JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seolah tidak pernah lepas dari kontroversi. Kali ini, lembaga wakil rakyat itu disorot karena anggaran sebesar Rp 48,7 miliar yang diperuntukkan mengganti gorden di rumah jabatan anggota Dewan.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, anggaran Rp 48,7 miliar itu disiapkan untuk mengganti gorden di 505 unit rumah jabatan anggota Dewan, setiap rumah akan mendapatkan satu set gorden senilai Rp 90 juta jika dihitung dengan pajak.
“Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah, hanya untuk 505 unit rumah, itu per rumahnya rata-rata sekitar Rp 80 juta sekian, dengan pajak Rp 90 jutaan per rumah,” kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).
Indra menjelaskan, setiap rumah akan mendapat 11 macam gorden yang akan dipasang di jendela ruang tamu, pintu jendela ruang keluarga, jendela ruang kerja, ruang tidur utama, jendela dapur, dan jendela void tangga di lantai satu.
Kemudian, di lantai dua, gorden akan dipasang di jendela tiga ruang tidur anak, jendela void ruang keluarga, dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga. Dikutip dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, pagu anggaran yang disiapkan untuk pengadaan ini sebesar sebesar Rp 48.745.624.000 dengan nilai Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 45.767.446.332.
Indra tidak menjelaskan detail saat ditanya soal luas gorden yang akan dipasang di setiap rumah serta spesifikasinya. Namun, Indra menegaskan, gorden yang akan dibeli wajib produksi dalam negeri.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, pengadaan gorden senilai Rp 90 juta per rumah sulit dijelaskan urgensinya. Salah satu alasannya, kondisi perekonomian Indonesia yang belum sepenuhnya pulih semestinya menjadi pertimbangan DPR dalam menyusun kebutuhan anggaran.
“Pengetahuan terkait kebutuhan mendasar anggaran negara mestinya tercermin dalam kebijakan internal DPR agar mereka tak justru mengubah nafsu bermewah-mewah dan narsis,” kata Lucius.
Lucius berpendapat, kasus pengadaan gorden ini menunjukkan DPR seolah tak kehilangan nafsu untuk mendandani diri dengan fasilitas-fasilitas mahal yang pada akhirnya akan membuat buruk citra DPR.
“Ini tak bisa tidak memperlihatkan wajah parlemen yang miskin kepedulian, cuek dengan kondisi rakyat, jauh dari rakyat, tak punya sensitivitas, dan lain-lain,” ujar dia. Lucius pun berpandangan, dengan gorden yang dibuat di dalam negeri, semestinya anggaran dapat ditekan sedemikian rupa agar tak menyedot terlalu banyak dana APBN. Ia juga menilai pengadaan ini tak ada urgensinya karena menurut dia banyak rumah jabatan anggota Dewan yang tak dihuni. (gn)
Sumber : Kompas .com