Bekasi – Kekurangan tenaga pendidik di Kota Bekasi yang mencapai lebih dari 3.600 guru untuk jenjang TK, SD, dan SMP menjadi perhatian serius DPRD Kota Bekasi. Wakil Ketua DPRD, Faisal, SE, mendorong pemerintah kota segera mengambil langkah nyata agar krisis pendidikan ini tidak berlarut.
Menurut Faisal, salah satu solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah melakukan pendataan ulang terhadap seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun PPPK di lingkungan Pemkot Bekasi. Langkah ini diyakini dapat menemukan pegawai berlatar belakang pendidikan keguruan yang selama ini ditempatkan di bidang non-pendidikan.
“Bisa jadi ada pegawai yang sebelumnya pernah mengajar sebelum menjadi PNS. Itu bisa dimanfaatkan sementara untuk menutup kekurangan guru,” jelas Faisal.
Ia menilai kondisi saat ini cukup memprihatinkan. Jika tidak segera ditangani, pada tahun 2026 mendatang kekurangan tenaga pengajar dikhawatirkan semakin parah. Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Bekasi hanya mengandalkan 200 mahasiswa magang untuk mengisi kekosongan, namun menurut Faisal langkah itu tidak efektif.
“Kita butuh formulasi yang serius. Jangan sampai masalah ini dibiarkan,” tegasnya.
Faisal juga meminta Wali Kota Bekasi memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dalam mempercepat proses rekrutmen PPPK guru maupun penambahan kuota guru baru.