Pemda DKI Jakarta Harus Menagih Tunggakan Fasum-Fasos dari Pengembang Bernilai Ratusan Triliun Rupiah

Jakarta

JAKARTA/JNC – Pembangunan di Jakarta yang terlihat sangat masif dinilai hanya membuat permasalahan Ibu Kota RI itu semakin semrawut. Padahal, pembangunan itu belum tentu bermanfaat bagi warga DKI secara luas.

Mayoritas warga Jakarta sebenarnya menginginkan kebijakan pembenahan yang fokus dan efektif dalam mengurai kemacetan, penanggulangan banjir, hingga jaminan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau.

Masalah penting Jakarta seperti kemacetan lalu-lintas yang merugikan warga hingga triliunan rupiah, banjir yang menyengsarakan penduduk, dan kelangkaan serta mahalnya bahan pangan hingga kini dinilai belum tertangani dengan baik oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta.

Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), diminta lebih fokus menangani berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan 9 juta penduduk Ibu Kota RI tersebut, ketimbang sibuk mengurusi hal-hal yang menguntungkan segelintir orang.

Sejumlah kalangan mengemukakan untuk membenahi dan membebaskan Jakarta dari berbagai masalah utama tersebut diperlukan pemulihan lingkungan dan penataan ruang kembali.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Puput TD Putra, saat dihubungi, Senin, 20 Juni 2016, di Jakarta.

“Banyaknya pembagunan mega proyek menandakan bahwa pembagunan di Jakarta belum sepenuhnya pro rakyat. Karena hanya berorientasi pemanfaatan proyek semata. Artinya, ini hanya untuk kepentingan pengembang dan pengusaha, bukan kepentingan rakyat Jakarta secara utuh.

Perizinan pada hampir semua proyek pembangunan pengembang bisa diperoleh secara mudah. Padahal, Jakarta sudah tidak perlu lagi ada pembangunan yang masif. Ibu Kota RI itu kini memerlukan pemulihan lingkungan dan penataan ruang kembali.

Jakarta sudah overload oleh pembagunan. Jakarta tidak perlu lagi ada pembangunan, tapi yang dibutuhkan saat ini adalah pemulihan lingkungannya.

Contoh, kemacetan Jakarta selama ini tidak pernah bisa diatasi karena ditunggangi kepentingan kelompok tertentu. Karut-marut penataan ruang Jakarta menjadi salah satu penyebab kemacetan lalu lintas susah diuraikan.

Banyak pembangunan gedung seperti apartemen, hotel, mal, dan perkantoran yang menjadi penyebab kemacetan Jakarta. Hal ini disebabkan kajian lalu-lintas dan pengelolaan penataan ruang tidak diperhatikan dengan baik.

Begitu juga dengan proyek mercusuar reklamasi; proyek itu akan menyebabkan tersendatnya laju air dari sungai yang akan masuk ke muara. Akibatnya, akan terjadi sedimentasi berlebihan di muara sehingga menghambat penyelesaian banjir Jakarta.

Sampai saat ini banjir masih menyelimuti Ibu kota. Berarti, program pemerintah belum berhasil mengatasi banjir.”

Prioritas Keadilan.
Pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, mengatakan,

“Gubernur Ahok sebaiknya jangan terlalu memaksakan kehendak. Sejumlah kebijakan yang dibuat Ahok harus juga mengedepankan keadilan dan kepentingan orang banyak. Artinya, jangan justru terlihat memusuhi warga miskin.

Contohnya, program revitalisasi Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, yang disebut-sebut sarat kepentingan pengembang. Di daerah itu terdapat apartemen yang tanahnya sebenarnya dibeli dari penduduk Luar Batang.

Akan tetapi, saat Pemprov DKI menggusur wilayah itu yang disasar malah kawasan permukiman warga bukan apartemen. Inilah yang kemudian terkesan Ahok memusuhi penduduk miskin. Itu sama saja dengan oligarkhi. Itu bukan tegas, tapi tidak konsisten.

Mengapa Ahok tidak menerapkan sikap tegas serupa kepada pengembang nakal yang menunggak fasum (fasilitas umum) dan fasos (fasilitas sosial) hingga ratusan triliun rupiah selama bertahun- tahun?”

Menanggapi pernyataan, ‘adanya ratusan triliun rupiah hutang pengembang kepada rakyat DKI Jakarta,’ beberapa rekan dosen, pada intinya, menyatakan bahwa, “Hutang itu harus dibayar atau tetap ditagih; Ahok harus konsisten menagih.” Demikian juga, pendapat dari Icha, mahasiswa FE Univ Pancasila, “Selama ini ada pembiaran, sehingga investor tak lakukan kewajiban mereka.” Atau, menurut Nana, dari FH UI, “Investor, mungkin, lebih suka menyetor ke pejabat sebelum Gubernur Jokowi dan Ahok, sehingga mereka aman dan nyaman. Tapi, beda dengan Ahok, ia menagih, menagih, dan terus menagih.”

Redaksi JNC justru menilai bahwa, agaknya tunggakan investor yang bernilai ratusan triliun rupian tersebut, akibat dari selama ini mereka hanya “memberi uang bensin atau receh” kepada pejabat tertentu sebelum Jokowi – Ahok, sehingga tak ditagih.

Itu cuma kemungkinan; hanya Tuhan yang tahu.

Semoga Basuki Tj Purnama bisa menagih hutang pengembang terhadap rakyat DKI Jakarta.

KORAN JAKARTA – JAKARTANEWS.CO

843 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa