Padang: Ikan Bakar sebagai Barang Bukti

JAKARTA/JNC. Luar Biasa; Ramadhan bisa bermakna dilarang berjualan makanan pada “saat jam puasa;” sebab akan membuat mereka yang berpuasa tak kosentrasi beribadah. Mungkin, itu adalah alasan “asal jadi dan  sederhana,” atau “asal jadi” munculnya Perda atau pun edaran “Tata Tertib” pada Ramadhan di sejumlaah daerah di Indonesia.

Perda “tata tertib” itu ada di Kabupatan Bogor, Kab Serang, Padang, Banda Aceh, dan sejumlah kota lainnya di Nusantara. Dampak langsung dari upaya menghormati dan tata tertib di waktu puasa tersebut, adalah adanya operasi penertiban atau razia warung nasi dan orang-orang yang makan. Jika kedapapan, maka mereka akan “dikasuska” dan mendapat peringatan serta “hukuman.”

Misanya di Padang, ada aturan resmi agar rumah makan tidak buka sebelum pukul 16.00 WIB; peraturan tersebut, dituangkan dalam Perda. Sehingga, rumah makan yang tidak taat aturan atau buka sebelum ketentuan dirazia. Dengan adanya perda tersebut,  Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat, giat melakukan razia; dan  makanan yang disita,  sebagai barang bukti.

Di  kawasan Pondok, Padang,  rumah makan diperbolehkan buka asal memasang spanduk ‘Hanya Melayani Warga Non Muslim’. Kawasan Pondok memang banyak dihuni warga non muslim jadi diperkenankan buka. Satpol PP menyisir rumah makan di luar kawasan Pondok, kemudian menutup rumah makan yang buka. Sedang pembeli yang tengah makan dipersilakan pergi.

Luaaaaaarrrrrr Biasa.

Senin 13 Jun 2016, Satpol PP Kota Padang, Sumatera Barat, turut menggelar razia warung makan yang buka siang hari di bulan Ramadan. Ternyata menemukan Warung Nasi yang tak taat aturan, maka yang terjadi adalah ikan bakar pun diangkut ke mobil operasi Satpol PP, sebagai barang bukti.

Pemilik warung hanya pasrah tak berdaya, karena tak sanggup melawan rombongan Satpol PP yang berpentung dan tegakkan tata tertip sesuai Perda.

Reaksi Menteri Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat dimintai tanggapan terhadap  aksi Satpol PP tersebut, menunjukkan keherannya; dan menurutnya, razia yang dilakukan tidak mengandung unsur pidana sehingga tak perlu makanannya diangkut. Selanjutnya menurut Mendagri,

“Sekarang apakah di bulan puasa ada warung yang buka yang mengkonsumsi orang yang bukan beragama Islam, apakah ada pidananya? Apakah orang itu bisa dipidana? Pidanannya kan paling sanksi warungnya disegel, warungnya ditutup.

Kalau dia terang-terangan menunjukkan arogansinya, saya buka warung misalnya, walaupun itu sah-sah saja, tapi kan menjaga keberagaman, menjaga solidaritas menghormati orang yang berpuasa harus ditirai. Rumah makan padang saja ada yang tutup ada yang tertutup sekali.

Karena itu,  seharusnya Perda yang diterbitkan kepala daerah yang menjadi landasan Satpol PP bertugas, dikonsultasikan dulu kepada Kemendagri. Karena jika tidak, Perda itu diterapkan dengan cara berlebihan.

Yang mengeksekusi kadang-kadang berlebihan, harusnya cukup penyuluhan kepada warung makan bahwa ini bulan puasa harus menghormati yang berpuasa, jangan terbuka, mencolok, harus ada tirainya misalnya. Kok sampai disita makannya, kan terlalu belebihan.”

 

Walikota Padang Meradang.

Walkot Padang, Mahyeldi bereaksi keras; ia tak terima dilarang merazia warung makan yang buka siang hari di Kota Padang, Sumatera Barat. Sejak beberapa hari terakhir, satuan polisi pamong praja kota Padang, gencar menggelar eazia warung makan yang buka disiang hari. Bahkan petugas Satpol PP menyita makanan dan alat masak pemilik warung. Namun tindakan ini dinilai mendagri Cahyo Kumolo berlebihan dalam menegakkan aturan yang dibuat pemerintah daerah. Selain terkesan arogan, juga dinilai menyengsarakan masyarakat pedagang. Menanggapi pernyataan Medagri, Walkot Padang menyetakan bahwa,

“Saya berhak melindungi warganya yang sedang berpuasa.  Saya tak terima dilarang merazia pedagang makanan yang buka disiang hari. Bahkan anak buahnya akan terus melakukannya untuk melindungi warganya yang sedang berpuasa.

Seharusnya kita menegakkan aturan itu, bukan malah melindungi orang yang tidak berpuasa, salah itu yang melarang razia, di Bali saja kok orang diminta menghormati Nyepi, kenapa di Minangkabau tidak bisa menghormati orang berpuasa.

Saya menegaskan, anak saya tetap terus merazia warung kelambu dan tidak mempedulikan himbauan Mendagri. Tidak hanya kepada pedagang warung-warung kecil, razia juga di lakukan kepada cafe dan restoran. Khusus rumah makan di kawasan Kampung Pondok, diberi label “Khusus Non Muslim” dan boleh buka siang hari.”

Oh Indonesiaku

Dikau

Semakin tak Nusantara

DETIK – JAKARTANEWS.CO

ikan 2

1,765 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa