Seminar Sehari

JAKARTA/JNC – Seminar sehari purnawirawan/istri tentang TA dan Pembetulan SPT.

Tax Amnesty yang disingkat TA atau dalam kata lain dikatakan Penghapusan Pajak, emenjadi polemik tersendiri di masyarakat Indonesia; khususnya para purnawirawan/istri yang masih menjalani hidup dimasa pensiunnya.

Bpk Hendropriyono beserta istri mengundang para purnawirawan (istri / alm purnawirawan) berkumpul di Taman Indraloka untuk membahas Tax Amnesty atau dengan bahasa lain disebut Pengampunan atas Pajak.

Bersama petugas Pajak dari Kantor Pajak; bapak Fajar Dika Agusti yang di undang khusus dalam seminar untuk menjelaskan TA yang telah menjadi polemik di tahun 2016 ini.

Peraturan Menteri Keuangan RI yang tertuang dalam Undang Undang No.11 tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak, merupakan pedoman dalam pelaksanaan TA.

Dirasa belum sesuai menurut para purnawirawan dalam seminar tersebut. Dan dalam pembahasan ini pun, petugas Pajak mengakui bahwa untuk tercapainya TA secara maksimal, maka mereka melakukan pelaksanaan pelayanan TA setiap hari.

Bahkan di hari sabtu dan minggu, seluruh kantor Pajak seluruh Indonesia beroperasi / melayani Wajib Pajak, pungkas Fajar.

Berapa pertanyaan yang menggelitik dan memang terjadi dalam kehidupan sehari hari pun di lontarkan oleh para purnawirawan/istri alm purnawirawan, antara lain;
1. memiliki tempat kos (persewaan rumah atau kamar) yang di bebankan pajak 10% perbulan, yang akan di bebankan 5 tahun ke belakang sejak tahun 2015,
2. Warisan yang belum dibagikan dan belum balik nama, baik itu rumah atau rekening di Bank atau Deposito yang sudah dikenakan pajak langsung oleh Bank, atau berbentuk perhiasan (emas) benda langka lainnya atau benda benda kolektor yang harganya relatif atau tidak ternilai, yang telah di miliki puluhan tahun atau peninggalan dari leluhurnya.
3. Warga Negara RI yang memiliki NPWP dan tidak melakukan pelaporan SPT, di mana NPWP wajib di miliki oleh petugas Jumantik (petugas honorer kelurahan yang mengawasi jentik jentik nyamuk demam berdarah di wilayahnya), di mana petugas jumantik harus memiliki NPWP (syarat pembukaan rekening Bank, untuk menerima honor langsung dari Pemda),
4. Pajak ganda kuadrat yang terjadi akibat TA, dengan contoh ; sewaktu pembelian Rumah atau mobil; sudah terjadi adanya Pajak Pembelian / PPN 10%, PPHTB, saat rumah sudah dimiliki/balik nama maka pemilik harus membayar PBB atau pajak kendaraan bermotor, kemudian di tambah dengan TA saat ini.

Ada 2 alternatif yang dapat di pakai oleh Wajib Pajak (WP), antara lain:
1. Alternatif pertama; pembetulan SPT tahunan (laporan pajak tahunan) :
– Tidak perlu membayar uang tebusan atas harta tambahan yang dilaporkan,
– Cukup membetulkan SPT dengan memasukkan harta dan / atau penghasilan yang sebelumnya belum diungkapkan,
– Membayar pajak atas PENGHASILAN yang belum dilaporkan (apabila ada),
– Masih ada potensi untuk dilakukan pemeriksaan / klarifikasi atas kewajiban perpajakan selama 5 tahun kebelakang,
– Apabila ada harta yang masih belum diungkap di SPT, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan ditambah dengan sanksi sebesar 2% per bulan dari pajak yang terutang (dari sejak ditemukan info kepemilikan harta s/d keluar ketetapan).
2. Alternatif kedua; mengikuti Amnesti Pajak:
– Membayar uang tebusan atas harta yang belum di ungkap,
– Mendapatkan fasilitas Amnesti Pajak, yaitu tidak akan diperiksa atau ditagih kewajiban Pajak Penghasilan dan PPN selama 5 tahun ke belakang,
– Apabila ada harta yang masih belum diungkap dalam Amnesti Pajak, akan dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditambah dengan sanksi kenaikan sebesar 200 % dari pajak yang terutang.

Dari kedua alternatif di atas, Wajib Pajak, hanya boleh memilih salah satu dari dua alternatif tersebut, pungkas Fajar/petugas pajak.

Adapun tarif berdasarkan pasal 4 ayat (1), di bagi dalam 3 periode untuk di dalam dan di luar negeri, sebagai berikut:

Periode Pertama :
01 Juli s/d 30 September 2016;
Dalam wilayah NKRI sebesar : 2 %.
Di luar wilayah NKRI sebesar : 4 %.

Periode Kedua :
01 Oktober s/d 31 Desember 2016;
Dalam wilayah NKRI sebesar : 3 %.
Di luar wilayah NKRI sebesar : 6 %.

Periode Ketiga :
01 Januari s/d 31 Maret 2017;
Dalam wilayah NKRI sebesar : 5 %.
Di luar wilayah NKRI sebesar : 10 %.

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (4).

Setelah lewat periode Amnesti Pajak, maka:
1. Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Amnesti Pajak, harta yang belum diungkap akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh, dan ditambah sanksi 200%.
2. Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-Undang Perpajakan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk Direktorat Jenderal Pajak). (YN)

1,102 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share Button