Pribumi – Non Pribumi

Beberapa hari yang lalu, sejumlah orang mengatasnamakan “kaum tertindas” di Luar Batang, Kali Jodoh, serta forum “jadi-jadian” and dadakan melakukan tindakan pengrusakan di depan Gedung KPK Jakarta; mereka lakukan hal tersebut, sekaligus atas nama membela kepentingan publik, menolak kebijakan Ahok, dan seterusnya.

Sayangnya, saya yang kebetulan ada di lokasi, tindakan mereka tersebut dilakukan dengan cara-cara tak bermartabat; namun penuh cacian. Mereka bukan ungkapkan solusi dan memberikan usulan terbaik, tapi justru menampilkan ungkapan rasis-rasial terhadap Ahok.

Lalu, mengapa harus Ahok!? Padahal yang ia lakukan adalah “melaksanakan Perda dan kebijakan Pemda DKI, yang sudah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta.” Dengan demikian, sangat jelas bahwa demo-demo tersebut hanyalah bentukan orang-orang yang mau merusak ketenteraman publik, sekaligus membangun opini benci dan kebencian.

Tuliasan di bawah ini, merupakan bahasan menarik mengenai Pribumi dan Non Pribumi.

Mengangkat pemikiran Ariel Heryanto (Sosiolog – Antropolog Monash Univ Australia, pernah mengajar di UKSW – Salatiga, dan kini pengajar Kajian Asia Tenggara di Univ Nasional Singapura), dalam MENGENANG Y.B.MANGUNWIJAYA: PERGULATAN INTELEKTUAL DALAM ERA KEGELISAHAN
Sindhunata (Editor)
Kanisius, Jogyakarta, 1999; 422 hal (belum termasuk cover dan pengantar).

Apa yang dinamakan etnisitas sesungguhnya jauh lebih banyak terbuat dari takhayul ketimbang benda-benda nyata yang dapat dipegang, dilihat kasat-mata dan dipotret. Ini menyangkut semua etnisitas, termasuk Jawa, Tionghoa, Sunda, Jerman, Jepang, Belanda, Maori dan seterusnya. Dengan mengatakan etnisitas sebagai ketakhayulan, bukannya berarti ini topik yang tidakpenting. Banyak sekali perkara besar di dalam masyarakat nyata justru bertopang pada takhayul. Di Indonesia, takhayul rasial hanyalah sebagian kecil dari takhayul-takhayul yang memutar poros roda sejarah. Masih ada banyak takhayul-takhayul lain yang tak kurang hebatnya, misalnya tentang ilmu-pengetahuan, tentang teknologi, tentang kejantanan/keperempuanan, atau tentang jati diri kebangsaan.

Takhayul tentang sosok kelompok minoritas yang telanjur disebut ‘nonpribumi’ merupakan satu contoh jenis takhayul yang telah ikut menggerakkan sejarah sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan Indonesia dalam jangka panjang dan skala besar­besaran. Kalau hanya takhayul etnisitas Tionghoa yang diper­soalkan di sini.Bukan karena takhayul ini paling penting atau lebih penting dad pada takhayul-takhayul kontemporer Indonesia lainnya. Bukan juga karena kelompok Tionghoa satu-satunya warga negara bangsa ini yang telah mengalami diskriminasi sosial atau pun rasial.

Ketakhayulan Etnisitas

Ada baiknya sosok ketakhayulan etnisitas itu dipaparkan secara lebih gamblang sebelum kita mempersoalkan seluk-beluk persoalan sosial, ekonomi atau politik pribumi/nonpribumi. Ada beberapa pilihan cara menjelaskan ketakhayulan itu. Yang mu­dah adalah dengan meminjam hasil pencerahan gerakan femi­nisme tentang dasar ideologis (baca: ketakhayulan) diskriminasi seksual. Dan mereka kita belajar bahwa apa yang dinamakan ‘kodrat pria’ dan ‘kodrat wanita’ adalah salah satu takhayul terbesar dalam peradaban manusia modern. Berdasarkan takha­yul itu, kita diminta percaya bahwa sejumlah sikap dan tindakan (misalnya perilaku keras, berbahasa jorok, ambisius, atau bahkan berotot kuat) menjadi sebagian dari ‘kodrat pria’. Sikap-sikap lain (seperti lemah-lembut, tabah, rajin, teliti, emosional) menjadi bagian dari ‘kodrat wanita’. Pria dihardik (atau ditertawakan) bila takut pada tikus, cengeng pada pacar atau menangis karena terharu. Perempuan dihardik bila suka memanjat pohon, ketawa keras-keras, dan bicara jorok. Lihat, ada berapa iklan rokok yang menampilkan sosok perempuan mengebulkan asap? Berapa pria digunakan untuk .iklan deterjen atau bedak bayi?

Takhayul ini bukan cuma kecelakaan berpikir yang menera­wang di langit. Ia punya akar di bumi ini, dan menyangkut kepentingan yang sifatnya sangat material dan duniawi. Pembe­lahan ruang-waktu sosial berdasarkan gender mempunyai kaitan langsung dengan pemeliharaan sebuah proses eksploitasi antar jenis kelamin. Berkat takhayul yang pada zaman sekarang kedengaran konyol demikian, selama berabad-abad pria diberi sejumlah hak istimewa seperti pendidikan, pekerjaan, dan me­mimpin organisasi, sedang perempuan ditempatkan sebagai pengasuh anak, penjaga dapur, atau penerima tamu dalam acara­acara resmi di muka publik.

Semua itu -moga-moga- sudah gamblang bagi kita semua. Jadi, tak usah diperpanjang-lebar. Tetapi anehnya, belum banyak dari kita yang melihat kesamaan dari sejarah penindasan seksual itu dengan penindasan rasial. Ada empat persamaan di antara keduanya yang sangat mendasar, layak disebut di sini dan tidak terlalu sulit ditemui.

Pertama, baik takhayul ‘kodrat’ pria/wanita maupun takha­yul ‘masyarakat’ pribumi/nonpribumi dianggap sebagai deskripsi objektif dan netral tentang dua dunia yang memang terbelah, masing-masing punya jail din. Misalnya komunitas pribumi di­anggap suka hidup santai, yang nonpribumi dianggap suka mabuk-kerja seperti mesin. Yang satu dianggap berbudaya tetapi kurang mahir menabung secara material, sedang yang lain di­anggap miskin etika, tetapi berlimpah materi. Yang pribumi dianggap punya kebiasaan menyantap makanan tertentu, acara liburan, gaya hidup, bahasa, musik, bahkan jenis profesi, agama, dan wilayah huni tertentu. Sedang komunitas nonpribumi punya daftar yang berbeda untuk semua itu.

Kedua, takhayul itu bukan sekadar gagasan yang hanya terbang di awang-awang. Keduanya merupakan takhayul yang punya pijakan di bumi dan menjadi dasar penindasan sosial. Keduanya bukan takhayul yang dibikin oleh Tuhan atau alam, tetapi kreativitas manusia dengan disponsori oleh mereka yang berkuasa dalam rangka memelihara penindasan yang meng­untungkan kelompok mereka secara material dan duniawi.

Ketiga, baik takhayul ‘kodrat’ pria/wanita mau pun takhayul ‘komunitas’ pribumi/nonpribumi dibuat tidak sepenuhnya de­ngan bahan mentah yang dibuat dari fantasi. Kedua takhayul itu disusun secara cerdik dengan menggunakan perbedaan-per­bedaan biologis yang tampil seakan-akan nyata, konkret, ala­miah. Itu sebabnya, mereka berhasil memukau banyak orang. Itu sebabnya etnisitas (seperti halnya gender) hanya dapat di­katakan ‘sebagian besar’ terbuat dari takhayul, tidak sepenuhnya.

Keempat, terjadi penjungkir-balikan logika dan urutan proses sejarah dalam pembenaran takhayul-takhayul seksual mau pun rasial. Setelah anak-anak perempuan dididik dengan paksa untuk bertindak halus, tidak naik pohon, atau pandai memasak, hasilnya dijadikan ‘bukti’ bahwa kodrat perempuan adalah bersikap halus, tidak naik pohon, atau suka memasak. Proses pendidikan yang dilakukan dengan sengaja, terencana, sistematis, serta disiplin kejam itu disangkal. Semua itu seakan­akan merupakan proses alamiah yang bekerja di dalam sel-sel tubuh perempuan.
Proses pembalikan itu ibarat cara kerja buku kamus. Makna­ makna kata dalam kamus mendapatkan keabsahan bila diambi I dari bahasa yang hidup di masyarakat. Tetapi sesudah kamus diterbitkan jadi buku, masyarakat yang hidup jika berbahasa diminta tunduk pada apa kata kamus. Sewaktu Orde Baru ber­kuasa, pejabat negara mengatakan Pancasila sudah merakyat selama berabad-abad (artinya bukan hasil kepintaran Soekarno tahun 1945), tetapi kemudian berjuta-juta rakyat Indonesia di­-Pancasila-kan secara paksa lewat P4.

Dengan cara yang sama, etnisitas diproduksikan, direpro­duksikan dan kemudian ditunjuk sebagai bukti otentik yang objektif, empirik, dan konkret akan ciri-ciri dan jatidiri sebuah kelompok sosial. Yang namanya ‘komunitas’ etnis Tionghoa (atau Jawa, Jepang, Prancis) sebenamya tidak ada. Yang ada hanya usaha rekayasa mengada-adakan komunitas itu, untuk kepentingan politik-ekonomi-budaya satu atau beberapa kelom­pok berkuasa. Usaha itu mungkin ada hasilnya sedikit-sedikit (dan ini digembar-gemborkan sebagai bukti otentik) tetapi tidak pernah berhasil secara total, apalagi di zaman globalisasi kapi­talisme seperti sekarang. Semua cacat itu ditutup dengan angan­angan, prasangka, dan takhayul.

Penguasa kolonial Belanda menciptakan etnisitas pribumi dan nonpribumi secara sistematis dan dengan biaya tinggi. Yang terjadi bukan sekadar orang-orang keturunan Gina dipaksa me­nempati Kampung Gina, orang Arab di kampung Arab, orang Eropa di kawasan Eropa dan seterusnya. Yang terjadi lebih dari itu. Orang-orang itu dibuat menjadi ‘Gina’ atau ‘Arab’ atau ‘Indo’ dengan dipaksa memasuki petak-petak ruang-kota yang dibuat pemerintah. Lebih jauh dari itu, masing-masing etnisitas dibatasi ruang-geraknya, profesinya, hak hukumnya, partisipasi ekonomi dan politiknya, bahasanya, agamanya kebudayaannya, bahkan gaya hidupnya (termasuk potongan rambutnya). Tindakan lintas­budaya apalagi pernikahan lintas-rasial sangat ditindas.

Apa yang dikerjakan penguasa-penguasa Republik Indo­nesia sesudah penjajahan Belanda tidak jauh berbeda. Bukan hanya iklan-iklan rokok dipatok dengan gambar lelaki kekar merokok, dan obat batuk untuk anak-anak dengan ibu. Di dalam cakrawala gagasan di masa Orde Baru, gambar pegawai negeri dipatok dengan tampang ‘pribumi’ sedang pengusaha dengan ‘nonpribumi’. Ini bukan gambaran yang sepenuhnya dusta. Gam­baran itu cocok dengan (sebagian) realitas. Tetapi ia cocok sebagai hasil langsung dari serangkaian keputusan dan pelaksa­naan kebijakan negara yang gencar. Bukan kebetulan atau kecelakaan sejarah. Bukati pilihan cara hidup yang bebas pada masing-masing ‘komunitas’. Bahkan masing-masing ‘komunitas’ itu tidak ada kalau tidak diada-adakan oleh seluruh sistem politik­ekonomi yang berkuasa di zamannya.

Semua ‘komunitas’ dengan demikian berstatus tidak ashi atau alamiah. Semuanya hasil rekayasa politik-ekonomi rezim negara, lewat proses yang biasanya berlumur darah. Semua ko­munitas, seperti halnya semua kebudayaan dalam 200 tahun terakhir, berstatus ‘nonpribumi’. Ke-pribumi-an adalah sebuah takhayul lain, sebuah objek nostalgia manusia modern pada yang pra-modern, khususnya para ahli antropologi di masa ko­lonial dan industrial Eropa.

Ke-pribumi-an mirip dinosaurus yang dihidupkan kembali di pabrik takhayul berriama Hollywood. Seperti halnya industri Hollywood, pengembangbiakkan takhayul rasial ini masih akan terus dibuat besar-besaran karena ada yang diuntungkan secara material. Dikotomi pribumi/nonpribumi masih akan terus dihi­dup-hidupkan oleh mereka yang berusaha meraup kekuasaan atau harta lewat politik rasialisasi. Dan karena itu takhayul tidak dapat dianggap sebagai barang sepele.

Reproduksi Takhyul Orde Baru

Yang dinamakan ‘masyarakat pribumi/nonpribumi’ sangat mirip dengan yang dinamakan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), kelompok ekstrem kiri/ kanan (eki/eka), Orde Lama (Orla), Negara Islam Indonesia (NIT), atau G-30-S/PKI. Semuanya kosakata dalam imajinasi dan propaganda sebuah rezim yang menamakan din i Orde Baru. Semua itu kategori untuk menjalankan administrasi negara. Jugamantera politik, dan alat teror dinas intelejens. Mereka bukan nama untuk sebuah realita yang ada, tetapi sebuah slogan untuk mengada-adakan sebuah cara berpikir dalam negara otoriter yang sibuk membina stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi.

GPK bukanlah nama lokal bagi sebuah gerakan gerilya di Aceh, Irian, Lampung, atau Timor Timur. GPK merupakan umpatan atau kutukan pejabat tinggi pemerintahan pusat di Jakarta terhadap yang dianggap musuh. Istilah itu mirip ludah penghi­naan. Bukan tidak ada gerakan perlawanan politik, bahkan bersenjata, terhadap Orde Baru di tempat-tempat yang disebut­kan tadi. Tetapi tidak ada satu pun yang menamakan diri Gerak­an Pengacau Keamanan (GPK). Mereka memilih nama yang bagus-bagus. Beberapa menggunakan istilah ‘merdeka’.

Terhadap musuh-musuh politiknya, pemerintah Orde Baru tidak hanya melancarkan serangan militer, penculikan, penyiksa­an, dan perkosaan. Orde Barn juga merampas hak mereka untuk memilih nama bagi kelompoknya sendirit Tidak aneh jika di tahun 1966 penguasa Orde Baru menekan sebagian warga mino­ritas untuk mengganti nama pribadi mereka secara massal. Juga nama toko dan perusahaan. Seperti GPK, apa yang dinamakan Orde Lama hanya ada dalam bahasa Orde Baru. Maka ia barn ada setelah Orde Baru lahir. Kita hanya tahu tanggal kematian Orde Lama, yakni bersamaan dengan kelahiran Orde Baru. Kita tidak pernah tahu, dan tidak akan pernah bisa tahu tanggal kelahiran Orde Lama. Karena memang tidak ada. Sebelum Orde Baru berkuasa, ada rezim yang menamakan din pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Ada pemerintahan Demokrasi Liberal, ada Republik Indonesia Serikat. Tidak ada yang bemama Orde Lama. Ironis, tidak sedikit penulis yang ikut-ikutan menggunakan istilah ‘Orde Lama’ dalam mengritik Orde Barn. Seperti halnya mereka bicara tentang ‘pribumi/nonpribumi’.

Ungkapan ‘baik Orde Lama maupun Orde Baru’ terdengar akrab, netral dan tidak politis. Juga ungkapan ‘baik yang pribumi maupun nonpribumi’. Seakan-akan almiah seperti ungkapan ‘baik pria maupun wanita’ atau ‘slang dan malam’. Berkat indok­trinasi puluhan tahun semuanya terasa lazim dan wajar, tetapi sebenarnya tidak ada dalam realitas. Seperti halnya ucapan ‘baik esktrem kiri maupun ekstrem kanan’.

