Membedah Kontroversi Panama Papers dan Tax Amnesty

Panama Papers yang diungkap ke publik belum lama ini menimbulkan perdebatan di mana-mana termasuk di Indonesia. Banyak pihak yang merasa tersudutkan seolah-olah telah divonis sebagai pelaku kejahatan padahal, belum tentu nama yang tercantum itu sudah jelas-jelas bersalah.

Berkaca dari fenomena inilah, IKA FH Universitas Padjadjaran (IKA FH UNPAD) bekerjasama dengan Bisnis Indonesia dan dengan didukung oleh Gerakan Anti Korupsi (GAK), Garda Tipikor Indonesia (GTI) serta Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar diskusi terbatas bertajuk Membedah Kontroversi Panama Papers dan Tax Amnesty, Senin 12/4/2016. Diskusi ini menghadirkan lebih dari 14 pembicara yang juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari media massa, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengungkapkan pasca merebaknya Panama Papers, banyak rekan-rekannya yang merasa resah karena dikaitkan seolah-olah dituding sebagai pelaku penghindaran pajak.

Padahal, mendirikan perusahaan cangkang di luar negeri sudah jamak di lakukan sejak dahulu. Ada tiga kategori yang mendasari pendirian perusahaan cangkang di luar negeri. Pertama, murni tujuan bisnis misalkan dalam bpsnsi penerbangan, perusahaan cangkang di luar negeri akan bertindak sebagai leasing pesawat. Dalam bisnis infrastruktur, perusahaan cangkang juga bertindak selaku pencari pinjaman di luar negeri. Kedua hal tersebut menrut Haryadi sah-sah saja dilakukan. Kedua menurutnya karena faktor melindungi aset keluarga. Hal ini jamak terjadi pascakejadian 1998. Sementra katori ketiga, katanya, pendirian perusahaan cangkang dilakukan murni untuk tujuan negative seperti penghindaran pajak dan kejahatan lainnya. Karena itu dari nama-nama yang muncul di Panama Papers, tolong dilihat secara rasional dan bijak. Kami sudah bertemu Ditjen Pajak dan mereka mengatakan punya data juga.

Cornel B. Juniarto, pengacara korporasi dari Firma Hukum Hermawan Juniarto yang mengatakan bahwa tax planning pun jamak dilakukan dan beberapa sudah melalui prosedur hukum yang berlaku sehingga harus lebih berhati-hati dalam menyoroti persoalan ini.

Sigit Purnomo, Ketua Perbanas, menyarankan sebaiknya Indonesia berkonsentrasi pada data-data yang dipegang oleh Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan, bukan pada Panama Papers. Bersamaan dengan itu, menurutnya, Indonesia perlu melakukan pembenahan di bidang hukum dam perpajakan sehingga timbul kepastian entah itu di bidang perpajakan maupun dalam proses penyelesaian kasus perpajakan di pengadilan. Pendapat ini dibenarkan oleh Panji Prasetyo, pengacara sekaligus perwakilan IKA FH Unpad.

Yunus Husein memaparkan sejarah mengapa Indonesia tidak terlalu memperhatikan data perpajakan karena hanyut saat era oil booming, di mana penghasilan dari sektor itu bisa membiayai pembangunan pada dekade 1980-an.

Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang juga Ketua IKA FH UNPAD Agus Santoso mengatakan sangat terbuka kemungkinan perusahaan cangkang yang dimiliki oleh warga Indonesia digunakan untuk tujuan yang negatif melalui berbagai modus. PPATK sejauh ini telah membentuk tim untuk meneliti informasi dari Panama Papers dan bekerja sama dengan satuan tugas dari Ditjen Pajak. Pertama, PPATK menyocokan nama-nama yang ada di dalam Panama Papers dengan laporan transaksi mencurigakan yang dipegang oleh jajarannya. Kedua, mencocokan data laporan kekayaan para pejabat negara (LKPN) dengan Panama Papers.

Agus Santoso mengemukakan bahwa beberapa modus perusahaan atau individual dalam melakukan pendirian perusahaan di tax heaven seperti transfer pricing, menggalang pinjaman dari luar negeri dan mengalihkan segala macam pendapatan tidak ke perusahaan tapi ke shell company. Yang perlu diteliti adalah motif dari tindakan tersebut, dan juga perlu ditelusuri motif aktifitas pihak-pihak tertentu seperti Political Exposed Person (kemungkinan mereka terima fee dari luar negeri).

Arman Imran dari FE UNPAD mengatakan Panama Papers hanya masalah hilir dan Kantor Pajak sudah punya data. Praktek di Indonesia, banyak perusahaan asing di indonesia yang rugi karena lemahnya pengawasan RI terhadap investasi yang dilakukan di Indonesia. Misalkan investasi 1 T, apa benar investasi memang 1 T? ada hal-hal yang jadi harus menjadi pemikiran, diantaranya:

  1. Integrasi data dari seluruh instansi mengenai proses bisnis wajib pajak
  2. Penguatan undang-undang perpajakan.

Sejauh ini ada beberapa modus penghindaran pajak yang dilakukan oleh berbagai perusahaan seiring dengan bergulirnya era globalisasi di mana sekat-sekat negara menjadi semakin tipis. Hal ini dikarenakan pajak dianggap sebagai salah satu beban pengeluaran perusahaan yang harus ditekan serendah mungkin.

Ada tiga langkah untuk mencegah kebiasaan warga Indonesia menyimpan uang di luar negeri sekaligus menghindari pajak. Pertama, integrasi data mulai dari hulu yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait nilai investasi dan realisasinya, juga dengan Kementerian Perdagangan dalam proses ekspor-impor dan bermuara ke otoritas pajak yang akan mencocokan apakah investasi dan kegiatan perdagangan yang dilakukan sudah sesuati dengan surat pemberitahan pajak (SPT). Ketiga, adalah penguatan kapasitas akuntan publik yang menjadi garda pertama pengecekan laporan keuangan serta perubahan regulasi perpajakan seperti pendetailan SPT.

Firman Darajat dari IKA FH UNPAD memaparkan bahwa banyak pasal dalam Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang bisa mendorong wajib pajak untuk menyelesaikan kekurangbayaran pajak dan perbaikan SPT. Perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kepatuhan pajak, misalnya pemeriksa bukan untuk memeriksa kejahatan tapi untuk menguji kepatuhan. Diperlukan adanya harmonisasi antara institusi terkait perpajakan.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for information and Tax Analysis (CITA) mengatakan secara etis, Perdana Menteri Islandia yang terkait Panama Papers telah mundur sebelum ada pembuktian materil. Begitu juga David Cameron di Inggris yang tengah menjadi sorotan publik. Namun hal etis itu tidak berlaku di Indonesia. Alih-alih mundur, para pejabat publik menantang pembuktian. Hal ini terbukti dari LKPN para pejabat, khususnya di DPR yang tidak dilaporkan secara benar. Salah satu tujuan pengampunan pajak adalah warga Indonesia di luar negeri harus diikuti oleh reformasi perpajakan mulai dari kelembagaan serta regulasi baru termasuk revisi regulasi perbankan.

Prof. Yislam Alwini dari GTI mengatakan, pemerintah Indonesia perlu mengajak para warga yang menyimpan dana di luar negeri untuk berdialog. Dia meyakini, mereka pasti memiliki perasaan cinta terhadap Indonesia sehingga bisa memulangkan dana di luar negeri.

Riwaman dari Fakultas Ekonomi UGM sekaligus aktivis GAK menekankan pentingnya integrasi data yang mestinya disediakan oleh pemerintah sehingga memudahkan langkah pengawasan serta penindakan perpajakan. Selama ini menurutnya pemerintah belum memperhatikan hal tersebut.

Garda Paripurna, Pengamat pencucian uang dari IKA FH UNPAD menyatakan Panama Papers ini harus jadi momentum penggalangan kerja sama dengan negara-negara yang dianggap merupakan tax heaven. Langkah cepat perlu diambil agar dalam proses penyelidikan itu, dana yang ada bisa dibekukan sementara.

Yunus Husein dari FH UI sekaligus mantan Ketua PPATK mengatakan tidak tertutup kemungkinan nama-nama yang ada di Panama Papers menggunakan mekanisme perusahaan cangkang untuk maksud yang negatif. Yang harus diingat, data yang dicari bukan hanya nama perusahaan saja tetapi transaksi bisnis dari perusahaan itu sehingga bisa menjadi bukti otentik. Karena itu, para pemangku kepentingan harus mengejar hingga ke hulu persoalan pajak dan diselesaikan secara konkrit dan tidak sebatas diskusi saja.

Firdaus Ilys dari ICW menekankan agar para peserta diskusi tidak hanya memfokuskan perhatian pada Panama Papers semata. Padahal di depan mata, adanya banyak persoalan yang bisa diindikasikan penyembunyian kekayaan untuk menghindari pajak atau korupsi seperti ketidakpatuhan para penyelenggara untuk mengisi LKPN. Dia juga menyoroti tentang lemahnya koordinasi antarpenyelenggara negara untuk mengantisipasi penghindaran pajak dan korupsi.

Di luar para pembicara, turut hadir Irjen Pol Setyoo Wasisto, Kepala Divisi Hukum Mabes Polri yang menceritakan pengalamannya mengejar koruptor BLBI di Singapura. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil karena menemui hambatan dari berbagai otoritas di Singapura.

Sementara itu mantan Duta Besar RI untuk Singapura Andri Hadi mengungkapkan sebenarnya otoritas di Singapura akan bekerja jika sudah ada keputusan final mengenai status hukum orang yang diduga sebagai penghindar pajak maupun koruptor. Christianto Wibisono mengungkapkan selain upaya menghindari pajak dan sebagainya. Tujuan orang untuk menyimpan harta di luar negeri sebagai langkah menghindari devaluasi nilai mata uang. Indonesia memiliki sejarah devaluasi sehingga warga yang memili harta berlimpah cenderung menyimpan di luar negeri agar nilainya tetap terjaga.

Dalam diskusi tersebut, disampaikan kesimpulant bahwa Panama Papers hendaknya harus dilihat secara lebih seksama karena belum tentu dilakukan untuk menghindari pajak atau menyimpan harta hasil. akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan itu bisa digunakan juga; dokumen itu harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sektor perpajakan mulai darii hulu sampai ke hilir, dari regulasi, kelembagaan dan sistem.

INDRA – OPA JAPPY

Diskusi Terbatas “Membedah Kontroversi Panama Papers dan Tax Amnesty” diselenggarakan oleh IKA FH Universitas Padjadjaran (IKA FH UNPAD) dan Bisnis Indonesia didukung oleh Gerakan Anti Korupsi (GAK), Garda Tipikor Indonesia (GTI) serta Indonesia Corruption Watch (ICW)

969 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa