Politik, KKN, dan Mental Politik Transaksional

Share Button

Politik

Politik [Indonesia], politic, [Inggris] adalah padanan politeia atau warga kota [Yunani, polis atau kota, negara, negara kota]; dan civitas [Latin] artinya kota atau negara; siyasah [Arab] artinya seni atau ilmu mengendalikan manusia, perorangan dan kelompok.Secara sederhana, politik berarti seni pemerintah memerintah; ilmu memerintah; cara pengusaha menguasai. Makna politiknya semakin dikembangkan sesuai perkembangan peradaban dan meluasnya wawasan berpikir.

Politik tidak lagi terbatas pada seni memerintah agar terciptanya keteratuaran dan ketertiban dalam masyarakat polis; melainkan lebih dari itu.Dengan demikian, politik adalah kegiatan [rencana, tindakan, kata-kata, perilaku, strategi] yang dilakukan oleh politisi untuk mempengaruhi, memerintah, dan menguasai orang lain ataupun kelompok, sehingga pada diri mereka [yang dikuasai] muncul atau terjadi ikatan, ketaatan dan loyalitas [walaupun, yang sering terjadi adalah ikatan semu; ketaatan semu; dan loyalitas semu].

Dengan itu, dalam politik ada hubungan antar manusia yang memunculkan menguasai dan dikuasai; mempengaruhi dan dipengaruhi karena kesamaan kepentingan dan tujuan yang akan dicapai. Ada berbagai tujuan dan kepentingan pada dunia politik, dan sekaligus mempengaruhi perilaku politikus. Politik juga memunculkan pembagian pemerintahan dan kekuasaan, demokrasi [dalam berbagai bentuk], pemerataan dan kesimbangan kepemimpian wilayah, dan lain sebagainya. Hal itu menjadikan pembagian kekuasaan [atau pengaturan?] legislatif [parlemen, kumpulan para politisi]; eksekutif [pemerintah]; dan yudikatif [para penegak hukum]; agar adanya ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

Ada banyak pendapat tentang kebencian politik, dan semuanya bisa dibenarkan. Mudahnya, kebencian politik merupakan sifat, sikap, kata, tindakan yang menunjukkan ketidaksukaan, benci, serta kebencian politisi terhadap yang lainnya; atau politisi membenci politisi lainnya, lawan politik, bahkan, siapa pun yang dituding sebagai pesaing politis dan politik. Kebencian politik, memang sulit diteorikan, namun terlihat dalam atau pada ucapan, perilaku, tindakan, hingga pengambilan keptusan melalui lembaga politik.

Kebencian politik, juga bisa melahirkan keputusan politik yang menjadikan seseorang atau komunitas tidak dapat mengekspresikan dan menyalurkan aspirasi politiknya, serta hak-hak politiknya dirampas dan diabaikan; termasuk di dalamnya pengekangan terhadap individu dan kelompok sehingga mereka tak mempunyai hak politik. Jika seperti itu, makna kebencian politik di atas, dan dihubungkan dosa, sehingga menjadi “dosa kebencian politik;” maka apakah kebencian politik merupakan dosa atau tidak!?

Atau, jika seseorang dan kelompok terbukti dan terang-terangan melakukan kebencian politik, maka apakah mereka berdosa atau tidak!? Atau, karena politik adalah urusan politik, maka jangan dihubungan dengan dosa; karena dosa merupakan urusan agama serta hubungan dengan Tuhan. Atau, kebencian politik adalah sesuatu yang boleh dan wajar, karena tak ada hubungan dengan Agama.

Tapi, jika memang politik tak ada hubungan dengan agama, bagaimana dengan para politisi yang gunakan agama sebagai kendaraan untuk memuaskan nafsu kekuasaan politiknya!? Atau, memang para politisi harus berwajah ganda. Dalam arti, ketika ia tampil sebagai politisi yang berpolitik, maka segala bentuk ketidakberesan moral, kata, tindakan yang bisa dihubungkan dengan kebencian politik, boleh dan sah ia lakukan serta gunakan; karena kebencian politik bukan dosa.

Tapi, sebaliknya, ketika Sang Politisi, sebagai umat beragama, maka ia tampil sebagai orang berwajah benar, manusia, baik, dan agamis; karena ucapan kasar, menghujat, mengfitnah, dan mencaci maki serta sejenisnya, adalah pelanggaran terhadap hukum Ilhai, dan itu adalah dosa.

Oleh sebab itu, wajar, jika sekarang ini, di Negeri Tercinta, banyak politisi yang memperlihatkan kebencian politik; mungkin menurut mereka hal tersebut adalah biasa-biasa saja, dan bukan dosa.

 Korupsi

Korupsi merupakan tindakan seseorang dan kelompok yang menguntungkan serta memperkaya diri sendiri, keluarga, dan juga dan orang-orang dekat. Tindakan itu, dilakukan [secara sendiri dan kelompok] melalui pengelapan dan penyelewengan; manipulasi data keuangan, data jual-beli, dan lain-lain. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa pun, pada semua bidang pekerjaan, kedudukan, jabatan; pada tataran institusi atau lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi keagamaan.

Nah, sisi positifnya, itu tadi, memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompok. Jadi, jika ingin disebut pahlawan (dalam)  kelompok – keluarga – parpol – dan mau disebut orang yang baik hati, suka membantu, suka menolong, suka amal, dan seterusnya, maka korupsi lah anda. Toh hasil korupsi (dan banyak uang) bisa menjadikan anda sampai ke/menjadi anggota parlemen, pengurus partai, orang terkenal, dan seterusnya

Kolusi

Merupakan persepakatan antara dua [maupun lebih] orang ataupun kelompok dalam rangka menyingkirkan orang [kelompok lain], namun menguntungkan diri dan kelompok sendiri.  Biasanya persepakatan itu dilakukan secara rahasia, namun ada ikatan kuat karena saling menguntungkan. Lamanya suatu kolusi biasanya tergantung keuntungan yang  didapat; dan jika merugikan maka ikatan tersebut hilang secara alami. Kolusi dapat terjadi pada hampir semua bidang  pekerjaan dan profesi; politik, agama, organisasi, dan institusi. Dengan itu, kolusi dapat menghantar pada kepentingan dan demi keuntungan kelompok [misalnya kelompok politik dan SARA] maupun pribadi, sekaligus penyingkiran serta penghambatan terhadap orang lain.

Nah, ada juga sisi positifnya, yaitu adanya kesepakatan yang sangat melekat satu sama lain (karena ada uang hasil korupsi) – kesatuan hubungan – eratnya hubungan yang saling menguntungkan. Jika anda mau maju dengan cepat, maka tak bisa sendiri, perlu link yang solid. Cara terbaik untuk itu, ya,  membuat – membangun kolusi. Dan hasilnya akan luar biasa bagi diri sendiri dan kelompok.

Nepotisme

Merupakan upaya dan tindakan seseorang [yang mempunyai kedudukan dan jabatan] menempatkan sanak saudara dan anggota keluarga besar, di berbagai jabatan dan kedudukan sehingga menguntungkannya. Nepotisme biasanya dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan pemerintah lokal sampai nasional; pemimpin perusahan negara; pemimpin militer maupun sipil; serta tokoh-tokoh politik. Mereka menempatkan para anggota atau kaum keluarganya tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kualitasnya. Pada umumnya, nepotisme dilakukan dengan tujuan menjaga kerahasiaan jabatan dan kelanjutan kekuasaan; serta terjadi kesetiaan dan rasa takluk dari mereka mendapat kedudukan dan jabatan sebagai balas budi.

Nah, nepotisme juga mempunyai sisi positifnya; Siapa sich (terutama mereka yang mempunyai kuasa dan kekuasaan) yang tak mau sanak-saudaranya mempunyai (ada) jabatan – mempunyai kedudukan – mempunyai tingkat ekonomi yang memadai!?  Tentu hampir semua orang inginkan seperti itu. Nepotisme adalah jalan keluar yang baik dan cepat. Walau, sanak – saudara itu tak punya kualitas, kurang wawasan – tak mampu memimpin, jangan lihat itu, yang penting angkat mereka – taruh mereka di jabatan tertentu (terutama yang bisa korupsi). Pasti, mereka akan cepat kaya dan banyak uang. Mereka juga akan loyal serta menjadi penjilat.

Berdasarkan makna di balik KKN di atas, maka, bagiku, wajar jika ada orang-orang dengan segala kekuatan yang ada padanya membela Koruptor.

Politik Transaksional

POLITIK negeri ini masih tidak beranjak dari urusan kekuasaan semata. Perebutan jabatan serta kursi kepemimpinan tetap mengemuka, sedangkan politik gagasan dan kerakyatan makin terpinggirkan. Praktik politik semacam itu tidak terkecuali terjadi di tubuh partai politik.

Padahal, kehidupan partai merupakan entitas politik untuk mengartikulasikan kepentingan rakyat. Kehadiran partai politik menjadi elemen yang sangat menentukan terhadap penyelenggaraan negara untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang prorakyat.
Jika sebelumnya konflik berkepanjangan di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, kini giliran Partai Hati Nurani Rakyat dilanda konflik internal.

Aksi saling pecat berlangsung antara kubu Oesman Sapta Odang dan Syarifuddin Sudding. Sudding menggalang 27 DPD dan 401 DPC untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa yang direstui Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto. Mereka memecat Oesman Sapta dan menggantinya dengan Daryatmo.

Namun, Oesman Sapta melawan, mengumpulkan 17 DPD Hanura dan menyatakan menolak hasil munaslub. Kemelut menyebar ke daerah. Saling pecat dan klaim terjadi antarpengurus daerah. Bahkan, aksi saling lapor pun menjadi bagian drama konflik. Oesman Sapta dilaporkan ke polisi dengan dugaan menggelapkan uang partai lebih dari Rp200 miliar.

Oesman Sapta membalasnya dengan melaporkan tiga orang yang menudingnya itu, yakni Ari Mularis, Sudewo, dan Dadang Rusdiana. Namun, yang lebih penting, konflik Hanura membuka ceruk yang lebih dalam perihal kebiasaan partai politik. Dana Rp200 miliar yang disimpan Oesman Sapta itu berasal dari mahar politik para kandidat kepala daerah yang didukung Hanura pada Pilkada 2018.

Dana sebesar itu merupakan mahar politik dengan nilai terbesar yang pernah ada. Fakta itu menegaskan pelaku politik transaksional masih leluasa beraksi di negeri ini, bebas membajak demokrasi untuk kepentingan elite dan kroni mereka semata. Inilah ancaman nyata bagi demokrasi, saat uang menjadi penentu utama dalam proses kepemimpinan.

Dengan pola rekrutmen yang berfondasi pada akar transaksional tersebut, hampir pasti para calon kepala daerah ketika terpilih nanti tidak akan mementingkan masyarakat yang sudah memilih mereka. Sebaliknya, mereka akan mengupayakan berbagai cara untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya lewat, apalagi kalau bukan korupsi.

Ini semestinya diperlakukan sebagai perilaku politik menyimpang yang seharusnya dengan tegas diberantas. Badan Pengawas Pemilu mestinya proaktif untuk mengusut pidana pemilu ini. Apalagi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menegaskan mahar politik dilarang.

Undang-undang tersebut juga membubuhkan sanksi tegas bagi pelaku praktik uang mahar. Dalam Pasal 47 UU disebutkan tiga bentuk sanksi. Pertama, jika terbukti dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, parpol yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

Kedua, terkait dengan pembayaran mahar atau imbalan tersebut, KPU dapat membatalkan penetapan calon kepala daerah. Ketiga, parpol atau gabungan parpol yang terbukti menerima imbalan atau mahar akan didenda 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Jika perilaku lancung praktik mahar politik tidak dituntaskan dan tidak masuk proses hukum, demokrasi transaksional yang mendominasi. Sebaliknya, politik gagasan lama-kelamaan punah. Selain itu, kontestasi politik sekadar menjadi ajang untuk melahirkan para koruptor.

 

JAKARTA NEWS 01 18 000 71 | OPA JAPPY 

Share Button

Related Post

Related posts:

REDAKSI

Suarakan Kebebasan