Perampasan Tanah Warga Desa Batu Urip 2 Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Prov Sumatera Selatan

Perampasan Tanah Warga Desa Batu Urip 2 Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Prov Sumatera Selatan

 

Pada tahun akhir dekade 70an hingga awal 80an, dalam rangka pemerataan sebaran penduduk, maka pemerintah RI melaksanakan program transigrasi. Pada saat itu, pemerintah melakukan perpindahan orang, dengan syarat-syarat tertentu secara sistimatis dan teratur dari pulau Jawa ke Sumatera, Kalimantan, dan daerah-darah lainnya. Salah wilayah yang dipersiapkan untuk menerima pendatang baru dari pulau Jawa tersebut adalah Kecamatan Kikim Timur, Kab Lahat Sumatera Selatan.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Program Transmigrasi tersebut, maka Pemda Sumatera Selatan (Sumsel) menenunjuk dan menyediakan lokasi tanah atau wilayah untuk ditempati Transmigran; belakangan dipadukan dengan lokasi pemukiman dari Proyek Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing dari Departemen/Kementerian Sosial RI. Lahan untuk pemukim transmigran tersebut, berdasar SK Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu, H Sainan Sagiman (SK Terlampir), adalah tanah kosong, yaitu tanah yang bebasa dari hal milik rakyat berdasar perudang-undang yang berlaku di RI.

Selanjutnya penempatan Warga Binaan, sebutan untuk peserta Transmigran, di lokasi (tanah) pemukiman, merupakan bagian dari tata kelola admintrasi Kecamatan Kikim Timur, Kab Lahat, Sumsel. Pada perkembangan kemudian, Warga Binaan dari Jawa berbaur dengan masyarakat setempat. Melalui interaksi, kawin-mawin, serta kebersamaan lainnya, mereka mencapai lebih dari 500 Kepala Keluarga. Tahun 1986, berdasar keputusan Bupati Kabupaten Lahat, wilayah atau lokasi transmigaran tersebut dijadikan desa, dengan nama Batu Urip 2, Kec Kikim Timur Kab Lahat, Sumsel, dan berdekatan atau berbatas dengan Kab Musi Rawas; kemudian Pemda Lahat melengkap dengan sarana umum, pemerintahan, pendidikan, dan lain-lain.

Mata pencaharian sebagaian besar penduduk Batu Urip adalah bertani, secara khusus petani kelapa sawit, padi, dan sayur mayur, serta buah-buahan.

Hidup dan kehidupan masyarakat Desa Batu Urip 2 yang damai, aman, tenteram sejak lama, berubah sejak tahun 2012. Hal tersebut karena kehadiran PT Musi Hutan Persada (selanjutnya MHP) di area hutan yang masuk wilayah Kab Musi Rawas serta berbatasan dengan Desa Batu Urip 2 dan Suka Makmur Kec Bts Ulu, Kab Lahat, Sumsel. PT MHP mendapat Hak Pengelolaan Hutan Taman Industri dari Bupati Musi Rawas serta Gubernur Sumsel, Alex Nurdin; dan melakukan budidaya dan menanam pohon Eucalyptus Pelita dan akasia mangium.

Pada konteks itu, terlihat aneh. Aneh, karena Desa Batu Urip 2 adalah bagian dari Keca Kikim Timur Kab Lahat, Sumsel. Namun, Pemda Kab Musi Rawas mengklaim secara sepihak, bahwa desa tersebut masuk Kab Musi Rawas. Di sini, terjadi “penggelapan data” Desa Batu Urip 2. Secara sepihak, tanah masyarakat, lahan kebun sawit warga desa Batu Urip 2 Kecamatan Kikim Timur Kab Lahat, diakui sebagai daerah Kab Musi Rawas, dan diberi hak kelola kepada PT MHP. Dengan itu, PT MHP melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarkat desa Batu Urip 2 Kab Musi Rawas.

Pada tahun 2014, PT MHP, menurut mereka, telah mendapat rekomendasi dari tiga Kementerian, mendapat hak atau penguasaan lahan untuk HPHTI. Lahan yang dimaksud adalah seluruh area wilayah perkebunan rakyat dan desa Batur Urip 2; lahan tersebut merupakan bagian dari program transmigrasi serta dikelola sejak tahun 1980.

Atas nama nama pemegang konsesi HPHTI itulah, PT MHP mulai melakukan aksi perampasan tanah masyarakat Desa Batu Urip 2. Upaya tersebut, tanpa pemberitahuan atau pun koordinasi dengan aparat desa Batu Urip maupun warga pemilik lahan. Bahkan, PT MHP melakukan pematokan tanah dengan kawalan ratusan polisi, sehingga warag tak berani berbuat apa-apa, hanya ketakutan. Dengan dalil sudah mendapat hak dari Negara, PT MHP mematok lahan warga tanpa membayar; suatu tindakan yang sama dengan perampasan hak rakyat.

PT MHP sejak tahun 2012 secara sistimatis, massif, dan terstruktur melakukan perampasan tanh rakyat; dan mereka lakukan dengan penjagaan aparat Kepolisian Sumsel. Karena itu, masyarkat Batu Urip 2 melaporkan ke aparat Kepolisian setempat, namun taka da tanggapan. PT MHP tetap melakukan perampasan tanh rakyat dengan berbagai intimidasi, serta ancaman lainnya. Masyarakat menjadi tidak berdaya menghadapi PT MHP.

Ketidakberdayaan tersebut menjadikan warga Batu Urip, pada 4 April 2016 memberi kuasa kepada David Gentana dari Komunitas Indonesia Hari Ini, agar mempertahankan dan memperjuangkan tanah dan kebun mereka; mempertahankan hak mereka dari perampasan oleh PT MHP.

Peristiwa Pengrusakan Kebun Warga pada 18 April 2016. Senin 18 April 2016, sekitar 08.30 pagi, PT MHP, dengan kawalan petugas keamanan MHP, aparat kepolisian, dan TNI, mengarahkan puluhan alat berat di Desa Batu Urip Kecamatan Kikim Timur Kab Musi Rawas dan Desa Suka Makmur Kecamatan Bts Ulu Kab Musir Rawas; tanpa pemebritahuan apap pun, mereka langsung memporakporandakan lahan dan kebun warga. Ketika warga bertanya kepada pelaku pengrusakan dari PT MHP, mereka menjawab, “Sudah mendapat izin dari 3 Kementerian pada tahun 2014; ada izin Kepala Desa Suka Makmur, dan Camat Bts Ulu.” Tanpa menunjukkan surat atau bentuk izin tersebut.

Tanggal 18 April 2016, PT MHP benar-benar menunjukkan diri sebagai perampas dan penindas rakyat kecil. Mereka, dibantu aparat, menakut-nakuti warga dengan membelah semangka, seakan siap membelah kepala warga yang mendekat; merusak, mencabut, menebang kelapa sawit milik warga. Pengrusakan tersebut terhenti sekitar jam 11.00 WIB, setelah ratusan warga desa Batu Urip 2 berdatatangn dengan membawa parang, tombak, dan bambu runcing.

23 Mei 2016, PT MHP menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat, yang bersifat perintah dan ancaman. Isi surat tersebut antara lain, PT. MHP menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengecekan kelapangan dan telaah peta yang telah dilakukan olehPihak PT. MHP, bahwa areal/lahan yang saat ini sedang Bapak/Sdr kelola/duduki dalam konsesi HPHTI PT.MHP dan berada pada Unit 15 Keruh 1 Blok Jernih Cpt 03a dan 03b. Berkenaan dengan hal tersebut PT. MHP memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 15-6-2016 untuk dapat mengosongkan lahan/areal dimaksud. Apabila dalam batas waktu tersebut Bapak/Sdr tidak mengindahkannya maka Pihak PT. MHP tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan tanam tumbuh dan atau kerugian yang timbul akibat dari pembukaan lahan dan penanaman serta semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak PT. MHP apapun itu bentuknya, selain itu juga PT. MHP tidak akan memberikan ganti rugi apapun diatas areal tersebut.

Jakarta, 1 Juni 2016

Komunitas Indonesia Hari Ini
David Gentana
Opa Jappy

 

 

JAKARTANEWS.CO

5,994 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa