Mahalnya Mencari Keadilan Keadilan dan Kepastian Hukum di Negeri Ini

MAHALNYA MENCARI KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DINEGERI INI

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem negara hukum, Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Undang-Undang Dasar juga menjamin kepada setiap orang mendapatkan Kepastian Hukum sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang seenaknya dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum untuk mengetahui kejelasan perkara yang sedang dihadapinya baik masyarakat sebagai Pelapor maupun sebagai Terlapor. Masyarakat yang bertindak sebagai Pelapor memerlukan sebuah kepastian apakah laporan yang telah dibuatnya merupakan sebuah peristiwa pidana atau sebuah peristiwa perdata sehingga prosesnya dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Ini terkait penegakkan Hukum di Kota Malang, telah melakukan Laporan Kepolisian di Polres Malang Kota seorang Warga Negara Indonesia bernama Pervesh dengan nomor laporan STBL/LP/587/IV/2016/JATIM/RES.MLG.KOTA tertanggal 21 April 2016 hingga saat (sekitar lebih dari satu tahun lamanya) ini belum terlihat titik terang apakah Laporannya ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan dengan ditetapkan Terlapor sebagai Tersangka ataukah Laporannya dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Tanggal 04 April 2017 saudara Pervesh melalui Kuasa Hukumnya (Hendra Heriansyah, SH,MH; Joko Priyatno, SH; Mohamad Aulia Syifa, SH, MKn) menerima sebuah surat dari salah satu kantor angkutan Publik di Kota Malang perihal Perikatan Audit Untuk Menerapkan Prosedur Yang Disepakati Atas Akun;Kas, Bank, Dan Transaksi Terkait Usaha Rokok Dengan Merk Blitz Antara Sdr. Pervesh Dan Sdr. Cahya Thamrin Alias Yoyok Untuk Periode 12 September 2012 Sampai Dengan 17 Februari 2016 yang isi suratnya pada intinya berisi:

“Berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Timur Resort Kota Malang, No. B/527/III/2017/Satreskrim tertanggal 20 Maret 2017 diminta untuk mengaudit dengan menerapkan prosedur yang disepakati Atas Akun; Kas, Bank, dan Transaksi terkait Investasi usaha rokok dengan merk Blitz antara Sdr Pervesh dan Sdr. Cahya Thamrin Alias Yoyok, untuk periode 12 September 2012 sampai dengan 17 Februari 2016.”

Dalam Surat Dari Akuntan Publik Tersebut tertulis Bahwa biaya Audit Adalah Sebesar Rp 67.500.000,- (Enam Pulu Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) belum termasuk Transportasi dan akomodasi menjadi saksi di Kepolisian dan Pengadilan apabila terjadi proses Hukum, yang harus disetujui oleh Pelapor dan Terlapor terkait perikatan biaya tersebut.

Pelapor sebagai pencari keadilan dan kepastian hukum di negeri ini dalam kondisi yang keuangannya dalam kondisi terbatas, sehingga tidak sanggup jika dibebankan biaya audit untuk auditor meski dibebankan berdua dengan Terlapor, bukankah hal tersebut merupakan tanggung jawab Negara melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia Up Kepolisian Resort Kota Malang yang memiliki tugas untuk mencari alat bukti untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di negeri ini.

Jakarta, 26 Mei 2017

Hendra Heriansyah, SH, MH
Joko Priyatno, SH
M. Aulia Syifa, SH, MKn

JAKARTA NEWS

130,084 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa