Presiden Jokowi, “Polri Jangan Pungli!”

JAKARTA/JNC – Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membacakan pidato Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir dalam acara Hari Bhayangkara ke-70 di Lapangan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Juli 2016. Menurut Presiden Jokowi,

“Kepolisian perlu membangun sistem terintegrasi dalam menangani karakter kejahatan yang semakin canggi.

Polisi tidak melakukan praktik pungutan liar dan menjadi mafia kasus. Hindari pungutan tidak jelas maupun percaloan.

Polisi memberikan pelayanan mudah, sederhana, dan prosedur yang jelas kepada masyarakat. Intensifkan komunikasi dan jalin kedekatan dengan masyarakat. Perbaiki mutu dan kualitas pelayanan dengan masyakarat.

Polisi memberikan rasa aman, menjadi tauladan kepatuhan hukum, dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Polri mampu menjaga toleransi dan memperkuat persatuan Indonesia.

Tugas polisi tidaklah ringan dan mudah. Anggota Polri mampu profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.

Semoga dapat dijadikan momentum untuk memberi yang terbaik, menuju Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.”

——————
——————

Sejarah Polisi

Polisi berasal politie (Latin, politia; Yunani, polis, politeia) bermakna warga kota atau pemerintahan kota. Di masa lalu,  pada dunia Helenis, Polis, merupakan negara kota yang otonom dan mandiri, tapi biasanya tergabung dengan aliansi (bersama) polis lainnya, sehingga terbentuk atau membentuk semacam Kerajaan.

Karena semakin kompleksnya sikon hidup dan kehidupan Polis, maka pemerintahan polis memerlukan orang-orang tertentu untuk menjaga keamanan masyarakat (dan mereka bukan tentara); oleh sebab itu dipilih dari antara penduduk. Mereka harus mengikuti kemauan – kehendak (policy, bahkan perintah pemerintah kota) untuk menjaga dan melayani masyarakat.

Sehingga jika ada tindak kekerasan – kriminal dan lain sebagainya, masyarakat tak perlu melapor ke istana, tetapi cukup datang ke/pada petugas-petugas keamanan tersebut. Dan jika para petugas tersebut tiba di/pada tkp, masyarakat (akan) berkata, “polis sudah ada atau polis sudah datang,” dan lain sebagainya.

Dalam arti, petugas-petugas tersebut mewakili dan bertindak atas nama pemerintah kota/polis dalam/ketika menyelesaikan masalah.  Dalam kerangka itu, polisi merupakan petugas yang mewakili pemerintah untuk menciptakan rasa aman, tenteram, damai, serta ketertiban, dan lain sebagainya kepada rakyat. Sehingga, kehadiran dan sebutan untuk dan kehadiran para petugas polis tersebut, disamakan dengan kehadiran pemerintah yang menenangkan rakyat.

Lama kelamaan, mungkin pada abad pertengahan di Eropa, ketika pamor negara kota sudah tak ada, dan berganti dengan kerajaan, penyebutan policy-polis masih tetap dipergunakan; serta fungsinya sama seperti masa-masa sebelumnya; policy – polisi, sebagai orang diangkat dan mewakili pemerintah untuk memberikan ketenteraman kepada warga atau rakyat.

 

[http://jappy.8m.com/whats_new_2.html]

 

OPA JAPPY – JAKARTANEWS.CO

576 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa