Anggota DPRD Kota Bekasi, Fendaby Surya Putra, mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk segera merumuskan peraturan daerah yang secara spesifik mengatur langkah penanganan terkait fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
Wakil rakyat dari Fraksi PKS yang duduk di Komisi I tersebut menilai, ketiadaan landasan hukum yang jelas dapat membuka ruang bagi perilaku yang ia sebut berpotensi menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi perkembangan generasi muda di Kota Bekasi.
“Perlu ada regulasi yang dapat membatasi penyebaran perilaku LGBT. Karena itu, kami mendorong agar DPRD bersama Pemkot Bekasi segera membahas dan menetapkan perda terkait isu ini,” ujar Fendaby, Selasa (25/11).
Ia menambahkan bahwa fenomena tersebut telah menjadi kegelisahan di tengah masyarakat dan dinilai dapat mengganggu nilai sosial serta budaya yang sudah lama mengakar.
“Kami berharap DPRD dan Pemkot menjadikan hal ini sebagai agenda prioritas,” lanjutnya.
Di samping regulasi daerah, Fendaby juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga melalui penanaman nilai agama dan perhatian orang tua, yang menurutnya menjadi langkah pencegahan paling efektif.
“Keluarga adalah fondasi utama. Dengan memberikan pendidikan agama dan kasih sayang, kita bisa melindungi anggota keluarga dari perilaku yang dapat merusak diri mereka,” ujarnya.
Fendaby juga mendorong Pemkot Bekasi untuk menghadirkan lebih banyak program positif yang mampu menyalurkan energi dan kreativitas generasi muda agar tetap berada pada jalur perkembangan yang sehat.
“Kepada seluruh orang tua di Kota Bekasi, mari kita tingkatkan pengawasan dan pendampingan terhadap keluarga kita,” imbaunya.
Selain itu, ia mengungkapkan data terbaru yang menunjukkan peningkatan signifikan terkait kasus LGBT di Kota Bekasi. Fendaby menyebut, jumlah kasus pada 2025 melonjak hampir sepuluh kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya.
“Pada 2025 tercatat sekitar 5.600 kasus, padahal pada 2023 hanya sekitar 500. Kenaikannya sangat drastis,” kata Fendaby. (adv)