Modus Pemda DKI Membeli Lahan Milik Pemda DKI

JAKARTA/JNC – “Pemda DKI membeli lahan milik Pemda DKI Jakarta atau milik sendiri;” ko’ bisa!? Ya, bisa saja. Indonesia gitu lho. Itulah salah satu keajaiban di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, lahan milik Pemda dibeli oleh Pemda.

Bagaimana menjelaskannya!? Ceritanya sederhana, dan kemungkinan, model “beli lahan” sendiri tersebut, sudah terjadi sejak lama.

Modusnya adalah Lahan milik Pemda tidak didaftakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Atau, sengaja menenyampaikan bahwa “itu lahan tak bertuan; milik masyarakat, dan lain sebagainya.”

Ketika Pemda DKI membutuhkan lahan, oknum Pemda DKI membuat kuasa jual ke pihak lain atau teman mafianya. Kuasa Jual kemudian menjual lahan ke Pemda.

Dengan berbagai “pendekatan” ke Pemda, khususnya unit kerja yang membutuhkan lahan, maka lahan yang ditawarkan pun dibeli Pemda. Pemda DKI melakukan pembayan kepada Kuasa Jual; dengan cara itu, tak diketahui oleh Bendaharawan Pemda.

Gampang dan sederhana khan …..

Agaknya, Basuki TJ Purnama telah “mencium” bau tak sedap tersebut; sumber utamanya di BPKAD. Menurut Ahok, “

“Permasalahan aset di DKI ada permainan sejak dulu. Hal tersebut salah satunya terbukti dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD DKI Jakarta Tahun 2015 lalu, yakni berupa pembelian lahan yang ternyata milik DKI sendiri.

Jadi memang ada permainan di BPKAD. Ini penuh permainan. Makanya kita minta susun aset, lama sekali tidak mau susun.

Oleh sebab itu, Pemda DKI telah membentuk tim untuk menelusurinya. Tim tersebut dua orang dari BPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Satu jadi akrual basis dari orang BPKn satu jadi wakil orang BPKP. Ini supaya beresin (aset) pelan-pelan. Ini aset begitu banyak.

Contoh pencatatan aset yang kacau, saya menerima laporan kasus tahun 1995 tentang lahan di Cakung-Cilincing. Dimana ada seorang warga yang menyerahkan lahan sepanjang 3.000 meter untuk jalan kepada DKI tetapi tidak diurus oleh DKI sendiri dan malah diduduki oleh orang lain.

Pas yang punya marah, lah ini kan dia udah kasih ke DKI kenapa orang lain yang kuasain? Orang yang menguasai itu malah mempertanyakan yang ngasih karena yang mesti gugat harusnya DKI karena sudah dikasih ke DKI. Hal tersebut menjadi masalah karena DKI yang sudah diberikan lahan itu justru tidak memiliki bukti sehingga DKI pun menganggap itu bukan lahan mereka.
Jadi, ini memang ada permainan.

Kasus Lahan untuk Rusun di Cengkareng
Pemda DKI membeli lahan untuk rusun seharga Rp 648 miliar; di Cengkareng Barat pada tahun 2015. Proses pembayaran telah terjadi pada 13 November 2015. Tanah seluas 4,6 hektare tersebut berada di Jalan Lingkar Luar Cengkareng, Jakarta Barat.

Harga beli itu merupakan kesepakatan Dinas Perumahan dan Gedung dengan penjualnya sebesar Rp 14,1 juta per meter persegi. Padahal nilai jual obyek pajak Rp 6,2 juta.

Ternyata lahan yang dibeli tersebut milik DKI yang digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI Jakarta.

Hal tersebut diketahui berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2015.

Tentu proses “jual-beli”nya seperti diatas. Menurut Ahok, “Proses pembelian lahan untuk rumah susun (rusun) tersebut Ika, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, telah menyalahi prosedur pembelian lahannya dengan membayar melalui pemegang kuasa lahan atau kuasa jual. Dinas Perumahan memang membeli lahan seluas 4,6 hektare dari Toeti Noezlar Soekarno, seorang warga yang mengaku memiliki surat hak milik atas lahan tersebut pada November tahun lalu.

Bu Ika transfer bukan ke rekening pemilik yang punya sertifikat, tapi ke pemegang surat kuasa atau kuasa jual.

Pembelian justru dilakukan kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemilik kuasa Toeti yang bernama Rudi Iskandar. Hal tersebut bisa diketahui karena saat ini pihaknya sudah menerapkan pembayaran dengan transaksi non tunai.

DKI digugat oleh Toeti dengan materi gugatan bahwa dia tidak menerima uang sebesar Rp 200 miliar, sisa dari uang yang sudah dibayarkan.

Kemudian, ada laporan dari Ika bahwa Dinas Perumahan menerima uang Rp 9,6 miliar yang didapatkan dari Kepala Bidang Pembangunan dan Perumahan Dinas Perumahan DKI, Sukmana sebagai bentuk terima kasih dari pembelian lahan itu.”

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, memang ada gratifikasi atas pembelian lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng Barat, Jakarta Barat tahun 2015 lalu dan sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan sudah dibawa ke KPK, Januari 2016 yang lalu.

OPA JAPPY – JAKARTANEWS.CO

2,931 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa