi ketika Ahok keluar dari pemeriksaan KPK tanpa memakai baju orange. KPK yang sebelumnya menyatakan bahwa tidak menemukan indikasi korupsi sekaligus niat jahat di Sumber waras justru akhirnya menemukan adanya niat jahat BPK dan para lawan Ahok. Secara kasat mata, BPK ikut bermain politis bersama para penentang Ahok untuk menjegal Ahok kembali maju menjadi Cagub pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Itulah niat jahat sejati mereka yang telah ditemukan KPK di Sumber Waras.

Niat jahat yang ditemukan KPK terkait Sumber Waras itu semakin jahat ketika Fadli Zon dan kawan-kawan menciptakan rumor bahwa Ahok dibela oleh Presiden Jokowi. Ini adalah niat jahat luar biasa yang dialamatkan kepada seorang Presiden. Publik pun paham bahwa jika Ahok benar di Sumber Waras, mengapa ia harus dibela? Dan jika Ahok salah, mengapa juga dia harus dibela?

Fakta-fakta kebenaran yang selama ini disembunyikan BPK, kini semakin terkuak di hadapan publik. Fakta-fakta itu terlihat mengamini perkataan berani Ahok yang mengatakan bahwa jagoan akan menang di akhir laga. Arah kesimpulan KPK pun semakin jelas. KPK akan kembali menegaskan bahwa tidak ada indikasi korupsi di Sumber Waras dan niat jahat Ahok tidak ditemukan. Nah, jika demikian maka jelas Ahok di atas angin, polemik reklamasi pun selesai plus niat jahat beberapa pihak di Sumber Waras terbongkar.

Asaaro Lahagu | Opa Jappy – JakartaNews.Co

936 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa