Permohonan Gelar Perkara

No : 06.135/HHP/VI/2017
Lamp.: 1 (satu) bundel.

Jakarta, 09 Juni 2017.
Kepada Yth.
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI),
Bapak Jenderal (Polisi) Drs. H.M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.
Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12110
Di – Tempat.

Perihal :
Mohon Penegakkan dan Perlindungan Hukum
Atas Dugaan Keberpihakan dan Ketidak Profesionalan
Penyidik Polres Malang Kota
Dalam Laporan Polisi No. LP/587/IV/2016/Res.Mlg.Kota
Tanggal 21 April 2016,
Dan Karenanya Mohon Agar Dilakukan Gelar Perkara
Di Mabes Polri atau Polda Jawa Timur

 

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini: HENDRA HERIANSYAH, SH, MH.; JOKO PRIYATNO, SH; dan M. AULIA SYIFA, SH, S.Pd, MKN.; yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2016, oleh karenanya sah secara hukum guna bertindak untuk dan atas nama serta selaku Kuasa Hukum dari Klien, Sdr. PERVESH (Saksi Korban);

Bahwa selaku kuasa hukum dari Klien (Saksi Korban), dan selaku pencari keadilan yang akhir-akhir ini sangat sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan di bumi pertiwi bagi diri Saksi Korban selaku anak bangsa dan Warga Negara Indonesia, karenanya untuk itu kami mohon kehadapan Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, JENDERAL POLISI, Drs. H.M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D agar dapat melindungi kepentingan hukum Pelapor/Saksi Korban, selaku masyarakat pencari keadilan, dan untuk itu kami mohon agar Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku pimpinan tertinggi yang memimpin Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian RI, dapat menginstruksikan kepada Jajaran perangkat Polisi RI, agar memerintahkan Penyidik Polres Malang Kota untuk bersikap secara cepat, transparan, profesional, menjunjung tinggi citra dan marwah Kepolisian RI, dengan berpegang teguh kepada kebenaran keadilan. Dan tidak semata-mata memihak kepada “golongan kuat” (yang memiliki koneksi dan uang), dengan melaksanakan gelar perkara atas proses penyidikannya di Mabes Polri atau di Polda Jawa Timur atas Laporan Polisi No.LP/587/IV/2016 Res.Mlg.Kota yang saat ini ditangani oleh Polres Malang Kota, dengan sebagai pihak Terlapor Sdr. CAHYA THAMRIN Als YOYO, dalam perkara laporan Tindak Pidana Penggelapan Dana Investasi Rokok di Kota Malang.

Bahwa adapun yang menjadi alasan dan dasar yuridis dari surat permohonan ini adalah sebagai berikut :

DASAR HUKUM
Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 1 butir 24 KUHAP (mengenai Laporan Peristiwa Tindak Pidana kepada pihak yang berwajib);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Peraturan KAPOLRI Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ataupun Peraturan-peraturan terkait lainnya, khususnya yang menyangkut dengan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara;

FAKTA HUKUM

  1. Bahwa mengingat masa waktu Perjanjian Kerjasama Investasinya sudah berakhir, maka Korban memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerjasama, dan karenanya secara kekeluargaan Korban telah meminta agar dana investasi yang dititipkannya kepada Terlapor untuk segera dikembalikan. Dan bahkan telah memberikan Surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali melalui Kuasa Hukumnya. Akan tetapi Terlapor tetap tidak melaksanakan kewajibannya dengan tetap tidak mengembalikan dana investasi milik Korban Sdr. PERVESH. Yang pada akhirnya sebagai konsekwensi hukumnya dilakukanlah langkah hukum dengan membuat Laporan kepada pihak yang berwenang;
  2. Bahwa selaku Kuasa Hukum Klien (Korban), pada tanggal 21 April 2016, kami selaku Kuasa Hukum telah melaporkan Sdr. CAHYA THAMRIN Als YOYO di Polres Malang Kota sebagaimana Laporan Polisi No: LP/587/IV/2016/Res.Mlg.Kota;—————————-(copy terlampir);
  3. Bahwa Laporan polisi dimaksud dibuat adalah sehubungan dengan telah terjadinya dugaan Tindak Pidana Penggelapan terkait dengan kerjasama Investasi untuk bisnis Rokok di Malang yang diserahkan oleh Korban kepada Terlapor, dengan nilai kerugian uang korban yang diduga digelapkan Terlapor adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
  4. Bahwa atas Laporan Pidana tersebut, pihak penyidik telah melakukan tindakan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terlapor, dan pemeriksaan Ahli, termasuk pula melakukan pemeriksaan Konfrontir antara pihak Korban dengan Terlapor;
  5. Bahwa untuk memperkuat bukti Laporannya tersebut, pihak Pelapor/Korban telah pula menyerahkan kepada Penyidik bukti-bukti surat dokumen yang tidak terbantahkan oleh Terlapor diantaranya : Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 11 september 2012; Surat Perjanjian Investasi tanggal 9 Januari 2013; Surat Perjanjian Investasi tanggal 7 Januari 2014; Surat Perjanjian Investasi tanggal 5 Januari 2015; Slip Pemindahan Dana; Bukti Percakapan dalam RIM BB antara Korban (PERVESH) dengan Terlapor (Sdr. CAHYA THAMRIN); Capture percakapan BB antara Koban (PERVESH) dengan Terlapor (Sdr. CAHYA THAMRIN); Foto-foto Pabrik dan mesin pembuatan rokok; Rekening Koran BCA atas nama PERVESH; Surat SOMASI I, SOMASI II, dan SOMASI III;
  6. Bahwa atas proses hukum dimaksud, pihak Penyidik telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan (SP2HP) sebanyak 4 (empat) kali yakni SP2HP teranggal 7 April 2016, SP2HP tertanggal 25 Juni 2016, SP2HP tertanggal 18 Juli 2016, dan terakhir SP2HP tertanggal 11 November 2016;
  7. Bahwa akan tetapi untuk Bapak Jenderal ketahui, bahwa sampai dengan saat ini hingga lebih dari 14 (Empat Belas) bulan lamanya, proses hukum atas laporan Polisi tersebut belum ada titik terang atau kejelasan status hukumnya, apakah sudah dalam tingkat “Penyidikan” atau masih tahapan “Penyelidikan”, meskipun segala bukti-bukti formil dan materil yang dapat memperkuat bukti Laporan Pidana sudah diserahkan oleh pihak Korban sebagaimana tersebut dalam poin 4 diatas, yang dirangkum dalam bentuk 4 (empat) bundel eksemplar bukti yang telah di jilid; Bahwa sebagai laporan dan informasi kepada Bapak KAPOLRI, yang menurut hemat kami adalah sebagai salah 1 (satu) bentuk penyimpangan dan ketidak profesionalan Penyidik Polres Malang Kota dalam melakukan penyidikan dalam mendapatkan alat bukti, adalah dimana pihak Penyidik secara tidak langsung telah meminta kepada Korban dan Terlapor untuk membiayai Audit Terbatas, yang akan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik di Kota Malang, dengan cara membebankan biaya jasa audit tersebut kepada pihak yang berperkara (khususnya kepada Korban selaku pihak yang dirugikan dan teraniaya) senilai + Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Karena itu kami bertanya kepada bapak KAPOLRI selaku Pimpinan tertinggi POLRI, apakah pembebanan biaya untuk mendapatkan bukti-bukti penyidikan yang demikian itu memang dapat dibenarkan dan lazim dilakukan oleh Lembaga POLRI…..?
  8. Bahwa Pelapor melalui Kuasa Hukumnya secara formal telah berkirim surat kepada Bapak Kapolres Malang Kota sebagaimana suratnya No. 80/HHP/IV/2017, perihal permohonan perlindungan hukum atas laporan pidana di Polres Malang Kota atas Laporan Polisi No. LP/587/IV/2016/ Res.Mlg.Kota, namun tidak mendapatkan respon/ jawaban dari Kapolres Malang Kota hingga saat ini;
  9. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, secara fakta hukum kami selaku Kuasa Hukum Klien (Pelapor) sudah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen terkait sebagai alat/barang bukti. Namun kami menduga kuat, bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan sebagai alat bukti sengaja di abaikan atau dikesampingkan atau bahkan disembunyikan oleh penyidik di Polres Kota Malang. Hal ini terbukti ketika Klien kami, saksi Korban diambil keterangan/di interogasi oleh pihak Propam Polda Jawa Timur ataupun Wassidik Mabes Polri, mereka (Propam dan atau Wassidik) tidak mengetahui / tidak diberikan info atau data oleh Penyidik Polres Malang Kota, tentang adanya bukti-bukti yang telah diserahkan oleh kami (Pelapor) kepada Penyidik Polres Malang Kota yang menangani Laporan. Bahwa kondisi tersebut menunjukkan sebuah ketidak profesionalan dan tidak transparansinya Penyidik Polri Cq. Penyidik Polres Malang Kota sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya bertindak professional dan tidak berpihak kepada siapapun serta hanya berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi kepada kebenaran, keadilan dan kepastian hukum;
  10. Bahwa kami mengapresiasi atas langkah-langkah dari Biro Wassidik Mabes Polri yang telah turun dan terjun mengawasi proses hukum penyidikan, dan ataupun langkah pemeriksaan oleh Propam Polda Jawa Timur terhadap Penyidik Polres Malang Kota beberapa waktu lalu. Dan kami berharap ada secercah keadilan dan penegakkan hukum yang akan timbul darinya yang tidak mengabaikan hak-hak dari Pelapor / Korban untuk dilibatkan secara langsung ataupun tidak langsung;
  11. Bahwa mengingat laporan polisi yang telah dibuat tersebut terkesan sangat lambat proses hukum penyelidikan / penyidikan perkaranya, di mana kami menduga hal ini didasari faktor uang dan koneksi yang dimiliki oleh terlapor mengingat Sdr. CAHYA THAMRIN (Terlapor) adalah anak kandung dari seorang Pengusaha rokok di Malang, yang diketahui memiliki banyak uang dan mempunyai hubungan/ koneksi yang cukup “lengket” dengan aparatur penegak hukum, khususnya di kota Malang. Terbukti penanganan proses hukum dan penanganan perkara aquo “jalan di tempat” dan belum ada kepastian hukumnya, untuk itu kami telah beberapa kali menyampaikan permohonan kepada POLRESTA Malang, agar proses hukum untuk dipercepat. Akan tetapi pada kenyataannya penanganan perkara tetap “berjalan lambat atau mati ditempat”.
  12. Bahwa oleh karena mengingat perkara menurut hemat kami adalah perkara dalam katagori tidak sulit dan sederhana pembuktianya, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan KAPOLRI terkait yang berlaku, kami selaku pencari keadilan mengajukan permohonan sebagaimana di bawah ini;

PERMOHONAN :
Bahwa mengingat proses hukum atas laporan polisi tersebut sudah berjalan lebih dari 14 (Empat Belas) bulan, maka untuk adanya kepastian hukum dan efisiensi waktu penyelesaian penanganan perkara sesuai azas hukum peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, karenanya kami memohon kepada Yth. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak JENDERAL POLISI, Drs. H.M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D., agar melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada Korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas penyidikan Laporan Polisi No. LP/587/IV/2016/Res.Mlg. Kota tersebut, yakni dengan memerintahkan kepada Penyidik Polres Malang Kota untuk melakukan gelar perkara di Mabes Polri atau di Polda Jawa Timur dengan menghadirkan Pelapor dan Terlapor untuk menciptakan sebuah gelar perkara yang transparansi, profesional, akuntabel di dalam prosesnya, sehingga tercapainya sebuah keadillan dan kepastian dalam sebuah penegakkan hukum;

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Saksi Korban (Pervesh)

 

HENDRA HERIANSYAH, SH, MH.

JOKO PRIYATNO, SH. M.

AULIA SYIFA, SH, S.Pd, MKn

 

 

Tembusan disampaikan kepadan Yth :

  1. Presiden Republik Indonesia (sebagai Laporan);
  2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (sebagai Laporan);
  3. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (sebagai Laporan);
  4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  5. Wakil Kepala Kepolisian RI (sebagai Laporan);
  6. Kabareskrim Polri (sebagai Laporan);
  7. Irwasum Polri (sebagai Laporan);
  8. Kadiv. Hukum Polri (sebagai Laporan);
  9. Kadiv. Propam Polri (sebagai Laporan);
  10. Kadiv. Humas Mabes Polri;
    Kepala Biro Profesi Polri (sebagai Laporan);
  11. Kepala Biro Wassidik Polri (sebagai Laporan);
  12. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (sebagai Laporan);
  13. Komisi Kepolisian Nasional (sebagai Laporan);
  14. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (sebagai Laporan);
  15. Irwasda Kepolisian Daerah Jawa Timur (sebagai Laporan);
  16. Dir.Reskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur (sebagai Laporan);
  17. Kabid Propam Kepolisian Daerah Jawa Timur (sebagai Laporan);
  18. Kabid. Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur (sebagai Laporan);
  19. Kadiv. Humas Kepolisian Daerah Jawa Timur;
  20. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
  21. Kepala Kepolisian Resort Malang Kota (sebagai Laporan);
  22. Ketua Pengadilan Negeri Malang;
  23. Kepala Kejaksaan Negeri Malang;
  24. Kasat Reskrim Polres Malang Kota;
  25. Kanit TIPIDTER, RESKRIMUM Polres Malang Kota;
  26. Penyidik Tipidter Satreskrim Polresta Malang,
  27. Laporan No. LP/587/IV/2016/Res.Mlg.Kota
  28. Sdr. Pervesh (Klien);
  29. Arsip;

 

 

OPA JAPPY

JAKARTA NEWS | code #75 001 15

 

119,297 kali dilihat, 22 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa