Penilaian Amnesty International Indonesia Terhadap Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta News–Kamis, 19 Oktober 2017, Amnesty International Indonesia menyampaikan hasil penilaian kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama tiga tahun. Laporam Amnesty International Indonesia tersebut, antara lain

Baca

Penenanganan Masalah Hak Asasi
Pemerintah tidak memiliki satu sikap dalam hal penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan antar kementerian atau pemimpin lembaga negara memiliki sikap berbeda.

Kinerja penanganan masalah hak-hak asasi manusia buruk karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, seperti membatasi kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama dan berkumpul secara damai. Selain itu, tak ada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Mengenai kebebasan Berekspresi
Pemerintahan Jokowi-JK memulainya cukup positif dengan memberikan grasi kepada para aktivis politik Papua. Tapi kebijakan positif ini berhenti ketika pemerintah Jokowi-JK tidak mendapat dukungan DPR untuk memberi amnesti kepada tahanan-tahanan aktivis politk Papua dan Maluku.

Pasal Penodaan Agama
Presiden Jokowi, dhi. Pengadilan dan Kejaksaan, masih menerapkan pasal-pasal penodaan agama di berbagai produk hukum. Contohnya, kasus penodaan agama yang berujung hukuman penjara bagi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, ada 16 orang yang divonis bersalah atas dakwaan penodaan agama. Belum termasuk mereka yang dijadikan tersangka dalam perkara penodaan agama.

Tendensi negatif menyangkut isu penodaan agama, terlihat ketika Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung mengeluarkan SKB pada Februari 2016 menyatakan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai ajaran sesat.

Baca

Pemerintah Pusat Gagal Menghadapi Kelompok Intoleran yang Menentang pendirian Gereja.

Di Jawa Barat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat masih belum berhasil membuka kembali gereja GKI Taman Yasmin di Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi, meskipun sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan proses pendiriannya telah sesuai prosedur hukum.

Pada 12 Oktober 2015 Pemda  Aceh menutup 10 gereja Protestan di Desa Suka Makmur, di Gunung Meriah, Aceh Singkil.

Di Depok, Jawa Barat. Wali Kota Depok menyegel mesjid yang digunakan komunitas Ahmadiyah.

Pembubaran kegiatan-kegiatan Terkait Peristiwa 1965 dan  penangkapan masal terhadap aktivitas politik damai di Papua, kekerasan dan kriminalisasi pada petani dan aktivis lingkungan.

Reformasi Agraria
Penanganan pelanggaran HAM berat kondisinya belum banyak berubah, terutama penanganan korban.
Sudah ada sedikit kemajuan; ada beberapa hal yang cukup menarik, masyarakat adat misalnya. Sudah ada hutan adat yang diakui. Ini pertama sejak Indonesia merdeka, pengakuan hutan adat baru pertama. Sayangnya masih sangat sedikit. Jadi, baru 13 ribu hektar. Itu pun lima ribu baru dicadangkan. Jadi delapan ribu hectare.

SATU HARAPAN
JAKARTA NEWS
COD 002 55 13

Baca

Baca

Baca

Baca

Baca

55,257 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share Button

REDAKSI

Suarakan Kebebasan