Pengendalian Perbatasan Negara

bnpp

JAKARTA / JNC – Jakarta, 21 September 2016, BADAN NASIONAL PENGELOLAAN PERBATASAN (BNPP) mengadakan RAPAT KOORDINASI TENTANG PENGENDALIAN PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA. Acara ini dihadiri oleh berbagai Kementerian dan Bupati Perbatasan, yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, ruang flores, Pukul 09.00 wib.

Pengelolaan perbatasan negara selama 5 tahun ke depan antara tahun 2015-2019 diarahkan pada upaya perwujudan Perbatasan Negara sebagai beranda/halaman depan Negara RI. Hal ini sesuai dengan nawacita ke-3 Presiden RI; Bapak Ir.H. Joko Widodo.

Rapat koordinasi ini di hadiri oleh ;Menteri Dalam Negeri, selalu kepala BNPP – Bapak Tjahyo kumolo, Menko Polhukam – Bapak Wiranto.

Saat inipun BNPP menilai bahwa kondisi faktual kawasan perbatasan negara terutama beberapa segmen batas negara baik wilayah darat, laut dan udara masih belum tuntas. Bahkan belum sepenuhnya aman/tertib dan sering terjadi kasus-kasus pelanggaran batas negara dan lintas batas negara yang berpotensi merugikan negara terutama perdagangan ilegal, pencurian ika, pembajakan liar, perdagangan manusia dan narkoba.

Dalam paparannya, Plt BNPP Drs. Hadi Prabowo, M.M., mengatakan, , “Berdasarkan perencanaan pembangunan, yang dibutuhkan untuk pembangunan di tahun 2016 sebesar 9,201 triliun lebih dengan sasaran untuk 100 Lokpri di 13 propinsi, 41 Kabupaten/kota.”

BNPP sendiri mengklaim bahwa dalam APBN 2016 terjadi peningkatan alokasi APBN menjadi sebesar 9.416 Triliun lebih.

Untuk hasil evaluasi pengendalian tahun 2016 alokasi APBN dilaksanakan oleh 24 K/L dengan realisasi sampai dengan Agustus 2016 pencapaiannya meliputi Penyerapan anggaran Rp. 3.673.609.029.474 (28,5%) dengan perincian :

– Yang mencapai 50% -70% sebanyak 5 K/L (Kementerian PU PERA, Kemtan, Kementerian KUKM, KEMENNAKER, dan Kementerian ATR.
– Yang mencapai di atas 30% -49% sebanyak 6 K/L (Kemana, Kemdikbud, BNPP, Kemenag, BIG, Bakamla)
– Yang mencapai diatas 10%- 29% sebanyak K/L, (Kemenhub, Kemenesdm, Kemen KKP, Kemen Pariwisata).

“Dalam pembahasan ini kita bahas antara Indonesia, tapi saat ini Malaysia tidak ada pembahasan lagi. Ada 4 aspek pembahasan yakni aspek internasional, pemerintahan,sosial, budaya,” lanjutnya.

Dalam rakor ini BNPP berharap dalam peningkatan pengelolaan perbatasan untuk melakukan upaya percepatan pelaksanaan kegiatan agar target kinerja pengelolaan percepatan dapat tercapai di akhir tahun 2016. Tetapi hal ini juga harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku yakni tepat waktu, tepat sasaran dan program, tepat manfaat serta tertib administrasi.

“Untuk meningkatkan koordinasi pengendalian dan percepatan pembangunan perbatasan negara, agar setiap K/L dibentuk satuan tugas khusus yang menangani pelaporan pengelolaan negara dengan menunjuk Sekda, ” pungkasnya.

YOHANA NENCY

JAKARTANEWS.CO

704 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button