“Super Ahok,” Simbol Perlawanan Rakyat Terhadap Parlemen dan Parpol

Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama alias Ahok, kini bukan lagi sekedar (Wa)Gubernur DKI Jakarta, namun telah menjadi “Super Ahok,” yang menjadi Simbol Perlawanan Rakyat Terhadap Parlemen (dan juga Parpol).

Ahok bisa dikatakan sebagai pionir dari para kepala daerah yang bereaksi keras terhadap RUU Pilkada. Mereka secara bersama, melalui Rapat Koordinasi Luar Biasa, sudah membuat pernyataan yang tegas, bahwa, “Apkasi dan Apeksi sudah beberapa kali menyampaikan penolakan Pilkada lewat DPRD kepada pemerintah, Komisi II DPR dan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pilkada. Namun, pertimbangan dari Apkasi dan Apeksi terkesan tidak mendapatkan perhatian serius. Buktinya, pembahasan mekanisme Pilkad melalui DPRD masih terus bergulir. Oleh sebab itu, Apabila DPR mengesahkan Pilkada lewat DPRD, Apkasi dan Apeksi bakal melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).”

 

Namun, sebelum hal itu terjadi, Ahok telah melangkah maju; maju beberapa langkah dari rekan-rekan Kepala Daerah lainnya. Walau, Ahok hanyalah, secara resmi, Wakil Kepala Daerah, namun ketegasan dan keberanian melakukan perlawanan tersebut, menjadi motivasi pada Kepala-kepala Daerah lainnya; motivasi yang memberanikan mereka mengundurkan diri dari parpol pengusungnya.

 

Beberapa media news online, menyerbutkan bahwa, dalam waktu dekat, Kepala atau Wakil Kepala Daerah, yang “pasti mundur” dari parpol adalah Awang Ishak, Wali Kota Singkawang, kader Partai Amanat Nasional. Mereka yang diduga akan ikuti jejak Ahok adalah Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, kader Gerindra; Bima Arya, Wali Kota Bogor, kader dan pengurus DPP PAN; Deddy Mizwar, non-kader, namun diminta Ahmad Heryawan (PKS). Tentu, itu hanya kecil atu segilintir dari sekian banyak Kepala Daerah yang ada di Indonesia.

 

Memang, dari ratusan Kepada Daerah di Indonesia, yang diplih langsung dan berasal dari Parpol, belum banyak mundur dari Parpol; namum penolakan Apkasi dan Apeksi sduah jelas, secara bersama, mereka menolak Pilkada Tak Langsung. Penolakan itu, “belum” diikuti dengan mundur dari Parpol. Tapi, rencananya masih tetap ada dan aktif.

 

Mundurnya Ahok dari Gerindria, dan diikuti oleh cacian dari para petinggi Geridra terjahapnya, ternyata mampu membangun “relawan Jokowi (dan JK)” yang baru saja istirahat dari kerja panjang pada waktu proses dan Pilpres. Di media sosial, terutama di Fb dan Twitter, berdasar pengamatan, sebagian besar (mungkin mencapai 90%) nama atau akun relawan Jokowi-JK, kini menjadi pendukung Ahok. Mereka datang dari lintas agama, parpol, suku, dan sub-suku.

 

Hal itu terjadi, mungkin karena masih gerah dan “dendam” terhadap Gerindra dan Koalisi Merah Putih, juga karena ulah serta pernyataan-pernyataan rasis dari beberapa orang Gerindra dan kawan-kawan.
Sikon itu, menjadikan publik, yang sudah semakin dewas berpolitik serta keindonesiaannya, tidak bisa menerima seorang dwi-minoritas seperti Ahok, mendapat serangan dan (nantinya bisa) termarginal. Oleh sebab itu, pembelaan terhadap Ahok, bukan sedekar, mendukung agar ia keluar dari Gerindra, namun juga melihatnya sebagai salah satu sosok yang memperjuangkan keindonesiaan yang bebeda-beda namun satu.
Keberanian Ahok, walau tak mempunyai “laskar pendukung” berbetuk ormas berseragam, kelompok etnis yang bisa menekan secara politik ataupun big bos yang melindunginya, ia tetap berani; berani bicara, melawan, mengungkapkan apa adanya.
Jadi, sebetulnya, Ahok adalah Ahok; ia bukan “Super Ahok;” secara manusiawi, tidak ada siapa-siapa di belakangnya; tanpa becking.
Rakyat, publik melihat ketidakadaan itu, sehingga mereka mendukung Ahok. Dengan itu, Ahok mempunyai kekuatan barus menjadi seorang “Super Ahok” karena ada berlapis-lapis barisan rakyat di belakangnya.
Ahok,  lanjutkan; rakyat mendukungmu!

Opa Jappy, dari Puncak – Jawa Barat

[powr-comments id=29381a7b_1464069594799]

2,463 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa