DPRD Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap penyertaan modal yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini dilakukan agar dana yang diinvestasikan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyampaikan bahwa selama ini pemerintah daerah telah mengalokasikan modal yang cukup besar kepada sejumlah BUMD. Karena itu, ia menilai penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mampu menjadi sumber pemasukan daerah.
“Pemerintah sudah banyak melakukan penyertaan modal. Kini saatnya BUMD memberikan kontribusi nyata untuk PAD, terutama memasuki tahun 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Arif menegaskan bahwa sebagai entitas bisnis milik daerah, BUMD semestinya mampu menghasilkan pendapatan, bukan sebaliknya membebani keuangan daerah.
“Tujuan utama BUMD yakni memberikan nilai tambah bagi ekonomi daerah. Mereka harus menyetor dividen, bukan menggerus PAD yang ada,” tandasnya. (adv)