Rebutan Ladang Minyak dan Akses Lalu Lintas Ekonomi di Wilayah Rohingya

JAKARTA NEWS—Selama lima tahun terakhir, warga minoritas Rohingya menghadapi peningkatan persekusi baik dari pemerintah, militer Myanmar hingga warga lokal di Negara Bagian Rakhine—tempat mereka bermukim selama ratusan tahun.

Dalam operasi militer Myanmar selama sepekan terakhir, PBB melaporkan sedikitnya 400 warga Rohingya tewas dan 60 ribu lainnya melarikan diri ke perbatasan Bangaldesh.

Operasi militer mematikan ini dipicu oleh serangan gerilyawan Rohingya terhadap puluhan pos polisi dan pangkalan militer di negara bagian Rakhine, yang memicu bentrokan dan serangan balik dari militer.

Tentara mengatakan melancarkan pembersihan terhadap teroris garis keras dan pasukan keamanan diberi pengarahan untuk melindungi warga.

Namun, warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh mengatakan bahwa serangan dengan pembakaran dan pembunuhan bertujuan untuk memaksa mereka keluar.

Penanganan terhadap sekitar 1,1 juta Muslim Rohingya menjadi sebuah tantangan terbesar bagi Aung San Suu Kyi, yang telah mengutuk serangan tersebut dan memuji pasukan keamanan.

Selain pertarungan antaretnis dan agama antara warga Rohingya yang dianggap sebagai pendatang ilegal dengan warga lokal Budha sejak sebelum kemerdekaan Burma dari Inggris, konflik geopolitik seperti dilansir media Inggris, Guardian, diduga juga menjadi pemantik konflik yang kini berujung pada penderitaan warga Rohingya.

Myanmar, sebagaimana dilaporkan Forbes, diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas sebesar 11 triliun dan 23 triliun kaki kubik, hal tersebut membuat perusahaan multinasional asing berebut mendapatkan kesepakatan mengeksplorasinya.

Selain itu Myanmar juga berada dalam posisi geo-politik yang menguntungkan, terutama bagi Cina, karena merupakan akses pada laut India dan Laut Andaman.

Sejak Myanmar membuka diri pada 2011, ekspansi Cina tak lagi tertahankan. Myanmar juga berada dalam posisi geo-politik yang penting dan strategis bagi kepentingan Cina, seiring dengan pembangunan Shwe Pipeline (Jalur Pipa Shwe) di Negara Bagian Rakhine yang telah menghubungkan distribusi migas dari Afrika dan Timur Tengah ke Negara Tirai Bambu itu.

Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 193,6 juta kubik kaki per hari) dan pipa minyak (mulai beroperasi 1 Desember 2013 dengan kapasitas 400 ribu barrels per hari) dari Kyauk Phyu ke perbatasan Cina sepanjang 803 kilometer.

Cina sangat berkepentingan dengan jalur pipa ini untuk membawa migas ke negaranya dengan total investasi mencapai US $29 miliar selama 3 dekade. Hal tersebut membuat rezim Junta Militer di Myanmar yang perusahaannya menjadi mitra dalam proyek ini, harus memastikan wilayah jalur pipa aman.

Namun, proyek gas dan Jalur Pipa Shwe yang mengeksplorasi gas alam bawah laut di lepas pantai barat Myanmar dan dual pipa gas yang dibangun melewati negara bagian Rakhine, Shan dan Burma Tengah telah menghancurkan kehidupan nelayan, merampas ribuan hektar tanah dan membuat puluhan ribu warga lokal Budha menganggur.

Meski belum terbukti, Guardian menyiratkan ada dugaan bahwa persekusi terhadap Rohingya yang digalang sejumlah biksu ultranasional seperti Wirathu sejak 2011 dinilai sebagai operasi terselubung junta militer yang saat itu berkuasa.

Junta menggunakan para biksu yang sangat dihormati warga lokal untuk mengalihkan kemarahan warga lokal Rakhine terhadap pemerintah Myanmar akibat proyek minyak dan gas dan menjadikan warga minoritas Rohingya sebagai musuh bersama karena perbedaan agama dan budaya.

Guardian | Tempo | Kompas
Adaptasi oleh Opa Jappy

JAKARTA NEWS | COD 75 005 15

70,396 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share Button

REDAKSI

Suarakan Kebebasan