Pemerintah Menyediakan Vaksin Gratis; Rumah Sakit Beli Vaksin Palsu

JAKARTANEWS.CO

JAKARTA/JNC – Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengalokasikan anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya untuk membeli vaksin. Anggaran ini cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kelahiran bayi di Indonesia.

Tahun 2016, Kemkes mengalokasikan Rp1,2 triliun untuk membeli vaksin dari PT Bio Farma dengan total sasaran mencapai 23,67 juta jiwa anak-anak. Ini terdiri dari seluruh bayi yang baru lahir 0-11 bulan yang mencapai sekitar 4 jutaan, balita, dan anak SD kelas 1,2,3.

Anggaran Rp1,2 triliiun untuk membeli vaksin sebagai program wajib imunisasi berupa pemberian vaksin BCG, polio, DPT, Hepatitis B, Hib, dan campak untuk seluruh bayi, balita serta anak SD. Anggaran ini juga termasuk untuk alat suntik atau spuit, dan distribusi vaksin sampai ke tingkat provinsi.

Ironisnya, meski sudah disediakan gratis dengan anggaran yang terbilang besar, vaksin masih juga dipalsukan.

Komisi IX DPR mempertanyakan pengawasan Kemkes terhadap pemanfaatan vaksin tersebut. Menurut Dede Yusuf, Ketua Komisi IX, “Anggaran Rp 1,2 triliun sangat besar, kok masih ada vaksin yang dipalsukan? Mestinya semua vaksin di Indonesia tidak boleh bayar. Kemkes harus jelaskan pengawasannya seperti apa. Seharusnya dengan anggaran sebesar itu, tidak ada lagi alasan kelangkaan vaksin yang memicu peredaran vaksin palsu di fasilitas kesehatan.

Sekjen Kemkes, Untung Suseno, mengatakan, “Sebetulnya masyarakat bisa mendapatkan vaksin dari pemerintah ini di puskesmas secara cuma-cuma. Masyarakat tidak perlu mencarinya di faskes swasta. Ini karena iming-iming dari faskes swasta bahwa vaksin mereka lebih mahal, jadi lebih bagus, tidak panas. Padahal, vaksin pemerintah lebih berkualitas dan aman.”

Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes, Mohammad Subuh, mengatakan, “Faskes swasta tidak perlu mengiming-imingi masyarakat dengan vaksin yang lebih berkualitas dan aman. Sebab, vaksin dari pemerintah dijamin asli dan lebih aman.

Setiap tahun, Kemkes menyediakan 7,8 juta dosis untuk tiap delapan jenis vaksin dasar, dan didistribusikan ke seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah di seluruh daerah. Vaksin ini diberikan secara cuma-cuma.

Faskes swasta bisa mengambil vaksin pemerintah dengan cukup memintanya ke dinas kesehatan setempat, tetapi tidak boleh membeli. Di dinas kesehatan, faskes swasta hanya mengisi formulir, dan wajib memberikan laporan soal kegiatan vaksinasinya.”

Pada raker Komisi IX dan Menteri Kesehatan, DPR mendesak Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek untuk segera mengumumkan secara jelas nama-nama fasilitas kesehatan yang terbukti terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Nama-nama faskes ini jangan ditutupi-tutupi. Harus diumumkan ke publik dengan nama jelas, jangan pakai inisial. Masa pencuri ayam saja namanya dibeberkan, ini masalah mengancam nyawa anak-anak Indonesia. Jangan sampai terkesan faskesnya dilindungi.

Menurut Komisi IX, publik berhak mengetahui siapa saja oknum atau faskes yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu ini. Publik menunggu jawaban pemerintah, mengingat kasus ini meresahkan masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki balita maupun anak-anak yang mungkin pernah mendapatkan vaksin palsu.

Komisi IX juga meminta Kemkes untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap semua fasilitas kesehatan di seluruh daerah yang menyediakan layanan vaksinasi. Tidak cukup hanya dengan menelusuri atau menguji sampel produk maupun faskes tertentu. Hal ini untuk memastikan bahwa setelah kasus ini, semua faskes sudah steril dari vaksin palsu.

Menkes mengatakan, “Badan POM dan Bareskrim telah mengidentifikasi 37 faskes di 9 wilayah kerja yang mengadakan vaksin melalui sumber tidak resmi. Provinsi tersebut, ialah Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pangkal Pinang, dan Batam.

Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap 39 sampel vaksin dari faskes tersebut dan ditemukan 4 yang isinya tidak sesuai atau palsu, dan 1 diduga palsu karena label tidak sesuai. Namun,  nama-nama faskes tersebut belum bisa diumumkan ke publik demi kepentingan penyidikan yang masih terus berlangsung.

Terhadap faskes yang mengadakan vaksin dari sumber tidak resmi, Kemkes telah melayangkan surat peringatan. Apabila terbukti melakukan tindak pidana, akan dilanjutkan ke pro justicia.”

 

JAKARTANEWS.CO


Cara Distributor Menyusupkan Vaksin Palsu ke Rumah Sakit

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Agung Setya mengatakan, para distributor vaksin palsu pandai mencari peluang untuk menyusupkan produk mereka ke sejumlah rumah sakit dan klinik.

Mereka memanfaatkan kebutuhan rumah sakit yang mencari vaksin dengan harha yang jauh lebih murah dari biasanya. Mereka menangkap peluang ketika kemudian ada penawaran dari rumah sakit tentang pengaadaan vaksin, Distributor tersebut, mengirim email penawaran produk ke dokter atau manajemen rumah sakit.

Biasanya rumah sakit yang diincar adalah rumah sakit swasta yang tidak mendapat pasokan resmi dari Bio Farma. Jika ada gelagat ketertarikan rumah sakit itu, produsen akan mengajukan proposal. Dia lalu bernegosiasi, disetujui, dan distribusikan vaksin itu; biasanya, penerimaan vaksin palsu yang disalurkan distributor tidak resmi itu dilakukan oleh oknum dokter atau kepala rumah sakit.

Mereka memesan dalam jumlah banyak dan memberikan kepada pasiennya. Agung menegaskan, selain melanggarbhukim, dokter itu telah melanggar kode etik praktiknya sendiri.  Itu satu hal yang salah. Praktik dokter ada yang dilanggar standar operasinya.

 

Mirip Vaksin Asli

Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia Soedjatmiko mengakui kelihaian para produsen vaksin palsu untuk membuat vaksin yang mirip dengan aslinya. Secara kasat mata, vaksin ini susah dibedakan. Bahkan, produsen dan distributor vaksin palsu kerap mengelabui pelanggannya dengan mengatakan vaksin yang ditawarkannya asli.

Karena menggunakan kemasan asli tapi ada juga yang memang dicetak dan kualitas cetaknya itu bagus. Produsen dan distributor vaksin palsu juga memanfaatkan peluang di saat rumah sakit dan klinik kekurangan stok vaksin dari distributor resmi; mereka membuat penawaran seolah-olah vaksin yang mereka tawarkan asli.


Dampak Vaksin Palsu Menurut Kementerian Kesehatan

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan, dampak vaksin palsu terhadap anak yang terpapar akan berbeda-beda tergantung kandungan di dalamnya. Namun, umumnya vaksin palsu tidak menimbulkan efek berbahaya bagi penggunanya.

Dari hasil uji lab kita ketahui hasilnya bahwa vaksin ini tidak ada isinya. Ada yang isinya kosong, ada juga yang isinya vaksin yang sama, tetapi kadarnya lebih rendah. Untuk vaksin yang isinya hanya berupa cairan biasa, tidak ada kekebalan bagi anak yang diberikan vaksin. Sementara itu, untuk isi vaksin yang kadarnya lebih rendah, kekebalan yang didapatkan tidak maksimal seperti vaksin asli.

Pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Soedjatmiko memastikan bahwa isi vaksin palsu tidak membahayakan. Isi vaksin hanya cairan infus dan antibiotik. Dampak bagi anak yang terpapar vaksin palsu sama saja dengan tidak diberikan vaksin sama sekali. Sejauh ini, kata Soedjatmiko, diketahui vaksin palsu umumnya berisi cairan infus yang dicampur dengan antibiotik.

Menurut Soedjatmiko, “Yang dimasukkan ke dalam vaksin sejauh ini bukan bahan yang berbahaya. Kalau isinya hanya cairan infus dan antibiotik yang membunuh kuman, dampaknya seperti tidak mendapat apa-apa, asal pembuatannya steril. Dengan vaksin asli pun biasanya setelah diberikan kepada anak muncul reaksi seperti kulit kemerahan dan bengkak. Orangtua diminta tidak panik dan langsung menganggap anak terpapar vaksin palsu.

Kalau ada keluhan habis diimunisasi, bisa hubungi rumah sakitnya. Vaksin BCG asli pun bisa akan timbul reaksi benjolan, bisul, hingga keluar nanah, ini wajar. Tidak berbahaya. “

kompas.com

12,505 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa