Permohonan penyertaan modal dari dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi, yaitu PT Mitra Patriot (PTMP) dan Perumda Tirta Patriot, mendapat sorotan dari DPRD Kota Bekasi.
Anggota Komisi III, Abdul Muin Hafiedz, menilai permintaan yang diajukan keduanya masih terlalu tinggi bila dibandingkan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi hingga saat ini baru sekitar 42 persen atau sekitar Rp3 triliun dari target Rp7 triliun. Dengan kondisi itu, ia meminta agar kedua BUMD terlebih dahulu menyusun kajian yang jelas mengenai kebutuhan serta penggunaan modal yang diajukan.
“Kami sudah meminta Dirut PTMP maupun manajemen Perumda Tirta Patriot agar menyampaikan kajian mendalam terkait urgensi dana tersebut. Jangan sampai usulan tidak sejalan dengan kemampuan fiskal daerah,” jelas Bang Muin, Kamis (20/8/2025).
Ia menambahkan, Perumda Tirta Patriot mengajukan penyertaan modal cukup besar, yakni Rp90 miliar. Padahal, di sisi lain, kebutuhan anggaran Kota Bekasi untuk sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga sedang mendesak.
“Yang utama itu pelayanan publik harus ditingkatkan dulu, jangan semata-mata mengejar pendapatan. Tapi karena statusnya BUMD, tentu masyarakat juga menaruh harapan besar agar bisa menyumbang PAD,” ujarnya.
Bang Muin menyebutkan bahwa usulan ini akan dibahas lebih lanjut dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD, mengingat sebagian anggota Komisi III juga duduk di dalamnya. Ia pun menekankan perlunya inovasi dari BUMD agar tidak hanya mengandalkan penyertaan modal dari APBD.
“BUMD bisa lebih kreatif, misalnya menggandeng pihak swasta atau mitra strategis dalam pengelolaan. Jadi tidak semua kebutuhan modal harus ditopang dari keuangan daerah,” tandasnya.