PDIP Jakarta di Koalisi Kekeluargaan Bukan Instruksi Megawati

JAKARTA/JNC – Tujuh partai politik membuat gebrakan terkait Pilkada DKI Jakarta 2017 pada Senin, 8 Agustus 2016, mereka membentuk “Koalisi Kekeluargaan;” koalisi yang beranggotakan PDI-P, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PPP, dan PAN, dalam rangka Pilkada DKI Jakarta.

Koalisi Kekeluargaan menyepakati bahwa tak mendukung bakal calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta pada Februari 2017.

Menurut salah satu penggagas Koalisi Kekeluargaan, Bambang DH (Pelaksana tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta), “Ada tujuh kriteria pemimpin Jakarta menurut Koalisi Kekeluargaan. Tujuh kriteria itu, yakni arif, bijaksana, beradab, santun, beretika, bersih dan cerdas. Kriteria itu merupakan usulan dari setiap partai politik yang tergabung pada koalisi.

Tidak bicara orang per orang tapi kami berhasil formulasikan kriteria, seperti apa pemimpin Jakarta yang akan diperjuangakan untuk dipilih warga Jakarta.”

Sementara itu, menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PDI-P DKI Jakarta, Gembong Warsono, “Kalau bahas nama duluan, nanti akan susah. Saat ini kami baru satukan pemikiran dan akan bahas nama di pertemuan selanjutnya.”

Tanggapan DPP PDIP.

 

Rabu, 10 Agusutus 210, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristyanto,

“Keikutsertaan PDI-P dalam koalisi kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ibu Mega dalam memimpin sangat demokratis, beliau memberikan kebijakan-kebijakan dasar kemudian kami terjemahkan kebijakan tersebut.

Keputusan politik PDI-P mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memberi mandat kepada Megawati Untuk mengambil keputusan. Namun, karena Megawati memberikan keleluasaan kepada para kader itulah maka yang diputuskan DPD PDI-P DKI Jakarta merupakan bagian dari tugas.

Jadi ini kami kan setiap dewan pimpinan daerah punya mandat untuk melakukan tugas-tugas  membangun kerjasama dengan partai politik. Dibentuknya koalisi kekeluargaan merupakan gagasan yang baik. Koalisi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip saling mendukung antara yang kuat dan yang lemah.

Prinsip ini seringkali dilupakan dalam kehidupan, namun koalisi kekeluargaan justru menerapkannya dalam berpolitik.

Sehingga meskipun di antara partai politik berkompetisi, tetapi kami juga berdialog untuk menyepakati hal hal yang fundamental untuk bangsa ini.”

Pertanda Politik.

“Keberanian” PDIP DKI Jakarta melangkah mendahului sabda Ketum PDIP, suatu langkah maju; namun bisa saja cuma sengaja membangun “gertakan” terhadap Ahok. Gertakan yang ingin menunjukkan bahwa PDIP sudah tak peduli pada Ahok.

Di balik itu, bantahan Hasto bisa juga merupakan pertanda bahwa PDIP masih belum menentukan sikap politik dalam rangka Pilkada DKI Jakarta, khususnya menetapkan Bakal Kandidat usungan PDIP.

Atau, bantahan Hasto merupakan suara Mba Mega, yang tidak setuju dengan langkah PDIP Jakarta, sebab ia telah memiliki pilihan lain. Siapa pilihan Mba Mega!? Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu.

Jika yang terjadi adalah, “Mega tak setuju keikutsertaan PDIP di Koalisi Kekeluargaan,” maka warga Jakarta, khususnya pendukung Ahok dari kalangan PDIP, masih bisa tersenyum lebar, karena Bunda mereka bisa jadi akan mendukung Ahok.

So, kita menanti dan melihat.

JAKARTANEWS.CO / OPA JAPPY

707 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa