MA Perberat Hukuman Anas Urbaningrum; Menuju Pemiskinan terhadap Koruptor

JAKARTA/JNC — Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, setelah menolak kasasi yang diajukannya. Anas yang semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun.

Majelis hakim yang memutus kasus tersebut terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan MS Lumme. MA mengabulkan pula permohonan jaksa penuntut umum dari KPK yang meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan publik.

Majelis hakim berkeyakinan bahwa Anas telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam secara pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

MA menolak keberatan Anas yang menyatakan bahwa tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu. Majelis Agung mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang menegaskan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.

Majelis pun menilai, pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan bahwa hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik tidak perlu dicabut adalah keliru. Sebaliknya, MA justru berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari seorang calon pemimpin.

Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya.

Juru bicara Mahkamah Agung Suhadi, kepada Kompas.com, 8 Juni 2016, membenarkan putusan tersebut; itu adalah wewenang majelis hakim. Menurut Hakim Agung Krisna Harahap, anggota Majelis Hakim yang ikut memutuskan, menyatakan bahwa,

“Putusan kasasi bukan hanya menemui kegagalan, tapi juga merugikan untuk Anas. Anas Urbaningrum bukan hanya menemui kegagalan, melainkan justru telah menjadi bumerang baginya, ketika majelis hakim agung di MA melipatgandakan hukuman yang harus dipikulnya menjadi 14 tahun pidana penjara.”

Putusan MA juga mewajibkan, Anas membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider satu tahun dan empat bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.

Apabila uang pengganti ini dalam waktu satu bulan tidak dilunasinya, maka seluruh kekayaannya akan dilelang. Apabila masih juga belum cukup, ia terancam penjara selama empat tahun.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI mengabulkan banding yang diajukan Anas dan meringankan vonis Pengadilan Negeri dari 8 tahun menjadi 7 tahun. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.

Tanggapan pengacara Anas Urbaningrum.

Handika Honggo Wongso, menilai putusan Mahkamah Agung terhadap kliennya sangat berat. Handika menilai, majelis hakim telah keliru dengan memperberat hukuman Anas hingga dua kali lipat. Menurut Handika melalui pesan singkat kepada Kompas.com, 8 Juni 2016, “Itu vonis (MA) gila! Sungguh sangat berat sekali.” Selanjutnya menurut Handika,

“Majelis Hakim MA cenderung mengedepankan semangat untuk menghukum dan mengabaikan unsur keadilan. Dalam sidang kasasi, penerapan hukum semestinya diperiksa.

Jika sampai majelis hakim kembali mempertimbangkan fakta untuk dasar menghukum, ya jelas keliru.

Oleh karena itu, saya akan memperjuangkan upaya hukum untuk melawan putusan MA tersebut. Tentu harus dilawan secara total.”

Reaksi Publik

Penambahan hukuman terhadap Anas tersebut, bisa merupakan langkah bagus untuk masa depan. Dalam arti Majelis Hakim tak hanya menghitung kerugian yang terjadi sesuai fakta di lapangan, melanikan “cost social” akibat korupsi tersebut.

Menurut Rimawan Pradiptio, Ekonom dari UGM, semuanya bisa dihitung melalui atau dengan cara Incetive Compatibility; maka akan ditemukan “kerugian sesungguhnya” akibat korupsi.

Menurut Rimawan, sejak tahun 2009 sudah menawarkan konsep kerugian sosial akibat korupsi; dan sedapat mungkin bisa dipakai oleh para ahli hukum untuk memutuskan hukuman kepada para koruptor.

Sementara itu, beberapa rekan akademisi dan praktisi hukum, menilai bahwa putusan MA “terlalu bersemangat” untuk berantas korupsi, dan bukan demi keadilan. Sebaliknya, misalnya, Adhe, dari Jakarta, melihat bahwa sebaiknya semua koruptor mendapat hukuman seperti Anas dan Udar, dan itu adalah pemiskinan terhadap koruptor.

Apalah itu hukumannya, Opa Jappy justru menilainya sebagai langkah tepat dalam rangkan proses pemiskinan terhadap koruptor.

Nah …….

JAKARTANEWS.CO

367 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa