Yusril di MK

JAKARTA/JNC – Keterangan Yusril Ihza Mahendra di sidang MK, Kamis (15/09) membuat saya terjelengar. Sidang di Mahkamah Konstitusi itu lanjutan atas permohonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap UU Pilkada 2016 yang mewajibkan petahana cuti selama masa kampanye, yang bisa 4 bulan hingga 6 bulan.

Kesaksian Yusril yang membuat saya terjelengar, ia seperti mau pamer pengetahuan hukum Islam dan mengutip ayat Al-Quran, yang ternyata keliru semua. Hal yang aneh, di Mahkamah Konstitusi yang dibahas adalah Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia, kok Yusril bisa melompat-lompat ke soal penalaran hukum Islam, itu pun salah lagi.

Yusril penuh percaya diri sebagai pihak terkait dalam pengujian materi itu, katanya sebagai kandidat gubernur di Pilkada DKI tahun 2017. Padahal sampai sekarang belum ada partai politik yang secara resmi mengusung Yusril, meskipun ia sudah mengemis kesana-kemari mendaftar sebagai calon gubernur.

Harusnya sebelum memberikan keterangan sebagai pihak terkait, Yusril ditagih surat rekomendasi dari parpol kalau ia benar-benar sebagai kandidat Gubernur DKI.

Kawan Yusril, Ahmad Dhani, yang sebelumnya ngotot dan “caper” dan terlalu percaya diri akan dicalonkan sebagai Cagub di Pilkada DKI setelah terbukti gagal, kini hanya diajukan sebagai calon wakil bupati di Bekasi. Tidak jadi calon gubernur DKI, jadi calon wakil bupati pun tidak masalah bagi Dhani.

Kalau Ahok, sudah ada 3 parpol yang memberikan rekomendasi resmi: Nasdem, Hanura dan Golkar. Sedangkan partai asal Yusril: PBB, masuk kelas “partai nasakom” (partai nasib nol koma) yang menihilkan pencalonan Yusril.

Keterangan Yusril di MK dimulai dengan memaknai kata “harus”.

Saya kutipkan secara lengkap yang bisa diakses transkripnya diwebsite MK. “Kata harus di dalam kalimat tersebut berbeda dengan kata harus di dalam hukum fikih yang merupakan terjemahan dari kata kata mubah atau jaiz dalam bahasa Arab yang bermakna norma yang bersifat netral.”

Dari penjelasan Yusril di sini, saya malah bertanya-tanya, siapa pun yang pernah belajar fiqih tidak pernah menerjemahkan katamubah dan jaiz dengan arti harus.Karena arti mubah dan jaiz adalahboleh atau halal. Dapat rujukan dari manakah Yusril yang mengartikan “mubah” dan “jaiz” dengan “harus”?

Kalau kita mau menelusuri arti harus dalam bahasa Indonesia bisa merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti: (1) patut (2) wajib. Padanan kata Arab untuk kataharus yang maksudnya patutadalah lazim bukan mubah ataujaiz. Jadi bagi siapa pun yang pernah mempelajari hukum Islam (fiqih) tidak pernah menerjemahkan kata mubah ataujaiz dengan harus. “Harus” dalam bahasa Arab bisa berarti lazim(patut) atau wajib—tidak pernah diartikan sebagai mubah atau jaiz.

Selanjutnya, Yusril mengutip ayat Al-Quran untuk memperkokoh argumennya, yang ternyata, kutipan ayat Al-Qurannya salah.

“Di dalam Alquran ada norma yang mengatakan di dalam bahasa Arab, “Hurrimat alaikumul khamaru wal maisiru wa lahmul khinziri,”

Tidak ada ayat Al-Quran dengan bunyi seperti yang dikutip oleh Yusril di atas! Dalam Surat al-Maídah ayat 3 bunyinya: hurrimat alaikum al-maytatu wad dammu wa lahmul khinziri.

Ini ayat untuk mengharamkan bangkai, darah dan daging celeng. Sementara ayat pengharaman khamar dan judi ada di surat yang sama: Al-Maídah ayat 90: innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlam rijsun min amalis syaithan fajtanibuu.

Kesalahan yang fatal mengutip ayat Al-Quran, ini bukan lagi kesalahan atau perbedaan penafsiran, tapi ayatnya saja salah.

Kemudian Yusril mencoba menjelaskan soal ta’zir yang masuk dalam pembahasan hukum pidana (jinayat) dalam hukum Islam. Ta’zir adalah jenis hukuman di bawah hudud (batas hukuman yang ditetapkan Allah) yang kewenangannya diberikan padaqadhi (hakim) untuk memutuskan.

Pertanyaan, apakah pembahasan UU Pilkada ini Yusril mau menyamakannya dengan masalah pidana (jinayat) dalam Islam? Atau Yusril juga mau menyamakan KPU dengan qadli/hakim yang bisa memberikan ta’zir?

Inilah kekacauan berpikir Yusril yang sangat jelas. Yusril mau menganalogikan pembahasan Konstitusi dan UU Republik Indonesia dengan hukum Islam yang jelas berbeda dan bercambur-baur antara masalahjinayat (pidana) dengan masalah hukum administrasi negara.

Kalau Yusril benar pernah belajar hukum Islam pastilah tahu kaidah “al-qiyas ma’al fariq bathil” (analogi/qiyas dengan perbedaan ditolak) dan termasuk “qiyas fasid” qiyas yang rusak.

Kalau kita kembali pada argumentasi Ahok soal permohonan pengujian materi UU Pilkada, tidak hanya soal ia tidak mau dipaksa cuti, tapi juga ia tidak mau kampanye.

Pemaksaan pada Petahana yang tidak mau kampanye tapi harus cuti akan merugikan dua pihak.

Pertama, dia sendiri sebagai Petahana akan dipaksa cuti selama 4 hingga 6 bulan, sementara, ia berhak menjabat selama 5 tahun.

Kedua, kerugiaan warga DKI yang akan menerima pemimpinannya lebih sibuk mengurus politik kekuasaan selama berbulan-bulan daripada pengabdian pada masyarakat.

Maka, Ahok pun memberikan solusi yang bisa dihitung sebagai “pengorbanan” dia sebagai Petahana yang akan maju lagi, yakni: tidak mau kampanye.

Karena penyalahgunaan wewenang akan terjadi bila Petanana kampanye sekaligus tidak ambil cuti. Kewajiban cuti ditetapkan bagi Petahana karena dikhawatirkan adanya penyalahgunaan wewenang saat berlangsungnya kampanye.

Maka, Ahok pun masuk dengan logikanya: “kalau ditakutkan Petahana menyalahgunakan wewenang dengan kampanye, maka saya siap untuk tidak kampanye.”

Agar tidak dikacaukan oleh penjelasan Yusril, baiknya kita kembali ke dasar pertimbangan Ahok mengajukan permohonan soal cuti ini.

Pertama, kewajiban cuti kelamaan, menurut aturan yang baru hampir 4 bulan: 26 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017. Dan akan 6 bulan bila Pilkada DKI berlangsung 2 putaran. Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI saat ini potensial akan maju sebagai calon pada Pilkada 2017.

Kedua, jadwal cuti masa kampanye dan jadwal bahas dan susun APBD bersamaan. Ahok lebih memilih tidak cuti, tidak kampanye, demi kawal APBD 2017. Masa jabatan Ahok masih sampai Oktober 2017, artinya masih ada 8 bulan pasca pilkada. Apakah Ahok harus pertanggungjawabkan APBD yg tidak ikut disusunnya?

Ketiga, Ahok mau menyusun APBD DKI 2017, APBD menyangkut hajat hidup orang banyak. Ahok ingin mengawal proses penyusunan dan pembahasan APBD.

Korupsi legislasi rentan dilakukan saat proses awal penyusunan APBD. Bagi para garong: anggaran adalah ‘pintu utama’ korupsi. Ahok ingin mengawal penyusunan APBD agar tidak salah sasaraan, agar tdk ada ‘anggaran siluman’ yang masuk (ingat kasus “dana siluman”: 12T untuk UPS yang DPRD ngotot, tapi sebaliknya DPRD pernah menggagalkan pengadaan truk-truk sampah). Hal yang patut dicemati, Yusril menjadi pengacara untuk kasus UPS dan Bantar Gebang.

Ahok lebih memilih kerja, daripada kampanye. Tuntutan Ahok bersifat opsional: calon yang tidak kampanye dan memilih kerja diperbolehkan tidak ambil cuti. Ahok lebih mengutamakan bekerja sebagai pelayan masyarakat jakarta ketimbang buang waktu untuk kampanye.

Itulah bedanya Ahok dan Yusril, Ahok lebih memilih bekerja, dia tidak mau cuti dan tidak mau kampanye, sedangkan Yusril sedang menjadi pembela bagi mafia UPS dan Mafia Sampah Bantar Gebang.

Mohamad Guntur Romli

Jakartanews.co

5,717 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share Button

Opa Jappy

Rakyat Biasa