Takhayul etnisitas subur di zaman pelayaran kolonial Eropa dan penjelajahan ilmiah tentang masyarakat-masyarakat non­Eropa. Takhayul itu bertumpu pada asumsi kuat bahwa ada ikatan yang kuat antara beberapa hal yang dianggap permanen dan tertutup: sebuah tanah-air, ciri-ciri fisik penduduknya, garis keturunan biologis mereka, bahasa yang mereka pakai, corak busana, corak musik, makanan mereka, profesi mereka, agama mereka, bentuk rumah dan seterusnya. Makin lama orang me­ragukan kebenaran asumsi itu. Makin lama pula makin banyak orang yang lahir di kampung A, mendapat pendidikan di kota B, suka makanan dari negeri C, pakai kemeja dari bangsa D, mendapat kerja di perusahaan dari negeri E, menikah denganorang dari bangsa F, hidup di hari tua di negeri G, akhirnya mati dan dikuburkan di kampung H. Sementara anaknya hidup di negeri I dan pacaran dengan orang dari bangsa J.

Mobilitas demikian bukan hanya milik kelas atas atau menengah. Kapitalisme telah mencerabut dengan paksa jutaan penduduk desa dari kampung halaman mereka di berbagai ne­gara. Entah ini lewat intimidasi lurah dan militer, atau lewat perang, atau kemiskinan, bencana dan kerusakan lingkungan. Orang-orang ini dilemparkan terlunta-lunta di pusat kota-kota metropolitan di negeri sendiri atau negeri orang lain. Di sana mereka dijejali makanan Padang, Gina, Jepang, atau Italia yang dijual di rumah-makan Amerika, film dari Hongkong, dan ting­gal berdesak-desakan dengan buruh dari berbagai pulau, bangsa, agama, dan ras. Setiap hari mereka menonton televisi bikinan Korea, berisi berita tentang kehidupan di puluhan negeri asing.

Kalau ada, mana yang dapat dinamakan ‘masyarakat’ atau ‘komunitas’ nonpribumi? Apalagi pribumi!

Kalau panjang­pendeknya masa hidup di Indonesia jadi kriteria, bagaimana menetapkan batasnya? 25 tahun atau 250 tahun? Bagaimana mengukur kepribumian TKI/TKW, atau profesional yang sering masuk-keluar Indonesia berkat globalisasi? Ahmad atau Fatimah yang dilahirkan dari kakek Jawa di San Franscisco, dibesarkan di sana, dan tak biasa berbahasa Indonesia, mendadak jadi ‘pri­bumi’ ketika mendarat pertama kali di Indonesia sebagai turis sesudah dewasa.

Kalau mereka didefinisikan sebagai kaum bermata sipit, berkulit kuning langsat (atau ciri-ciri fisik lain) akan muncul aneka masalah. Secara teknis, muncul persoalan ukuran ‘sipit dan tidak sipit’. Atau ‘kuning’. Lebih rumit lagi, ciri-ciri fisik itu bukan monopoli mereka yang dibilang nonpribumi. Yang dicap nonpribumi sendiri tidak semuanya punya ciri fisik itu. Cukup banyak orang-orang Jawa, Sunda, atau Bali punya ciri fisik itu.Apalagi warga Indonesia di Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. Di Indonesia juga berkeliaran puluhan ribu orang turis dan mi­gran dari Singapura, Korea, Jepang, bahkan Australia dan Ame­rika yang bermata sipit dan berambut hitam lurus karena le­luhurnya datang dari Asia.

Keturunan biologis dapat dilacak batas-batasnya. Tetapi ini tak berkait dengan gejala sosial, politik, ekonomi, kecuali dalam angan-angan seperti yang dikampanyekan Hitler. Seperti halnya alat kelamin, keturunan biologis tak pernah membuahkan ke­pastian atau keseragaman sifat dan watak seseorang, profesinya,pergaulannya, bahasa, selera baju, musik, dan makannya. Bah­kan dari ayah-ibu yang sama dapat lahir anak-anak dengan aneka sifat, watak, dan tampang.

Kalau komunitas nonpribumi didefinisikan sebagai kaum ‘pedagang’ maka hasilnya kacau. Perdagangan bukan profesi 3% atau 4 % penduduk dengan keturunan, jenis rambut dan bentuk mata atau hidung macam apa pun.

Kalau komunitas nonpribumi didefinisikan sebagai ‘konglomerat’ yang menguasai 70 % ekonomi nasional, maka jumlah nonpribumi jauh di bawah 0,01 persen penduduk Indonesia, dan terdiri dari be­berapa keturunan. Sebagian malahan purnawirawan militer.

Kesulitan tak kurang serius akan muncul jika ‘warga non­pribumi’ didefinisikan sebagai mereka yang hidupnya eksklusif, atau rumahnya besar dengan pagar tinggi. Ini ada di mana­mana di muka bumi. Menyusul kerusuhan Mei 1998, saya memotret aneka rumah mewah di Solo, berpagar tinggi dan diberi papan berbunyi ‘milik pribumi’. Ternyata rumah seperti itu bukan ciri khas etnik tertentu. Yang khawatir diserbu massa miskin adalah pemilik rumah mewah, entah dari etnik mana pun.

Hanya dalam satu wilayah sosok etnisitas nonpribumi dapat dijumpai secara tegas dan jelas. Yakni dalam surat-surat resmi yang distempel lurah, camat, kantor kependudukan atau imigrasi. Atau juga beberapa birokrasi swasta, seperti sekolah dan per­usahaan. Dalam pengertian itu pun nonpribumi tidak pernahberbentuk sebuah ‘komunitas’ atau ‘masyarakat’. Mereka tak saling kenal, atau saling-peduli. Hanya dipersatukan oleh doku­men-dokumen kependudukan mereka yang ditumpuk di satu rak yang sama di kantor pemerintahan. Tak ada di antara mereka yang berhak mengatakan, “Kami masyarakat WNI keturunan Tionghoa di Indonesia ….” Tak ada di antara mereka yang dapat disapa, “Anda sebagai anggota masyarakat nonpribumi ….” Masyarakat itu tidak ada.

Yang ada adalah sejumlah individu warga negara yang se­cara sepihak di-nonpribumi-kan. Yang menciptakan ke-nonpri­bumi-an seseorang bukan ciri fisik yang bersangkutan. Bukan pula keturunan (yang makin hari makin campur-aduk), bentuk rumah, profesi, pergaulan, bahasa dan budaya, atau pergaulan sosial mereka. Etnisitas mirip dengan status ‘bersih/tidak bersih lingkungan’. Keduanya hasil keputusan birokrasi negara tanpa diminta atau dapat ditolak yang bersangkutan. Sifatnya eksternal, seumur hidup, bahkan turun-temurun. Tetapi melalui proses sejarah sosial yang panjang, keputusan negara ini mendapatkan dukungan masyarakat madani yang mernang telah dilumpuhkan oleh negara secara intelektual, politik, ekonomi, hukum, atau pun mailer.

Etnisitas adalah fiksi yang diterjemahkan secara konkret lewat sejumlah kebijakan legal yang diskriminatif, sehingga kehidupan sosial terkotak-kotak. Masing-masing dengan pintu, warna formulir, kode nomor, stempel, dan biaya berbeda. Etni­sitas yang fiksi diobjektifkan menjadi fakta. Dibutuhkan imajinasi kuat, biaya mahal, dan korban besar untuk mempertahankan dan mengembangbiakkan kemujaraban takhayul fiksi etnisitas sebagai basis rasisme. Etnisitas dibina secara konkret tidak hanya dengan stempel tinta birokrat, tetapi juga pelemparan batu, api perusuh, dan sperma pemerkosa.

Bukan karena seseorang berstatus nonpribumi maka doku­mennya diberi stempel khusus. Sebaliknya, karena dokumennya distempel itulah seseorang di-nonpribumi-kan. Bukan karena ia nonpribumi maka tokonya dibakar atau istrinya diperkosa. Sebaliknya. Sesudah dan karena tokonya dibakar dan istrinya diperkosa maka ia, bersama keluarganya, juga gerak-gerik, bentuk rumahnya, bentuk matanya dikukuhkan sebagainonpribumi.

Dibiarkan, Dibaurkan, atau Dibubarkan

Ketakhayulan etnisitas perlu dikemukakan karena sebagian besar perbincangan tentang pribumi/nonpribumi di mana-mana berupa perdebatan yang cenderung menyerang atau membela sebuah kelompok yang tidak ada, tetapi dianggap seakan-akan ada secara nyata. Paling sedikit di kalangan mereka yang oleh negara sudah di-nonpribumi-kan ada tiga golongan yang dapat dibedakan berdasarkan kemauannya bergaul dengan takhayul lain bernama ke-Indonesia-an. Perbedaan ketiga kelompok diatas dapat dikarikaturkan dengan menggunakan bahasa plesetan slogan negara. Kelompok pertama menjunjung semboyan Bhin­neka Tunggal Ika. Yang kedua Tunggal Ika Tunggal. Yang bela­kangan ini bersemangat Bhinneka Ika Bhinneka.

Pertama, ada yang ingin menjadi ‘komunitas WNI Tionghoa’ secara murni, mandiri, dan berdaulat. Mereka ingin diakui seba­gai salah satu etnik dalam tubuh bangsa Indonesia, seperti halnya etnik-etnik lain yang mengaku pribumi atau bukan. Sebagai warga negara mereka menuntut hak sosial dan sipil tak kurang dan tak lebih dari warga negara dari etnik lain. Karena itu, mereka terluka bila diperlakukan sebagai kaum pariah, atau bila mereka tidak diberi peluang rnengembangkan bahasa dan budaya leluhur mereka.

Kelompok ini bangga dengan ke-Tionghoa-annya, dan pada dasarnya ingin ‘dibiarkan’ hidup dengan ke-Tionghoa-an mereka, berdampingan secara damai dengan warga negara lain. Mereka suka berbicara tentang ‘kami/kita/mereka’ berdasarkan perbe­daan rasial. Mereka tersinggung jika dibilang ‘Cina’, dan lebih suka disebut ‘Tionghoa’. Aspirasi seperti ini dulu dikenal dengan istilah aliran ‘integrasi’ dan didukung Baperki. Aspirasi yang serupa dapat dijumpai di sebagian besar masyarakat liberal de­mokratik yang makmur secara ekonomi dan disebut sebagai aspirasi ‘multiculturalism’. Tak sedikit di kalangan masyarakat madani Indonesia yang mendukung atau menghormati aspirasi mi.

Kedua, ada lagi di kalangan ‘nonpribumi’ Tionghoa yang merasa lebih suka berbaur dengan masyarakat lokal. Alasannya macam-macam. Ada yang karena dipaksa aparat negara Orde Baru. Ada yang secara sukarela memang jatuh cinta dengan kebudayaan dan masyarakat lokal, dan tak peduli dengan warisan kebudayaan atau garis keturunan leluhur mereka. Baju mereka, makanan mereka, musik mereka, bacaan mereka, teman­teman dan pacar mereka tidak banyak berbeda dari penduduklain yang di-pribumi-kan. Orang Indonesia di luar kelompok mereka banyak yang berbunga-hati melihat sikap kelompok kedua mi.
Kelompok ini suka berbaur dan ingin diterima berbaur. Mereka bisa berbicara bahkan berkelakar tentang ‘Gina’ tanpa merasa menyinggung atau tersinggung siapa-siapa. Disengaja atau tidak, apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kebijakan resmi Orde Baru dan militer yang bermusuhan dengan Baperki.

Kebijakan itu dinamakan Pembauran, tetapi tidak pernah secara murni dan konsekuen dijalankan oleh rezim Orde Baru. Pada dasarnya kebijakan Orde Baru bersifat paradoks (menuntut minoritas berbaur, sambil memberlakukan diskriminasi rasial secara blak-blakan). Kelompok ini sering terperanggah atau bingung, karena masih dijadikan korban rasial (di-cina-kan). Ras mereka tetap menjadi beban dan stigma. Mereka mendapat simpati terbesar di kalangan mayoritas.

Dua kelompok itu dikenal secara umum di Indonesia. Dalam beberapa hal mereka bisa saling berlawanan, sebagai kepanjang­an pertentangan yang digariskan oleh kebijakan politik-ekonomikolonial dan Orde Baru. Kelompok pertama menganggap ke­lompok kedua ‘mendurhaka’ leluhur kalau bukan melacurkan identitas rasial pada rezim Orde Baru. Kelompok kedua menilai kelompok pertama dogmatis, chauvinis atau bahkan sama ra­sialisnya dengan rezim Orde Baru yang dimusuhi.
Tetapi sebenarnya ada lagi kelompok ketiga di kalangan yang di-nonpribumi-kan Orde Baru. Tidak seperti kelompok pertama, kelompok ini tidak ingin meneruskan atau memper­juangkan etnisitas mereka sebagai hal yang hanya dapat diterima dan diwariskan turun-temurun. Tetapi juga tidak ingin menolak etnisitas mereka sebagai sebuah beban atau stigma dalam rangka melebur dengan masyarakat dan budaya setempat seperti pada kelompok kedua. Bagi kelompok ketiga, etnisitas hanya salah satu merek atau stempel dari taburan takhayul di rimba bernama pasar kapitalisme global. Kealamiahan, normalisasi, apalagi kesakralan etnisitas perlu dibubarkan. Ini berlaku bukan hanya pada etnisitas Tionghoa (yang dimuliakan kelompok pertama), tetapi semüa etnisitas termasuk berbagai etnisitas lokal (yang dipeluk kelompok kedua) dan etnisitas manca negara.

Kelompok ketiga ini termasuk makhluk mutakhir, dalam pengertian profilnya baru tampil belakangan walau mereka punya leluhur yang terbenam sejarah masa lampau. Mereka tidak hadir dalam sengketa ideologis antara kedua kubu yang pertama (Integralisasi Baperki versus Asimiliasi militer Orde Baru) di tahun 1950-1960-an. Kelompok ketiga ini barn jelas sosoknya setelah merebaknya kapitalisme global pasca-Perang Dingin 1990an. Kemungkinan besar jumlah dan sepak-terjang mereka akan lebih gamblang di tahun-tahun mendatang. Dan yang paling penting dicatat: mereka tidak hadir bergelombang dari satu go­longan etnik yang oleh Orde Barn disebut ‘nonpribumi’, tetapi aneka etnis, ras, bangsa, jenis kelamin dalam berbagai kemung­kinan campuran dan kombinasi. Inilah gambaran yang terlintas di benak saya ketika Pomo Mangunwijaya berbicara tentang Indonesia, atau lebih tepat lagi pasca-Indonesia di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21.

Bagi kelompok ketiga, berbicara tentang etnisitas bukan berbicara tentang garis keturunan yang ditakdirkan Tuhan ditetapkan negara. Bicara etnisitas artinya tentang musik, arsitektur, masakan, obat-obatan, mode busana dan pilihan-pilihan objek turis, seperti bicara warna atau potongan rambut dan cat kuku. Bagi mereka, etnisitas yang satu dapat dipilih untuk minggu ini, digabung dengan yang lain, atau diganti­dengan etnis yang lain minggu depan. Ini mirip bukan harqadengan gaya hidup para jetset, celebrities media, atau hedonism kaum yuppies. Tetapi juga rakyat jelata yang berganti-ganti 20 atau 30 macam kaos t-shirit puluhan partai politik dalam masa kampanye Pemilihan Umum Indonesia pasca-Soeharto.

Oleh: Ariel Heryanto
Editor: Jappy Pellokila

200,706 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa