Politik dan Kebencian Politik 

Pondok Cina–Menarik. Secara negatif, sejak 2012, Pilgub DKI dan Pilpres 2014, telah melahirkan “trend baru” dalam pada tataran politik di Indoneisa yaitu “Kebencian Politik.” Kebencian politik yang lahir dari banyak unsur, misalnya sentimen SARA, kekalahan pada Pilkada dan Pilpres, ketidakmampuan menerima kekalahan, serta ketidakdewasaan politik, dan dendam kesumat. Padahal, salah satu sisi lain dari demokrasi adalah, bisa menerima kekalahan pada proses Politik, termasuk pada Pemilu, Pilkada, dan Pilpres.  Sayangnya, hal tersebut tak pernah terjadi di area dan arena perpolitikan Indonesia; yang terjadi adalah semakin menguat “politik rasis’ yang menuju pada perpecahan.

Padahal, Politik [Indonesia], politic, [Inggris] adalah padanan politeia atau warga kota [Yunani, polis atau kota, negara, negara kota]; dan civitas [Latin] artinya kota atau negara; siyasah [Arab] artinya seni atau ilmu mengendalikan manusia, perorangan dan kelompok.Secara sederhana, politik berarti seni pemerintah memerintah; ilmu memerintah; cara pengusaha menguasai. Makna politiknya semakin dikembangkan sesuai perkembangan peradaban dan meluasnya wawasan berpikir.

Politik tidak lagi terbatas pada seni memerintah agar terciptanya keteratuaran dan ketertiban dalam masyarakat polis; melainkan lebih dari itu.Dengan demikian, politik adalah kegiatan [rencana, tindakan, kata-kata, perilaku, strategi] yang dilakukan oleh politisi untuk mempengaruhi, memerintah, dan menguasai orang lain ataupun kelompok, sehingga pada diri mereka [yang dikuasai] muncul atau terjadi ikatan, ketaatan dan loyalitas [walaupun, yang sering terjadi adalah ikatan semu; ketaatan semu; dan loyalitas semu].

Dengan itu, dalam politik ada hubungan antar manusia yang memunculkan menguasai dan dikuasai; mempengaruhi dan dipengaruhi karena kesamaan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai. Ada berbagai tujuan dan kepentingan pada dunia politik, dan sekaligus mempengaruhi perilaku politikus. Politik juga memunculkan pembagian pemerintahan dan kekuasaan, demokrasi [dalam berbagai bentuk], pemerataan dan kesimbangan kepemimpian wilayah, dan lain sebagainya. Hal itu menjadikan pembagian kekuasaan [atau pengaturan?] legislatif [parlemen, kumpulan para politisi]; eksekutif [pemerintah]; dan yudikatif [para penegak hukum]; agar adanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

Ada banyak pendapat tentang kebencian politik, dan semuanya bisa dibenarkan. Mudahnya, kebencian politik merupakan sifat, sikap, kata, tindakan yang menunjukkan ketidaksukaan, benci, serta kebencian politisi terhadap yang lainnya; atau politisi membenci politisi lainnya, lawan politik, bahkan, siapa pun yang dituding sebagai pesaing politis dan politik. Kebencian politik, memang sulit diteorikan, namun terlihat dalam atau pada ucapan, perilaku, tindakan, hingga pengambilan keptusan melalui lembaga politik.

Kebencian politik, juga bisa melahirkan keputusan politik yang menjadikan seseorang atau komunitas tidak dapat mengekspresikan dan menyalurkan aspirasi politiknya, serta hak-hak politiknya dirampas dan diabaikan; termasuk di dalamnya pengekangan terhadap individu dan kelompok sehingga mereka tak mempunyai hak politik. Jika seperti itu, makna kebencian politik di atas, dan dihubungkan dosa, sehingga menjadi “dosa kebencian politik;” maka apakah kebencian politik merupakan dosa atau tidak!?

Atau, jika seseorang dan kelompok terbukti dan terang-terangan melakukan kebencian politik, maka apakah mereka berdosa atau tidak!? Atau, karena politik adalah urusan politik, maka jangan dihubungan dengan dosa; karena dosa merupakan urusan agama serta hubungan dengan Tuhan. Atau, kebencian politik adalah sesuatu yang boleh dan wajar, karena tak ada hubungan dengan Agama.

Tapi, jika memang politik tak ada hubungan dengan agama, bagaimana dengan para politisi yang gunakan agama sebagai kendaraan untuk memuaskan nafsu kekuasaan politiknya!? Atau, memang para politisi harus berwajah ganda. Dalam arti, ketika ia tampil sebagai politisi yang berpolitik, maka segala bentuk ketidakberesan moral, kata, tindakan yang bisa dihubungkan dengan kebencian politik, boleh dan sah ia lakukan serta gunakan; karena kebencian politik bukan dosa.

Tapi, sebaliknya, ketika Sang Politisi, sebagai umat beragama, maka ia tampil sebagai orang berwajah benar, manusia, baik, dan agamis; karena ucapan kasar, menghujat, mengfitnah, dan mencaci maki serta sejenisnya, adalah pelanggaran terhadap hukum Ilhai, dan itu adalah dosa.

Oleh sebab itu, wajar, jika sekarang ini, di Negeri Tercinta, banyak politisi yang memperlihatkan kebencian politik; mungkin menurut mereka hal tersebut adalah biasa-biasa saja, dan bukan dosa.

 

Opa Jappy

JAKARTA NEWS | CODE 45 001 14

45,212 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Share Button

REDAKSI

Suarakan Kebebasan