Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming mempromosikan program strategis, Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Minggu, 23 November 2025.
Dalam pertemuan bilateral itu, Gibran menegaskan MBG menjadi program prioritas yang dibawa ke forum internasional.
“Setiap pertemuan saya selalu sampaikan program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis, hilirisasi, dan swasembada pangan,” ujar Gibran.
Dalam salah satu sesi forum, Gibran menyebut MBG bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis bagi Indonesia.
“Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis,” ucapnya.
Gibran menambahkan bahwa MBG memberi dampak ekonomi berantai karena menggunakan bahan pangan lokal.
“Program ini memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi,” terang dia.
Berkaca dari hal itu, di tengah promosi pada level global, kondisi di lapangan justru menunjukkan sejumlah catatan yang memicu sorotan publik.
Viral Pria Bogor Protes Menu MBG
Di Bogor, seorang pria bernama Ape viral di media sosial (medsos) setelah memprotes menu MBG yang dinilai tidak layak.
Aksi itu direkam dan dibagikan ulang oleh akun X @lampungsegalow, pada Minggu, 23 November 2025.
Dalam video tersebut, Ape terlihat menunjuk menu berisi nasi, anggur, ikan, kacang, dan tauge yang menurutnya sudah berbau. Ia kemudian meluapkan kekesalannya.
“Anak saya dikasih ini, warga saya dikasih ini,” katanya dalam rekaman itu.
“Tidak layak, ini tidak layak,” terang Ape.
Ape lantas meminta Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mengevaluasi penyajian menu agar lebih baik.
BGN Ungkap Masalah Baru: Kelangkaan Ahli Gizi
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya masalah serius yang berdampak langsung pada operasional dapur MBG, yakni ihwal kekurangan tenaga ahli gizi.
Secara terpisah, Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan situasi tersebut dalam rapat bersama DPP Persagi pada Jumat, 21 November 2025.
“Saat ini terjadi kelangkaan ahli gizi. Banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi karena salah satu syarat SPPG adalah harus memiliki ahli gizi,” tegas Nanik.
Nanik meminta Persagi, Kementerian Kesehatan, dan BGN duduk bersama untuk mengatur alokasi tenaga profesional yang diperlukan. Nanik juga memastikan para ahli gizi kelak akan berstatus pegawai negeri sipil.
“Kami bantu prosesnya, tapi mereka harus bekerja dengan baik dan tidak sering pindah,” tandasnya.